NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan realisasi program amnesti pajak dengan tebusan yang sudah melebihi 50 persen dari target sangat luar biasa. "Ini pencapaian yang baik dan mengejutkan. Hingga saat ini hampir Rp3.000 triliun harta yang dilaporkan, ini sangat luar biasa," kata Yustinus di Jakarta, Kamis (29/9).

Yustinus juga terkejut dengan realisasi uang tebusan yang dicatatkannya penerimaan tebusan amnesti pajak di awal September sebesar Rp2,8 triliun, sedangkan saat ini sudah mencapai Rp89 triliun. "Ada Rp85 triliun terkumpul dalam sebulan. Itu artinya Rp2,5 triliun per hari. Ini luar biasa," kata Yustinus. Ia menjelaskan awalnya sempat ragu pada target tebusan yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun. Pihaknya memperkirakan realisasi tebusan hanya akan mencapai Rp80 triliun s.d. Rp100 triliun di akhir periode.

Yustinus melanjutkan keraguan juga terjadi dikarenakan pada awal pelaksanaan amnesti pajak terlihat kurang persiapan dan juga sosialisasi. Namun, perkiraan Yustinus dan juga pengamat ekonomi lainnya berbeda dengan realisasi, bahkan memecahkan rekor penerimaan tax amnesty yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Negara dengan realisasi pengampunan pajak terbesar sebelumnya ialah Italia pada tahun 2009 dengan harta yang dideklarasi mencapai Rp1.179 triliun, sementara program pengampunan pajak di Indonesia sudah lebih dari Rp2.798 triliun dan masih akan bertambah hingga akhir Maret 2017.

Disamping itu, Yustinus menilai ada dua faktor yang menentukan kesuksesan program amnesti pajak ialah sosok Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan salah satu faktor tersebut ialah intuisi politik Presiden Joko Widodo yang bisa membangun kepercayaan publik. “Faktor intuisi politik saya kira, ada pengaruhnya juga. Barangkali ada 'trust', pandangan bahwa Jokowi bukan pengemplang pajak, tidak punya kepentingan,” kata Yustinus.

Sementara faktor penentu kedua ialah sosok Sri Mulyani yang dinilai masuk ke pemerintahan di saat yang tepat. "Sri Mulyani adalah repatriasi terbesar Jokowi. Aset yang mahal," kata Yustinus. Menurut dia, sosok Sri Mulyani sendiri merupakan simbol dari integritas dan kepercayaan yang dinilai membuat orang percaya terhadap program amnesti pajak. "Yang kedua, dia (Sri Mulyani) bukan orang baru di pajak. Dia tidak perlu belajar, tahu secara detil. Dia bisa mengontrol dan mengarahkan orang di lapangan," kata Yustinus.

Selain itu, lanjut dia, Sri Mulyani juga dipandang sebagai sosok reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Sejumlah pihak menilai program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah Indonesia terbilang sukses meski belum selesai karena telah melampaui rekor keberhasilan amnesti pajak di negara lain.

Ditentang Buruh

Meski terbilang sukses, namun kelompok serikat pekerja dan buruh di 20 provinsi di Indonesia, Kamis (29/9) mengadakan aksi untuk menuntut pencabutan tax amnesty atau pengampuanan pajak. Aksi buruh dilakukan serentak di 20 provinsi, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau (Batam), Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Jakarta. Massa aksi akan berkumpul di Patung Kuda Indosat dan sebagian di Balaikota DKI Jakarta.

Dalam aksi ini, buruh mengusung dua tuntuntan, pertama Cabut PP 78/2015 - Tolak Upah Murah dan Naikkan Upah Minimum Tahun 2017 Sebesar 650 Ribu, serta yang kedua adalah tolak UU Tax Amnesty, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta. Buruh menilai, PP Pengupahan No.78/2015 bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003, khususnya terkait dengan mekanisme penetapan upah minimum.

Penetapan upah minimum dalam PP 78/2015 hanya didasarkan pada inflansi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003, penetapan upah minimum berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan melalui mekanisme survei KHL dan pembahasan di Dewan Pengupahan.

Buruh menilai, kenaikan upah minimum tahun 2017 yang ideal adalah sebesar 650 ribu. Angka ini didasarkan pada survei pasar yang dilakukan ASPEK Indonesia dan KSPI dengan menggunakan 60 item. Dengan demikian, buruh tidak asal meminta kenaikan upah. Tetapi didasarkan pada data dan kebutuhan hidup.

Terkait dengan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), alasan mengapa buruh menolak tax amensty, karena tax amnesty bersifat diskriminatif. Menurutnya, tax amnesty adalah bentuk hukuman bagi orang yang taat membayar pajak. Orang yang taat membayar pajak tidak ada keringanan (bahkan kalau didenda), tetapi di sisi lain, mereka yang tidak membayar pajak justru diampuni.

Alasan buruh melakukan aksi terkait dengan isu perpajakan menurutnya agar kas negara menjadi besar sehingga bisa membiayai berbagai program pembangunan terutama program kesejahteraan dan jaminan sosial. Di antaranya dapat membiayai lebih banyak untuk tunjangan ibu hamil dan melahirkan, tunjangan pendidikan anak atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi, jaminan kesehatan, jaminan pengangguran, pelayanan transportasi, dan perumahan murah untuk rakyat, serta tunjangan guru.