NERACA

Jakarta - Pakar ekonomi bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali mengatakan, hampir semua negara memperkuat BUMN-nya dengan membentuk holding. Melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu (28/9), dia menyatakan, mulai Singapura, Malaysia, Finlandia, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi, semua membentuk holding dalam satu kesatuan, tidak dipecah-pecah. "Mana ada BUMN yang tidak pakai holding di dunia ini?" katanya.

Terkait hal itu dia mengingatkan, jika holding BUMN energi gagal dibentuk, maka Indonesia akan mengalami kerugian besar. "Indonesia akan kehilangan daya saing dengan bangsa-bangsa lain. Sebab bangsa lain bisa maju karena mereka menerapkan pola holding," ujarnya.

Selain kehilangan daya saing, kerugian lain adalah, harga gas tetap akan tinggi dan Indonesia tidak akan bisa membangun infrastruktur yang lebih luas. "Akhirnya kita harus menggunakan modal dari pihak lain, utang dari pihak lain, dan kita juga harus membeli lebih mahal. Itu kerugian secara finansial," katanya.

Menurut Rhenald, pembentukan holding BUMN Energi memang terkait dengan persoalan bangsa yakni agar harga energi di tanah air bisa lebih murah, salain itu semakin habisnya energi fosil sehingga gas menjadi tumpuan energi masa mendatang. Yang menjadi persoalan, lanjut dia, pada saat terjadi peralihan penggunaan energi, harga gas di Indonesia justru sangat tinggi. Di Sumut, harga bahkan bisa mencapai 12-14 dolar AS per mmbtu, jauh lebih tinggi dibandingkan harga di luar negeri, bahkan dengan negara tetangga.

Persoalan lain, kata Rhenald, karena Masing-masing BUMN memiliki investasi sendiri-sendiri, sehingga tidak ada sinergi. "Semua itu harus diselesaikan. Dan solusinya adalah dengan holding BUMN energi," ujarnya. Menurut dia, holding BUMN energi bisa memecahkan dua masalah sekaligus yakni biaya ekonomi yang tinggi dan leverage dari finance-nya.

Dengan holding, maka persoalan biaya tinggi bisa diatasi karena holding akan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi. Sedangkan terkait persoalan kedua, yakni untuk pembiayaan-pembiayaan, dengan holding, maka aset menjadi besar dan bisa di-leverage secara finansial dan mendapat dukungan internasional sehingga Indonesia bisa menjadi kaya dan sejahtera.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Benny Lubiantara mengatakan, holding BUMN energi memang sangat penting dan dibutuhkan. Keberadaan holding BUMN energi, menurut dia bisa menekan ego sektoral masing-masing BUMN, sehingga lebih bersinergi dan tidak terpisah-pisah.

Dengan demikian, BUMN bisa menyatukan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Selain itu, lanjut Benny, keberadaan holding BUMN energi juga bisa meningkatkan skala ekonomi perusahaan, sehingga unit cost bisa turun dan perusahaan bisa semakin efisien. "Dan itu positif serta bisa memperkuat korporasi," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pembentukan holding sejumlah BUMN ini tak perlu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "DPR itu nggak minta persetujuan. (DPR) tidak minta mereka harus menyampaikan persetujuan, tapi memang harus ada presentasi penjelasan holding ke DPR," jelas Darmin. Jika pembahasan di dalam internal Kementerian BUMN sudah selesai, lanjutnya, maka hanya perlu dikeluarkan payung hukumnya lewat Peraturan Pemerintah (PP). "Kita tentu ada PP nanti, tapi (rapat hari ini) nggak bahas PP, Kalau sudah relatif siap diproses, siap saja," kata Darmin.