NERACA

Jakarta – Peningkatan peran pemerintah dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dinilai sangat penting untuk mengembangkan aktivitas perekonomian nasional agar bisa lebih kompetitif, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi. Dia menyebutkan peran pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan terobosan dalam menembus beragam sasaran pasar baru.

Menurut dia, upaya itu diperlukan untuk mendorong produksi lokal dari berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai nilai seni luar biasa dapat masuk ke pasar yang lebih luas. Farid yang baru berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini mengatakan, selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor adalah masih rendah kepercayaan pihak pembeli terhadap produk daerah tersebut.

Persoalan itu, ujar dia lagi, antara lain karena NTB tidak terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Namun, lanjutnya, sebagaimana disalin dari Antara, seiring dengan berkembang pariwisata NTB tentu pihak asing secara tidak langsung akan mulai membuka peluang bisnis kreatif NTB.

Pihaknya saat ini sedang merancang bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar usaha kecil menengah bisa memiliki kemampuan manajerial yang lebih mumpuni dalam mengatasi beragam kendala.

Sebelumnya, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk semakin meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain. “Kami melihat, implementasi MEA ini dapat menunjukkan potensi perdagangan intraregional ASEAN yang harus dimanfaatkan secara optimal,” kata Menteri perindustrian Airlangga Hartarto.

Oleh karena itu, pemberlakuan MEA, diharapkan dapat membentuk kekuatan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN secara keseluruhan. Airlangga menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2016 dengan tema “The Asian Economic Community: Are We Ready? How Can We Better Compete and Excel in the AEC/MEA?”.

Pasalnya, selama ini mayoritas perdagangan negara-negara anggota ASEAN justru dilakukan dengan negara-negara non-ASEAN. Menurut Airlangga, pihaknya sejak lama memetakan sektor-sektor industri yang perlu diperkuat penetrasi pasarnya di dalam negeri dan sektor industri yang perlu dipersiapkan untuk bersaing di pasar ASEAN.

Sektor industri yang diyakini bisa bersaing di pasar ASEAN di antaranya, sektor industri agro (kakao, karet, CPO), perikanan dan produk olahan ikan, tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan kulit, mebel, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, industri otomotif, mesin dan perkakas, serta industri besi dan baja.

Sebaliknya, Kementerian Perindustrian telah membentengi sejumlah industri yang dikhawatirkan pangsa pasarnya di dalam negeri dapat terkena guncangan akibat implementasi MEA. “Selain mempersiapkan strategi ofensif untuk menembus pasar ASEAN, kami juga telah mengantisipasi dengan strategi defensif untuk penguatan pasar dalam negeri terhadap sektor industri tertentu seperti industri elektronk, semen dan pakaian jadi,” paparnya.

Selanjutnya, penguatan dan pendalaman struktur industri dalam rangka peningkatan daya saing produk perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. “Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri yang juga sangat mendesak untuk dilakukan melalui sertifikasi kompetensi,” ujarnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa para menteri dari negara anggota ASEAN sepakat untuk mengawal pelaksanaan berbagai rencana kerja yang tertuang pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

“Para Menteri Ekonomi sepakat untuk mengawal pelaksanaan berbagai rencana kerja Cetak Biru MEA 2025 agar hal-hal yang diprioritaskan oleh para kepala negara dapat ditangani dengan baik,” kata Enggartiasto.

Enggartiasto mengatakan bahwa para menteri ekonomi ASEAN perlu memberikan arahan yang jelas kepada para pejabat senior ekonomi dalam mengimplementasikan Cetak Biru MEA 2025, termasuk komitmen Cetak Biru MEA 2015 yang belum terselesaikan pada tahun 2015.

Cetak Biru MEA 2025 memuat langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, dimulai 2016 dan berakhir 2025. Lima karakteristik utama strategi integrasi ekonomi ASEAN sesuai Cetak Biru MEA adalah ekonomi yang terintegrasi dan kohesif, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, ASEAN yang tangguh, inklusif, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya dan ASEAN yang bersifat global.

“Kalangan bisnis maupun pemerintahan ASEAN berharap Indonesia dapat memainkan kembali peran kepemimpinannya untuk mendorong kerja sama ekonomi ASEAN secara lebih dalam lagi berdasarkan prinsip inklusif,” kata Enggartiasto.