NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan industri jasa keuangan untuk membantu masyarakat memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal.

OJK mendukung beragam upaya Lembaga Jasa Keuangan guna meningkatkan inklusi keuangan nasional melalui berbagai inovasi keuangan, seperti perkembangan maupun insentif aneka produk dan layanan keuangan yang tersedia dan mudah diakses untuk masyarakat, kata anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (7/10).
Dukungan OJK tersebut sebagai bentuk implementasi dari Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam SNKI, disebutkan bahwa target persentase jumlah penduduk yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal pada tahun 2019 sebesar 75 persen.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menyebutkan tingkat literasi keuangan masyarakat sebesar 21,84 persen, sedangkan indeks utilitas baru 59,74 persen.

Kegiatan inklusi keuangan yang akan dilaksanakan OJK, antara lain, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pelaksanaan keuangan untuk optimalisasi program, seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai), simpanan pelajar, asuransi mikro, dan layanan keuangan mikro.

OJK juga mendorong perluasan cakupan Gerakan Nasional Menabung (GNM). Selain itu, OJK juga mendukung kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan industri perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan lainnya. Inklusi keuangan untuk semua lapisan masyarakat ditujukan guna meningkatkan pemahaman dalam memilih dan menggunakan produk serta jasa keuangan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

Target Tinggi

Pemerintah optimistis jangkauan pendalaman pasar keuangan akan meluas secara pesat dalam tiga tahun ke depan, dengan target Indeks Keuangan Inklusif (IKN) sebesar 75 persen pada 2019. Target tersebut tergolong ambisus jika dibandingkan dengan IKN 2014 yang baru sebesar 36 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah menetapkan lima pilar Standar Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target tersebut.

Salah satu pilarnya, kata Darmin, meningkatkan layanan keuangan pada sektor pemerintah. Terkait ini, penyaluran bantuan sosial dan subsidi akan memanfaatkan saluran keuangan formal. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, bantuan sosial akan diberikan secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sehat (KKS). "Trennya kan bantuan sosial akan semakin mengkristal pada proses distribusi secara non tunai," terang Khofifah.

Distribusi tersebut, lanjut Khofifah, telah diuji coba pemerintah di 17 kabupaten atau kota. Beberapa diantaranya, yakni Jakarta Pusat, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Kulonprogo, Solo, Boyolali, Malang, Surabaya, Batam, Lampung, Palembang, Padang, dan Makassar. "Nanti KKS juga bisa menjadi kartu ATM juga dan e-wallet, ada wallet-wallet di dalamnya jadi seluruh bantuan sosial bisa diintregasikan di sana," ungkapnya.

Ia menjelaskan, empat bank negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah terkoneksi dalam satu format KKS untuk bantuan sosial non tunai. "Nanti dalam kartu tersebut ada wallet-walletnya, wallet raskin, wallet PKH, wallet elpiji 3 kilogram bersubsidi, dan wallet pupuk bersubsidi," jelasnya.

Sementara itu, dari 17 kota yang telah didistribusikan KKS, terdapat jumlah 30 warung gotong royong elektronik (e-warong). Melalui e-warong, masyarakat yang memiliki KKS dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang lebih murah. "Kami punya terget sampai Desember tahun ini 300 e-warong, tahun depan 3.000 e-warong," imbuhnya.