Jakarta- Bank Indonesia akan membatasi (capping) suku bunga maksimum kartu kredit (KK) menjadi 2,25% per bulan atau 27% per tahun, lebih rendah dibandingkan sebelumnya 2,95% (bulan) atau 35,4% (tahun). BI juga melakukan upaya elektronifikasi dengan mendorong metode pembayaran dari manual menjadi elektronik, mengubah sebagian besar mekanisme pembayaran dari fisik menjadi digital dan meningkatkan akses keuangan yang terbatas menjadi luas (inklusif).

NERACA

Menurut Deputi Gubernur BI Ronald Waas, penurunan capping suku bunga kartu kredit tersebut bertujuan untuk meningkatkan transaksi kartu kredit. "Peraturan Bank Indonesia (PBI)-nya belum keluar, namun dewan gubernur sepakat PBI akan turun, karena kami ingin dorong transaksi non tunai lewat kartu kredit," ujarnya di Semarang, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Sistem Pembayaran Bank Indonesia, transaksi kartu kredit dari Januari-Agustus 2016 mencapai Rp 185 triliun, naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 184,82 triliun. Sementara dari sisi volume transaksi, hingga Agustus 2016 mencapai 199,81 juta transaksi, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 183,93 juta transaksi.

Untuk itu, dalam waktu dekat, BI akan menerbitkan Peraturan BI (PBI) guna menurunkan capping suku bunga kartu kredit ke angka 2,24 persen, atau turun dari saat ini 2,95 persen. Penurunan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Dewan Gubernur BI. "Targetnya tahun ini, tinggal legal drafting. Kan tidak hanya di BI, tapi juga harus ke Kementerian Hukum dan HAM. Tapi, memang sekarang trennya sedang turun karena perekonomian lagi turun," ujarnya.

Diharapkan, dengan penurunan ini maka transaksi non tunai di Indonesia akan semakin meningkat. "Kita turunkan untuk mendorong transaksi non tunai menggunakan kartu kredit," ujarnya.

Per Juli 2016, transaksi kartu kredit untuk belanja mencapai 875.000 transaksi per hari dengan nilai nominal Rp 797 miliar per hari. Sementara, pada periode yang sama transaksi ATM debit non tunai mencapai 1,2 juta transaksi per hari dengan nilai Rp 8,1 triliun per harinya. Sedangkan, transaksi uang per Juni 2016 capai 1,6 juta transaksi per hari dengan nominal Rp 18,1 miliar per harinya.

Selain itu, BI berinisiatif melakukan elektronifikasi dilakukan melalui Gerakan Nasional Non Tunai yang diluncurkan pada tahun 2014. Inisiatif ini diturunkan melalui berbagai program, baik dari sisi Government to Person (G to P) maupun Person to Government (P to G).

“Sebut saja pembayaran jalan tol, parkir, moda transportasi dengan menggunakan uang elektronik; smart card di beberapa kota/provinsi (smart card: kartu kombo yang menggabungkan antara layanan keuangan/ATM-Debet dengan layanan pemerintahan),” ujar Waas.

Salah satu kegiatan dari elektronifikasi adalah meningkatkan akses keuangan, atau sering dikenal dengan keuangan inklusif (KI). Inisiatif ini telah dilakukan oleh BI sejak 2011 ditandai dengan adanya SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif), yang saat ini sudah diluncurkan yang kedua dan telah ditandatangani Presiden RI pada 2016.

Pada bagian lain, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta menjelaskan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana penurunan suku bunga tersebut. "Rencana BI tersebut belum didiskusikan dengan kami, saya juga belum ada kesempatan untuk bicara dengan para penerbit," ujarnya.

Mengenai transaksi kartu kredit yang mengalami perlambatan, menurut dia, disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, juga disebabkan oleh rencana pembukaan data nasabah kartu kredit sehingga membuat masyarakat mengurangi transaksi kartu kredit. "Masyarakat lagi sibuk soal pajak, jadi sedikit mengurangi transaksi," ujarnya.

Menurut Steve, implementasi prinsipal kartu domestik ini sangat mungkin dilakukan, namun jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. "Karena harusnya prinsipal domestik itu sebagai infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia yang akan digunakan semua pihak," ujarnya.

Lebih mahal dibanding perbankan asing, Bank Indonesia (BI) mengajak diskusi kalangan perbankan nasional guna menekan biaya transaksi antar bank yang ditanggung nasabah, baik itu transfer maupun tarik tunai.

Masih berdasarkan data BI, saat ini terdapat 23 penerbit kartu kredit. Sedangkan prinsipal kartu kredit berjumlah lima perusahaan yang semuanya adalah perusahaan asing. Adapun kelima perusahaan tersebut adalah PT American Express Indonesia, PT JCB International Indonesia, PT Mastercard Indonesia, PT Visa Worldwide Indonesia, dan PT Union Pay Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengatakan, pihaknya juga berencana membuat Indonesia memiliki prinsipal kartu kredit domestik. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan saat ini, karena Indonesia belum memiliki kapasitas seperti yang sudah dimiliki oleh prinsipal kartu kredit asing. "Makanya, kapasitas harus dibangun, seperti sistem keamanan dan dispute resolution," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pembentukan infrastruktur ini termasuk dalam kerangka National Payment Gateway (NPG) yang akan diimplementasikan dari tahun 2016-2021. Pada tahap pertama, BI akan menerbitkan PBI mengenai NPG yang akan dilakukan pada akhir 2016. Setelah itu, lanjut dia, BI akan melakukan interkoneksi di antara penyelenggara switching domestik pada Maret 2017.

Onny mengatakan, interkoneksi ini dilakukan agar bank tidak hanya terkoneksi dengan satu perusahaan switching saja. Pasalnya, hal yang terjadi saat ini, dari tiga perusahaan switching domestik yang ada, sekitar tujuh bank bisa terkoneksi ke tiga perusahaan switching, namun 35 bank hanya terkoneksi ke dua perusahaan switching dan 58 bank hanya terkoneksi ke satu perusahaan switching.

"Nantinya di antara penyelenggara switching harus bisa terkoneksi, dan masing-masing bank terkoneksi ke minimal dua switching," ujarnya.

Tidak hanya dari sisi perusahaan switching saja yang akan saling terkoneksi, dalam fase selanjutnya, BI akan melakukan interkoneksi ATM, kartu debit dan uang elektronik (e-money). Setelah interkoneksi ini terjadi, barulah pada Juli 2017, BI akan membentuk kelembagaan NPG.

Onny mengatakan, perjalanan Indonesia untuk memiliki prinsipal kartu domestik masih memerlukan tahapan berikutnya. Pada Juni 2018, BI akan mengimplementasikan Electronic Bills and Invoices Presentment and Payment (EBIPP) dan memperluas layanan internet, mobile dan e-commerce. Setelah semua infrastruktur tersebut terbentuk, implementasi kartu kredit domestik baru bisa dilakukan.

Onny menjelaskan, NPG merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran atau bank untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik.
"NPG ini sistem mengintegrasikan pembayaran, untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik‎," ujarnya.

‎Transaksi Antarbank

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan, ‎saat ini perbankan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta masih berbeda dalam ‎memakai jaringan ATM-nya, sehingga tarif yang dikenakan ke nasabah tinggi serta berbeda-beda. "Tahun depan kami akan FGD (Focus Group Discussion) dengan mereka, kami tanya ke mereka bisa turun berapa (tarif transaksi antar bank), setelah itu kami sepakati," ujarnya.

Eni mengatakan, saat ini BI belum dapat memastikan penurunan tarif transaksi antar bank tersebut hingga berapa persen. Namun dia mengungkapkan, penurunannya bisa lebih signifikan dari sekarang. "Kami belum berani keluarkan angka, tapi jauh lebih murah nanti, apalagi nantinya dijalankan National Payment Gateway (NPG)," ujarnya.

Waas mengakui,  bank sentral akan mengatur lebih rinci mengenai jenis transaksi apa saja yang biayanya bisa diturunkan. Pasalnya, biaya transaksi perbankan nasional lebih mahal dibandingkan negara lain.

Perkembangan teknologi, Waas mencontohkan pihak BI telah memberikan dorongan positif bagi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan pemerintah sejak Agustus 2014. Gerakan ini mampu membuat penyaluran bantuan sosial non tunai sesuai harapan.

Saat ini, proses elektronifikasi sudah terjadi di sektor transportasi melalui 111 terminal parkir elektronik baru, layanan keuangan digital dengan meningkatnya jumlah agen menjadi 46.300 orang, pembayaran G to P melalui penyaluran program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebanyak 1.023.553 uang elektronik, pembayaran non tunai di rumah ibadah, pembayaran non tunai pembiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI), festival GNNT, serta peluncuran Bandung Smart Card. "Kenaikan indeks keuangan inklusif pun ditargetkan dari 36 persen tahun 2014 menjadi 75 persen tahun 2019," ujarnya.

BI juga menargetkan implementasi standar nasional chip dan PIN kartu ATM atau debit dari magnetic seluruhnya paling lambat 31 Desember 2021. Saat ini jumlah kartu ATM atau debit yang beredar sebanyak 128,6 juta dari 111 penerbit. Sedangkan, implementasi PIN 6 digit kartu kredit paling lambat 30 Juni 2020. Di mana, kartu kredit yang beredar ada 17 juta kartu dari 23 penerbit.

Waas mengatakan, implementasi tersebut dapat menekan aksi pembobolan kartu ATM dengan metode skimming atau lainnya. Terbukti, fraud kartu kredit kini berkurang sejak penggunaan chip pada Januari 2010. "Penggunaan chip pasti lebih aman dibanding magnetic stripe, tapi bukan berarti saya bilang dengan chip tidak ada kejahatan. Di luar negeri banyak terjadi fraud umumnya karena memakai magnetic," ujarnya.

Bank sentral menargetkan seluruh kartu debet di Indonesia sudah menggunakan chip pada tahun 2021 mendatang. Bank sentral pun menargetkan penggunaan chip pada kartu debet tersebut dapat teraplikasi secara bertahap. bari/mohar/fba