KPK Panggil Sekjen DPD Terkait Kasus Irman 

NERACA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD) RI Sudarsono Hardjosoekarto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat.

"Sudarsono Hardjosoekarto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IG (Irman Gusman)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (26/9).

Selain Sudarsono, KPK juga memeriksa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Farizal sebagai tersangka dalam perkara ini. Farizal sebelumnya sudah diperiksa pada 21 September 2016, namun tidak ditahan karena diperiksa sebagai saksi.

Kasus ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta.

Kedatangan Xaveriandy dan Memi adalah untuk memberikan Rp100 juta kepada Irman yang diduga sebagai ucapan terima kasih karena Irman memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaverius dapat mendapatkan jatah untuk impor tersebut.

Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Xaverius dan Memi disangkakan menyuap Irman dan jaksa Farizal yang menangani perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton, di mana Xaverius merupakan terdakwanya.

Uang suap yang diberikan kepada Farizal adalah sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan, sebagai imbalannya, Farizal dalam proses persidangan juga betindak seolah sebagai penasihat hukum Xaverius seperti membuat eksekpsi dan mengatur saksi saksi yang menguntungkan terdakwa.

KPK sudah menggeledah gudang gula dan rumah Xaverius pada 18 September di Padang dan membawa dokumen dan alat elektronik. Sedangkan pada 19 September, penyidik KPK memeriksa 3 pegawai Xaverius dan seorang swasta di Padang.

Kasus yang melibatkan Irman Gusman tersebut cukup mengejutkan banyak pihak. Lembaga DPD yang selama ini dipandang "jauh" dari kemungkinan tersentuh kasus korupsi, ternyata juga tidak luput dari tindak pidana itu.

Kewenangan DPD yang selama dinilai sangat terbatas, nyatanya masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk "memperkaya" atau "menguntungkan" kepentingan pribadi. Kali ini tidak tanggung-tanggung, sang ketua lembaga justru yang tersandung kasus itu.

Penetapan Irman Gusman sebagai tersangka di tengah-tengah perjuangan DPD untuk memperkuat kewenangannya, justru memicu munculnya kembali wacana pembubaran lembaga yang merupakan amanat reformasi itu.

Wacana tentang pembubaran DPD sebelumnya juga muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta pada awal Februari 2016 yang merekomendasikan agar DPD dibubarkan melalui amendemen UUD 1945, karena keberadaannya dinilai sangat terbatas dan tidak banyak berfungsi. Ant