KABUPATEN SUKABUMI

Dampak Pengalihan Kewenangan Terhadap Pelayanan Kemetrologian

NERACA

Sukabumi - Pengalihan wewenang meteorologi dari provinsi ke tingkat Kota/Kabupaten akibat penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap kekosongan pelayanan. Dari Januari hingga saat ini, kegiatan pelayanan meteorologi tidak berjalan. Hingga saat ini pula, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana belum tersedia.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Metrologi (UPTD) Wilayah Palabuhanratu, Dony kepada Neraca Senin (17/10), membenarkan kekosongan pelayanan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, lembaganya belum memiliki surat keterangan kelayakan pelayanan tera/tera ulang atau SKKPTTU.“Tanpa SKKPTTU, SDM sarana dan prasarana, kami tidak bisa bergerak. Kami akui, ini sudah berjalan semenjak Januari hingga Oktober sekarang,” ungkap Dony.

Ia menyebutkan, dengan kekosongan pelayanan ini, dikuatirkan konsumen akan alami kerugian akibat ketidaktepatan alat ukur. Di Kabupaten Sukabumi sendiri, kata dia, potensi alat sebanyak 791858, terdiri dari timbangan dan perlengkapan, pompa ukur bahan bakar minyak, alat meter listrik, dan alat ukur meter air.

“Dengan tidak adanya pelayanan tera, bisa berimbas ketidaktepatan penunjuk alat ukur. Tentu kalau sudah demikian, maka konsumen yang dirugikan,” ujar Dony.

Bukan hanya terhadap konsumen ada imbas negatifnya. Bagi pelaku usaha juga berdampak akibat ketidakadaan pelayanan tera tersebut.“Biasanya kalau alat ukur belum sutera, delivery order tidak berjalan lancar bagi pelaku usaha,” papar Dony.

Sebelumnya, jelas dia, kegiatan tera dilakukan oleh provinsi. Adapun daerah hanya pendamping kegiatan saja. Namun semenjak wewenang diberikan ke daerah, UPTD belum bisa melakukan tera.“Sehingga kami saat ini fokus membahas Peraturan Daerah tentang kemetrologian saja,” tandas dia.

Kalaupun perda tersebut disahkan, lanjut Dony, tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan.“Sepanjang SKKPTTU tidak ada dari Kementerian Perdagangan, maka UPTD Metrologi tidak bisa jalan,” tukas dia.

Untuk mendapatkan SKKPTTU tersebut, diperlukan komitmen kepala daerah untuk mendorong pusat.“Kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pimpinan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Harapan kami SKKPTTU bisa segera dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan,” imbuh Dony.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pandawa Lima, Berly Lesmana mengungkapkan, sangat menyayangkan tidak adanya pelayanannya hampir setahun ini.“Mungkin bagi sebahagian konsumen, kekurangan takaran atau ukuran hal lazim. Tetapi bagi kami, ini sudah merupakan perbuatan tidak terpuji. Tetapi ketika LPKSM menyampaikan hal tersebut, Metrologi hanya bisa melakukan pengawasan namun tidak berani melakukan pengujian alat timbang atau alat ukur,” ujar Berly.

Ia menyatakan, seharusnya pusat sudah harus menyiapkan segala kebutuhan terkait perubahan peraturan.“Jangan sampai daerah dirugikan akibat kebijakan pusat,” tandas Berly. Ron