Fakta yang dihadapi masyarakat saat ini, adalah pelayanan sektor publik yang rawan terhadap tindak pidana korupsi terutama dalam bentuk penyuapan, pemerasan maupun gratifikasi. Banyak kasus sering terjadi, bahkan hal tersebut sudah mulai dilakukan secara sistematis serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya.

Untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi, hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang hanya semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi berbagai faktor penyebab terjadinya korupsi sejak awal.

Survei Integritas Sektor Publik 2011 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, masih rendahnya integritas pejabat instansi pemerintah di bidang pelayanan publik. Sehingga  penting untuk menilai tingkat integritas sektor publik yang secara sistematis dapat menggambarkan sifat-sifat korupsi di sektor publik tersebut.

Penilaian yang dilakukan langsung oleh pengguna layanan publik ini diharapkan mampu mengubah perspektif layanan dari orientasi pada penyedia layanan (supply) menjadi perspektif pengguna layanan.

Jadi, melalui diseminasi secara aktif hasil survei integritas sektor publik kepada media massa, masyarakat dan lembaga penyedia layanan, diharapkan akan mendorong sektor publik secara sukarela melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi terutama di unit layanan publiknya.

Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, rendahnya survei integritas di sejumlah instansi disebabkan masih adanya transaksi suap-menyuap di bidang layanan publik. Dari hasil survei terlihat bahwa Pemerintah Kota Dumai, Riau meraih nilai indeks integritas intansi atau pemda tertinggi, dengan nilai 7,77. Sementara Pemerintah Kota Metro, Lampung indeksnya terendah dengan angka 3,15.

Sedangkan untuk instansi pusat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meraih nilai indeks integritas pusat (IIP) tertinggi, dengan dengan angka 7,60. Sementara, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh nilai terendah dari 22 intansi yang di survei, yaitu 5,37.

Untuk indeks integritas vertikal (IIV), Kementerian Keuangan berdasarkan survei KPK memperoleh nilai tertinggi, yaitu 7,56. Beberapa indikator yang menjadi penilaian adalah jumlah gratifikasi, pemanfaatan teknologi informasi, upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang cukup baik.

Khusus untuk unit layanan vertikal terlihat bahwa layanan pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) di Kepolisian Negara RI merupakan layanan yang terburuk dari 16 unit layanan yang di survei. Nilai integritas dalam layanan ini adalah 5,33.

Untuk pemerintah daerah dengan integritas tertinggi diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai disusul Pemkot Bukit Tinggi, Pemkot Bitung, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Batam, Pemkot Pontianak, Pemkot Gorontalo, Pemkot Surakarta, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Surabaya. Sementara untuk 10 instansi pemda dengan nilai integritas terendah dimiliki oleh Pemkot Lubuk Linggau, Pemkot Bogor, Pemkot Palembang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Depok, Pemkot Bekasi, Pemkot Semarang, Pemkot Serang, Pemkot Ternate,dan Pemkot Metro Lampung.

Jelas, dari hasil survei KPK tersebut, perilaku aparat pemerintah belum sepenuhnya berfungsi sebagai abdi negara yang benar-benar tulus memberikan pelayanan administratif tanpa pamrih. Padahal, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak beberapa tahun lalu sudah ada peningkatan gaji maupun remunerasi. Lantas mengapa mereka masih menerima suap atau pungutan liar (Pungli) atas jasa pelayanannya?