Oleh: Ambara Purusottama

Prasetiya Mulya School of Business and Economics

Problematika ekonomi yang dihadapi negara ini sungguh tidak ada habisnya. Realisasi penerimaan negara tengah di ujung tanduk, terlebih mengingat kondisi perekonomian global yang masih belum stabil. Mengintip realisasi penerimaan negara tahun lalu meleset dari target yang diharapkan atau hanya 84,7% atau Rp 1.491,5 triliun dari target sebesar Rp 1.761,6triliun. Situasi ini membuat pemerintah kembali mengkaji penerapan UU No 4 tahun 2009 tentang pengelolaan mineral dan batubara nasional untuk membantu anggaran negara.

Pemerintah saat ini mengisyaratkan adanya kelonggaran terhadap ekspor hasil tambang mineral yang bernilai tambah. Banyak pengamat yang menyayangkan jika pemerintah nantinya mengimplementasikan kelonggaran pengelolaan hasil tambang mineral. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang dirundung masalah dengan penerapan kebijakan tersebut yang berakibat semakin seretnya penerimaan negara. Situasi ini memang menjadi masalah tersendiri karena implementasi UU tersebut baru terjadi di tahun 2014.

Memperbaiki pengelolaan anggaran menjadi alasan utama dipanggilnya kembali Sri Mulyani Indrawati (SMI) ke tanah air. Kedatangannya diawali dengan merasionalisasikan anggaran operasional K/L. SMI tetap memprioritaskan belanja modal sebagai program utama yang diusung pemerintah. Kenyataan rasionalisasi yang dilakukan tidak banyak mempersempit jurang defisit anggaran. Rasionalisasi belanja negara tetap tidak sejalan dengan kemungkinan realisasi penerimaan negara. Rencana penerimaan negara tahun ini dirasa terlalu optimis dengan dinamika ekonomi yang terjadi.

Program tax amnesty sebagai alternatif pendanaan lain pemerintah masih jauh di bawah target. Pemerintah menargetkan penerimaan negara melalui pengampunan pajak Rp 165 triliun sedangkan realisasi hingga saat ini masih berkisar Rp 40 triliun. Meskipun di tahap awal sempat tertatih-tatih namun belakangan animo masyarakat kian tinggi akan tetapi tetap saja untuk merealisasikan target yang diharapkan bagai mimpi di siangbolong, belum lagi kendala-kendala eksternal yang dihadapi pemerintah saat ini.

Hutang menjadi harapan terakhir untuk mengisi lubang yang kian menganga. Harus dipahami bahwa situasi keuangan negara sudah cukup memprihatinkan. Keseimbangan anggaran sudah dalam batas yang mengkhawatirkan dimana keseimbangan primer yang semakin tertekan. Situasi ini mengisyaratkan perbaikan mendasar dalam anggaran negara harus segera dilakukan. Keseimbangan primer bernilai negatif menunjukkan penerimaan negara sudah tidak mampu lagi membayar seluruh bunga pinjamannya namun tetap harus ditutupi.

Pemerintah harus segera menutupi lubang defisit anggaran yang terjadi. Jika tidak ancaman keberlangsungan bangsa ini semakin dekat. Kelonggaran pengelolaan hasil tambang bukanlah keputusan bijak karena dapat menimbulkan gejolak industri yang situasinya sudah mulai tertata. Hutang menjadi alternatif pendanaan terbaik sebagai urgensi pemerintah saat ini. Memang hutang bukanlah jalan yang paling baik namun melihat situasi dan kepentingannya pilihan tersebut menjadi sangat masuk akal asalkan tidak menjadi budaya karena sifatnya yang merusak.