Pembahasan Draft Raperda Tidak Terlambat

Komentar Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi

NERACA

Sukabumi - Kepala Bagian (Kabag) Hukum setda Kota Sukabumi Een Rukmini menapik jika draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang pasilitas sarana umum (PSU) yang diusulkan oleh Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman (Distarumkim) setempat lambat untuk diserahkan ke DPRD."Bukannya terlambat raperda tersebut untuk dibahas, namun kemarin jadwal kita juga padat membahas raperda lain," ujar Een kepada Neraca diruang kerjanya, kemarin.

Een mengatakan, pembahasan raperda tersebut rencananya akan diserahkan ke dewan pada bulan Oktober mendatang berbarengan dengan empat raperda lainya. Yakni, raperda izin penembangan pohon, pemakaman, retribusi pemakaman dan raperda pengelolaan lingkungan."Jadi di Minggu kedua bulan Oktober ada lima raperda yang akan diserahkan ke pihak dewan," tandas Een.

Tapi lanjut Een, untuk dua raperda tentang pengelolaan lingkungan dan PSU sebelum ke dewan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dulu. Misalkan raperda tentang pengelolaan lingkungan harus diadakan naskah akdemiknya (NA). Sedangkan raperda PSU, pihaknya harus melakukan uji publik terdahulu."Untuk raperda PSU uji publiknya diagendakan draft tersebut sebelum masuk ke ranah dewan, tapi pelaksanaanya dibulan yang sama," jelas Een.

Uji publik tersebut, lanjut Een, akan melibatkan pihak dinas terkait dan juga pihak pengembang. PAsalnya, dalam draft tersebut nantiakan diatur tentang kewajiban-kewajiban pihak pengembang dalam menyediakan PSU, baik itu RTLH, makam dan lain sebaginya."Termasuk kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang," pungkas Een. Arya