SATU PERSEN PENDUDUK RI KUASAI 50 PERSEN ASET NEGARA - Bank Dunia: RI Belum Miliki Pengalaman

Jakarta - Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan, Indonesia belum memiliki pengalaman positif dalam mengatasi kesenjangan karena koefisien gini yang meningkat pesat dari 0,36 pada 2000 menjadi 0,41 pada 2013. Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui pajak merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi redistribusi.

NERACA

"Kabar baiknya, Indonesia mampu mengurangi angka kemiskinan dari 25 persen ke sekitar 12 persen selama tahun 1997-2000," ujar Chaves dalam seminar "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam (17/10).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2016 sebesar 10,86% dengan rasio gini 0,40. Padahal, angka kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7%  dengan rasio gini 0,36 pada 2019 melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan perbaikan desain belanja negara.

Lebih lanjut Chaves mengatakan, pemerintah pusat harus bisa menstabilkan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan, dan menyediakan kebijakan fiskal yang mendorong investasi serta infrastruktur. "Swasta juga harus didorong untuk berinvestasi di sektor produksi yang dapat menciptakan pekerjaan berpenghasilan besar bagi seluruh rakyat," ujarnya.

Menurut dia, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia (human capital) merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Adalah jaminan terhadap akses pendidikan dan kesehatan, merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini yaitu kesenjangan dalam memperoleh kesempatan.

Dengan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan teknologi, penduduk Indonesia diharapkan lebih produktif karena produktivitas dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.

"Untuk menghadapi kesenjangan dalam memperoleh kesempatan yang sama, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama level bupati dan kepala desa karena mereka yang bisa memastikan akses bagi warga miskin terpenuhi," ujarnya.

Sementara dari sisi fiskal, mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menilai kredit mikro merupakan instrumen yang efektif untuk membantu perekonomian penduduk miskin yang didefinisikan Bank Dunia sebagai kelompok masyarakat dengan biaya hidup sebesar US$2  per hari.

"Kewirausahaan mengubah cara pandang dan semangat hidup. Orang tidak hanya menerima nasib tetapi harus punya energi positif untuk mengubah hidup dan berani mengambil risiko," ujarnya.

Fungsi Redistribusi

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi redistribusi. Fungsi tersebut mendistribusikan penerimaan negara dari pajak yang digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin.

“Rantai kemiskinan harus diputus, keluarga miskin harus mampu menikmati pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi,” ujarnya.

Rasio penerimaan pajak yang relatif rendah yakni 10,9% pada 2014, menyebabkan upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melambat dalam sepuluh tahun terakhir. Kesenjangan juga menjadi masalah utama di negeri ini ditandai dengan satu persen penduduk Indonesia menguasai 50 persen aset negara.

Data Kementerian Keuangan mengungkapkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86% dengan rasio gini 0,40. Tanpa ada penerimaan pajak, menurut Menkeu, sulit bagi pemerintah untuk membuat program pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara sekaligus mewujudkan kehidupan bangsa yang berbasis gotong royong.

Fakta itulah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan reformasi bidang perpajakan dengan meluncurkan program amnesti pajak. Kebijakan yang akan diikuti dengan revisi UU perpajakan, peningkatan kompetensi aparat pajak, serta perbaikan teknologi informasi ini ditujukan untuk membangun tradisi kepatuhan masyarakat membayar pajak.

“Pajak identik dengan sebuah negara yang mengatakan dirinya sebagai negara berdaulat. Kedaulautan hanya bisa ditegakkan apabila kita membayar pajak,” ujar Sri Mulyani.

Dengan bertambahnya penerimaan negara dari sektor pajak dan didukung dengan desain pembangunan yang inklusif, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia menurun hingga 7% persen pada 2019 dengan target rasio gini 0,36.

Terkait dengan kesenjangan ekonomi, BPS sebelumnya melaporkan, upah harian buruh tani nasional pada September 2016 naik 0,24% dibandingkan upah buruh tani pada Agustus 2016, yaitu dari Rp 48.120 menjadi Rp 48.235 per hari. Akan tetapi, upah riil mengalami penurunan sebesar 0,08%.  

Menurut rilis resmi BPS (17/10), perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh, seperti buruh tani dan buruh informal perkotaan, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Semakin tinggi upah riil, maka semakin tinggi daya beli upah buruh, atau sebaliknya. Upah riil buruh tani turun 0,08% pada September 2016. Pada Agustus 2016, upah riil buruh tani sebesar Rp 37.290, namun pada September 2016 turun menjadi Rp 37.259.

Sementara itu, upah nominal harian buruh bangunan atau tukang bukan mandor pada September 2016 meningkat sebesar 0,16%, yaitu dari Rp 82.348 menjadi Rp 82.480 per hari.

Sama seperti pada upah buruh tani, upah riil buruh bangunan turun 0,06%. Pada  Agustus 2016, upah riil buruh informal perkotaan mencapai Rp 65.810. akan tetapi, upah riil pada bulan September 2016 mencapai Rp 65.768. Sedangkan upah riil September 2016 pun naik 0,03 persen dari Rp 19.804 pada Agustus 2016 menjadi Rp 19.809.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti dua permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah dan yang menjadi fokus Kabinet Kerja dalam waktu dekat. "Yang pertama adalah pangan, yang berkaitan dengan harga-harga pangan. Yang kedua, pengurangan kesenjangan ekonomi baik antara rakyat kaya-miskin dan juga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Itu masalah penting sekali yang harus kita selesaikan," ujarnya seperti disampaikan Biro Pers Sekretariat Presiden, Rabu (27/7).

Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja mengenai kecepatan dalam bekerja dan soliditas antar pembantu Presiden. "Saya ingin semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja lebih cepat lagi, bekerja lebih efektif, dan bekerja dalam tim yang solid. Kompak, saling mendukung antara kementerian dan lembaga, tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Kalau ada yang kurang, ini kekurangan kita semuanya karena kita berada dalam satu tim kerja," ujarnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa dalam pemerintahannya, tidak ada lagi yang dinamakan dengan visi dan misi menteri. Seluruh anggota Kabinet Kerja harus bergotong royong untuk mewujudkan tujuan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Semua kementerian atau lembaga harus satu dalam seluruh kebijakan yang telah kita ambil, baik dalam rapat paripurna maupun dalam rapat-rapat terbatas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengindikasikan tidak ingin lagi terjadi pertentangan antar anggota Kabinet Kerja mengenai segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat luas.

"Dalam hal pengambilan kebijakan yang berdampak luas terhadap rakyat, harus dibicarakan dalam rapat kabinet, baik rapat paripurna maupun rapat terbatas yang didahului oleh rapat-rapat di Kemenko masing-masing. Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, langsung dikeluarkan Peraturan Menteri," tegas Jokowi. Presiden mengingatkan kepada seluruh anggota Kabinet Kerja agar terus bersinergi dengan kementerian koordinator dan kementerian lainnya agar memperkuat kekompakan tim anggota Kabinet Kerja.

Terkait tugas reformasi hukum diberikan kepada Menko Polhukam Wiranto. Presiden menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia. "Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Pandjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," ujarnya.

Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski mendapat sambutan yang sangat meriah, Presiden tidak ingin jajarannya terlena. Dirinya mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi.

"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil," tegasnya. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…