Oleh: Dodik Prasetyo, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Beberapa hari belakangan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai mozaik kebangsaan yang dapat dijadikan bahan renungan. Ketika memperingati 71 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, konsep nasionalisme kembali menarik untuk kembali dipertanyakan dan diperdebatkan melalui sejumlah persoalan yang muncul belakangan. Berawal dari dwi kewarganegaraan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gloria Natapradja Hamel, hingga akhirnya ditutup oleh kado terindah Tantowi/Liliyana berupa medali emas tepat saat HUT RI.

Kabar mengharukan lainnya juga datang dari Bumi Cendrawasih, Papua. Sekitar 100 orang anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan kesetiannya pada NKRI pada 17 Agustus 2016 sambil membawa spanduk “Saya NKRI” dan bendera merah putih. Sumpah kesetiaan 100 mantan anggota OPM dari berbagai kelompok seperti di Tingginambut, Yambu, dan Mewuluk itu diungkapkan dengan membaca ikrar kesetiaan yang dibacakan Boni Telenggen seusai upacara peringatan HUT RI ke-71 yang dipimpin Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo di Mulia.

Dalam ikrar tersebut, Boni menjamin bahwa keinginan ratusan mantan angota OPM tersebut murni atas inisiatif pribadi sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan karena mereka melihat bahwa pemerintah Indonesia serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya. Dalam ikrar tersebut, perwakilan mantan TPN/OPM juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan seperti tengah dirasakan saat ini.

Boni mengakhiri sambutannya dengan mengajak TPN/OPM lainnya untuk berhenti mengangkat senjata dan bersama-sama pemerintah Indonesia membangun wilayahnya mengingat kemerdekaan sudah diraih 71 tahun yang lalu. Ide Kemerdekaan Papua adalah sia-sia dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Papua. Oleh sebab itu, menurut para mantan TPN/OPM ini, pergerakan Papua merdeka harus segera dihentikan agar masyarakat dapat beraktivitas normal seperti sedia kala.

Respon Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Bupati Puncak Jaya Bupati Hanock Ibo mengatakan, Pemkab siap membantu para mantan TPN OPM sesuai kemampuan mereka. Menurutnya, saat ini banyak anggota TPN/OPM yang sukses dalam industri pengolahan kayu.

Saat ini, Pemkab Puncak Jaya juga terus menggenjot pembangunan guna mengeluarkan wilayah Tingginambut dari jerat ketertinggalan. Seperti diketahui, wilayah Tingginambut berada di Pegunungan pembangunan infrastukstur sedikit terkendala. Hal tersebut berdampak pada lambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.

Dalam hal ini, Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo mengakui bahwa pembangunan di wilayah Tingginambut sering diwarnai oleh gangguan keamananan. Pasalnya, beberapa kali Pemkab melakukan pembangunan infrastruktur, gedung sekolah ataupun fasilitas lainnya, selalu dirusak ataupun dibakar oleh kelompok Goliath Tabuni. Berdasarkan data Pemkab Puncak Jaya menyebutkan, hingga tahun 2012 ada sekitar 112 orang TNII/Polri, atau pun tukang ojek bahkan masyarakat setempat yang tewas akibat penembakan ataupun kekerasan yang dilakukan kelompok Goliath.

Oleh sebab itu, dengan adanya ikrar kesetiaan mantan TPN/OPM saat perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi semangat baru dalam menata kehidupan, baik di Tingginambut secara khusus maupun di Indonesia secara umum. Ikrar kesetiaan kepada NKRI merupakan bentuk kemerdekaan dari ideologi separatisme yang selama ini telah menjerusmuskan rakyat Papua ke dalam jurang ketertinggalan dan keterisolasian dari dunia luar. Dengan bergabungnya mantan TPN/OPM, diharapkan terjadi akselerasi pembangunan di Papua lekas terealisasi. Karena Arcandra, Gloria, Tantowi/Liliyana, dan Papua semuanya adalah mozaik kebangsaan yang perlu untuk dirangkai kembali.