Oleh: Ambara Purusottama

 Prasetiya Mulya School of Business and Economics

                Masyarakat Papua saat ini bisa tersenyum lebar dan menatap masa depan yang lebih cerah. Belum lama ini Presiden Jokowi telah meresmikan enam proyek infrastruktur ketenaga listrikan dalam waktu yang bersamaan. Dengan adanya infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua pada khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya yang selama ini dianggap sebagai ‘anak tiri’ di bumi pertiwi. Disaat yang sama, Presiden Jokowi juga mencanangkan Program Terang Benderang bagi masyarakat Papua di tahun 2019.

Keenam infratruktur pembangkit listrik dibangun untuk mendorong rasio elektrifikasi yang baru menyentuh angka 47%. Infrastruktur yang dimaksud adalah Pembangkit Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

                Kontroversi menyelimuti kehadiran Presiden di bumi Cendrawasih. Disatu sisi kehadirannya dianggap tidak efektif karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Namun disisi lain kehadirannya dianggap menjadi solusi ‘keterbelakagan’ yang dialami. Presiden setidaknya sudah hadir lima kali sejak terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pemerintah saat ini lebih berfokus pada penanganan Indonesia Timur dari sisi ekonomi karena melihat semua permasalahan yang timbul akibat ketidak adilan pembangunan di pemerintahan sebelumnya.

                Tidak sedikit permasalahan yang menyelimuti Indonesia Timur. Dari kurangnya keberadaan infrastruktur hingga disparitas harga yang sangat mencolok. Padahal sejatinya Indonesia Timur merupakan potensi besar yang belum digali. Dengan kekayaan alam yang tidak terbatas bukan tidak mungkin Papua menjadi lokomotif pendorong perekonomian Indonesia dimasa depan. Persoalan yang timbul adalah tidak adanya keinginan yang timbul untuk mendorong kemajuan Papua. Situasinya seakan hanya dijadikan sapi perah pemerintah tanpa ada imbal hasil yang nyata.

                Banyak sekali program unggulan yang dikedepankan kabinet kerja sekarang ini guna mendorong kemajuan Indonesia Timur. Program utama pemerintah adalah penyediaan infrastruktur, seperti tol laut dan pembangkit listrik. Tol laut memang menjadi program unggulan pemerintah untuk memperbaiki rantai suplai yang berujung pada pengurangan disparitas harga. Berdasarkan pemantauan terakhir dari Kementerian PUPR, program tol laut memberikan pengaruh signifikan khususnya untuk harga-harga kebutuhan pokok yang diharapkan akan diikuti oleh harga-harga barang lainnya.

                Data menunjukkan rasio elektrifikasi di Indonesia Timur dan Papua merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Program pemerintah dengan menggandeng PLN sebagai operator diharapkan dapat mendorong rasio elektrifikasi ke angka yang lebih tinggi. Lebih dari itu, kesejahteraan ekonomi masyarakat akan mampu terangkat dengan adanya program ini. Program ini merupakan buah karya inovatif dalam menggenjot perekonomian domestik dimana saat ini di Indonesia Barat sudah semakin sulit bertumbuh atau memasuki titik jenuh.