NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, mengatakan dana repatriasi dari Singapura dalam satu minggu terakhir mencapai Rp1,2 triliun. "Data terakhir repatriasi yang masuk Rp1,2 triliun yang melewati bank Singapura dan tebusan Rp2 triliun dalam satu minggu terakhir. Antusiasme masyarakat Indonesia dan nasabah di Singapura tetap tinggi tanpa terganggu berita (pelaporan nasabah) kemarin," kata Muliaman di Jakarta, akhir pekan kemarin. 

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bahwa bank di Singapura melaporkan nasabah WNI yang melakukan repatriasi sebagai transaksi mencurigakan kepada unit kepolisian yang menangani kejahatan keuangan, Singapore's Commercial Affairs Departemen (CAD). Menurut penjelasan bank-bank tersebut, laporan memang dilakukan dalam rangka memenuhi standar Gugus Tugas Aksi Finansial (Financial Action Task Force/FATF), sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara.

OJK telah meminta klarifikasi tiga bank yang berafiliasi di Singapura, yaitu OCBC NISP, UOB dan DBS Indonesia. "Kemarin kami panggil, kemudian minta klarifikasi dan setelah itu mereka akan berkonsultasi dengan 'parent' masing-masing. Kami bersyukur karena mereka menunjukkan iktikad bekerja sama," ujar Muliaman.

Ketika ditanya mengenai jumlah nasabah WNI di tiga bank tersebut, Muliaman tidak mengetahui angka pasti jumlah nasabahnya. Namun, kata dia, sudah menjadi cerita umum bahwa banyak aset orang Indonesia ada di bank-bank tersebut. OJK memastikan otoritas terkait di Singapura tidak melakukan upaya untuk menghambat program amnesti pajak, karena langkah pelaporan tersebut merupakan tindakan spekulasi maupun inisiatif dari beberapa bank tertentu.

OJK sendiri memiliki kewenangan dan berhak untuk melakukan penindakan apabila bank-bank tersebut terbukti menghambat kelancaran program amnesti pajak Indonesia. Selain itu, OJK juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas terkait di Singapura mengenai program amnesti pajak Indonesia. Dia mengatakan pihaknya akan terus mendorong WNI di Singapura mengikuti amnesti pajak karena angka repatriasinya masih tergolong kecil.

"Dirjen Pajak juga sudah buka cabang di Kedutaan Besar Singapura. Dengan antusiasme yang terus ada, kami duga angka ini akan terus meningkat," ucap Muliaman. Hingga 23 September 2016 pukul 21.15 WIB, Direktorat Jenderal Pajak melalui laman amnesti pajaknya mencatat terdapat 142.822 surat pernyataan harta (SPH) dengan uang tebusan amnesti pajak Rp39,2 triliun atau sekitar 23,75 persen dari target Rp165 triliun.

Komposisi uang tebusan tersebut terdiri dari orang perorangan non-UMKM sebesar Rp34,3 triliun, orang perorangan UMKM Rp1,29 triliun, badan non-UMKM Rp3,58 triliun, dan badan UMKM Rp 46,3miliar. Sementara itu, komposisi harta hasil repatriasi dan deklarasi tercatat Rp1.642 triliun yang terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp1.104 triliun, deklarasi luar negeri Rp447 triliun, dan repatriasi Rp90,1 triliun.

Ke Sektor Properti

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, peserta tax amnesty nanti akan memilih menempatkan dananya ke sektor properti di Indonesia. Tidak lagi di Singapura. "Dari sisi implementasi sudah kelihatan dampak (tax amnesty) psikologisnya. Memang Singapura tidak sampai bangkrut, cuma bikin mereka meriang," ujarnya. 

Ali menambahkan pemerintah musti terus memberi insentif untuk mendorong sektor properti di Tanah Air, dan tidak hanya dengan tax amnesty. Meski pada dasarnya, sambung dia, program tax amnesty bisa berdampak langsung atau tidak langsung terhadap properti nasional. Dan bila berjalan dengan baik maka roda ekonomi akan berputar luar biasa.

“Dana-dana besar dari luar akan masuk ke sektor-sektor padat modal seperti pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu tujuan investasi. Di sektor properti sendiri dengan terbitnya PMK 122/2016, maka investasi boleh dilakukan di sektor properti dengan pembelian tanah dan atau bangunan,” kata Ali.

Meski diakui, dampak tax amnesty sampai kuartal III/2016 belum terlalu terasa pada sektor properti. Karena semua masih menyibukkan diri untuk ikut program ini. Namun optimisme akan dirasakan mulai awal 2017, dimana pasar properti menengah atas akan kebanjiran permintaan. “Bukan tanpa alasan, sampai 20 September 2016, deklarasi aset telah menembus angka psikologis Rp1,011 triliun. Dana repatriasi Rp55 triliun dan akan terus semakin bertambah,” pungkasnya.