Dibalik rencana akuisisi tentunya harus mempertimbangkan visi bisnis kedepan dan tidak hanya kesanggupan dalam pendanaan. Namun kali ini rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dipertanyakan para legislator di Dewan Perwakilan Daerah karena dituding tidak melakukan kajian yang mendalam, khusunya kemampuan pendanaan PLN.

Wakil Ketua Komisi BUMN (Komisi VI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mohamad Hekal menuturkan, rencana tersebut harus sejalan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) BUMN bidang energi. Sebab, sebagai anak usaha Pertamina, keberadaan Pertamina Geothermal tidak akan terlepas dari pembentukan holding energi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Apalagi, lanjut Hekal, jika pengambilalihan Pertamina Geothermal melalui skema akuisisi, maka PLN harus menggelontorkan banyak uang. "Kalau akuisisi saya keberatan juga,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Hekal mengaku heran dengan sumber pendanaan PLN, jika berencana mengakuisisi Pertamina Geothermal.  Sebab, menurut pengakuan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, pihaknya membutuhkan dana besar untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Selain itu, PLN setiap tahun selalu membutuhkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal itu menunjukkan pendanaan PLN tidak berlebih untuk melakukan aksi korporasi lain. "Masih butuh PMN setiap tahun, kok malah dananya untuk beli saham PGE. Kami akan minta penjelasan," ujar Hekal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Hekal menekankan, Kementerian BUMN perlu membuat kajian mendalam untuk memutuskan rencana tersebut. Kajian itu dengan melihat kinerja keuangan dan korporasinya. Selain itu, mengkaji skema pengambilalihannya dan pihak pengendalinya. "Apakah akan dikendalikan oleh Pertamina atau oleh PLN, yang penting mampu mengembangkan energi panas bumi."

Hal senada jua disampaikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Purnomo. Dirinya menyangsikan rencana pengambilalihan PGE oleh PLN. Pemerintah, terutama Kementerian BUMN, harus menjelaskan secara rinci tujuan rencana tersebut dan dampak positifnya. Sebab, yang terlihat rencana tersebut sejauh ini adalah menimbulkan dampak negatif.

Misalnya, dia meragukan, sinergi PGE dengan PLN ini akan menurunkan harga panas bumi karena investasinya tetap. "Lalu, ada potensi arbitrase dari Joint Venture (JV) mitra PGE karena tidak bisa mempertahankan wilayah kerjanya," katanya. Alhasil, PGE akan diminta ganti rugi yang besar sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara juga melihat, rencana akuisisi PGE oleh PLN itu tidak relevan dan tidak mendesak sekarang. Ketimbang ikut serta memasuki bisnis hulu energi, PLN lebih baik meningkatkan peran membangun sektor hilir kelistrikan. 

Menurut dia, PLN harus menggunakan dananya untuk membangun pembangkit listrik  sehingga meminimalisir dominasi swasta (Independent Power Producer/IPP). Hal ini dinilai akan lebih menjamin ketahanan energi yang lebih baik secara nasional, dan harga listrik yang lebih murah bagi konsumen.

Namun, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, proses bergabungnya PGE ke dalam PLN bukanlah sebuah proses akuisisi. Jika berbentuk akuisisi, maka PLN harus menyiapkan uang yang besar untuk membayar saham PGE yang dibelinya kepada Pertamina.

Menurut dia, prosesnya berupa sinergi Pertamina-PLN ke PGE. Yaitu, PLN akan membantu menyuntikkan modal berupa aset-aset yang dimilikinya. Apabila masih kurang, baru PLN akan menyuntikkan dananya untuk membantu pengembangan energi panas bumi. "Jadi PGE akan menerbitkan saham baru dan akan dibeli oleh PLN melalui injeksi aset," katanya.