NERACA

Jakarta – Dalam rangka menghimpun informasi data investor pasar modal yang akurat dan terintegrasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun lalu menggandeng kerjasama Direktorat Jenderak Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Kini seiring dengan majunya penerapan KTP elektronik secara nasional, memberikan harapan akan tersedianya basis data kependudukan nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan data investor pasar modal yang dibentuk di KSEI.

Maka untuk meningkatkan keakuratan data investor yang tercatat di KSEI, dalam waktu dekat perusahaan efek juga dapat memanfaatkan data Ditjen Dukcapil. “Pemanfaatan data kependudukan oleh perusahaan efek secara langsung merupakan upaya untuk menghindari risiko terjadinya potensi kesalahan input data dalam proses pembukaan Sub Rekening atau SID yang dilakukan melalui modul Static Data Investor yang terhubung dengan sistem utama KSEI (C-BEST).”kata Syafruddin, Direktur KSEI dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (27/9).

Dirinya menyakini, dengan penggunaan data Ditjen Dukcapil bisa menghindari terbentuknya SID ganda. Manfaat lainnya, kata Syafruddin, untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran investor baru dan pengkinian data nasabah, serta verifikasi kebenaran informasi data nasabah sebelum dilakukan proses pembukaan Sub Rekening Efek lebih lanjut. Saat ini, proses verifikasi data investor dengan data kependudukan hanya dilakukan di KSEI. Pada proses penerbitan nomor SID bagi investor individu lokal, proses pemadanan dengan data kependudukan dilakukan bagi investor baru.

Syafruddin berharap, apabila perusahaan efek melakukan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, maka dapat dilakukan pemadanan data KTP Elektronik secara langsung, sehingga verifikasi data nasabah dilakukan di tahap awal dengan mengecek kebenaran dan validitas data investor.

Oleh karena itu, dirinya mendorong perusahaan efek dapat berperan aktif dalam melakukan proses pengkinian data nasabah dan memastikan validitasnya, serta membangun prosedur internal yang dapat meminimalisasi risiko kesalahan penyampaian data nasabah ke sistem KSEI. “Pemanfaatan data KTP elektronik secara langsung merupakan salah satu upaya agar data investor dapat divalidasi di awal yakni perusahaan Efek,”kata Syafruddin.

Kerjasama Dukcapil

Untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh perusahaan efek direncanakan akan dilakukan pada 21 Oktober 2016 melalui penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara perusahaan efek (PE) dengan Ditjen Dukcapil. Namun, kerjasama tersebut bersifat optional dan perusahaan efek dapat memilih jenis akses yang diinginkan, apakah melalui Web Service atau dengan penyediaan card reader KTP Elektronik.

Menurut Syafruddin, keduanya memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Apabila menggunakan card reader, maka PE tinggal men-scan KTP investor yang akan digunakan untuk proses pembukaan Sub Rekening Efek. Sedangkan untuk Web Service dapat diakses oleh PE di beberapa lokasi, bahkan dapat diakses PE di cabang atau daerah. Menanggapi rencana kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh PE, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK, Fakhri Hilmi menyatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan mengapreasi inisiatif KSEI, Dukcapil dan juga Perusahaan Efek. “Kerjasama ini sangat membantu dari sisi data integrity serta adanya easy access, dari proses yang sebelumnya berhari-hari kini menjadi hitungan menit. Kami harapkan PE dapat berpartisipasi penuh untuk memanfaatkan kerjasama tersebut, karena selain mempermudah PE juga membantu industri secara keseluruhan,” kata Fakhri.