Diusukan Dana Kontijensi Pangan Rp4 Triliun.

NERACA

Jakarta----Pemerintah mengusulkan dana kontijensi pangan ditambah dan menjadi sebesar Rp4 triliun pada 2012. Dana ini naik dibandingkan dana kontijensi pangan 2011 sebesar Rp3 triliun. "Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan bahwa kemungkinan akan ada tambahan dana darurat (kontijensi) pangan menjadi Rp4 triliun pada tahun depan," kata Menteri Pertanian Suswono kepada wartawan di Jakarta, Selasa,29/11

Lebih jauh kata Suswono, usulan kenaikan dana kontijensi pangan ini. Karena terkait dengan antisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil panen dan musim tanam di tahun depan.

Diakui mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR ini, dana kontijensi berasal dari APBN untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk gagalnya panen akibat berbagai hal seperti banjir, musim hujan dan kemarau berkepankangan, termasuk mengantisipasi serangan hama tanaman. "Selain untuk ganti rugi gagal panen, pembangunan insfrastruktur pertanian seperti irigasi dan teknologi pertanian, intensifikasi lahan pertanian, dana kontijensi juga untuk stabilisasi harga pangan," tambahnya

Suswono memberi contoh, untuk mengantisipasi saat curah hujkan tinggi maka dibutuhkan mesin pengering dalam jumlah banyak. Sebaliknya ketika musim kering terjadi maka akan disediakan mesin pompa penyedot air agar lahan-lahan pertanian tetap produktif. "Saat ini kita sedang mengupayakan menyediakan sekitar 1.000 unit mesin pengering, dan 1.000 unit mesin pompa yang akan disebarkan ke sejumlah wilayah yang rawan terhadap kekeringan," tuturnya

Terkait mekanisme penganggaran dana kontijensi tersebut, Suswono menuturkan akan diputuskan di Menteri Perekonomian. "Setelah Menko menyetujui dana kontijensi tersebut maka saya akan mengajukan kepada Menteri Keuangan," ujarnya.

Dikatakan Suswono, dana kontijensi pada 2011 yang "standby" (siaga) sebesar Rp3 triliun, namun baru dialokasikan sebesar Rp380 miliar untuk mengganti rugi lahan 2,6 juta ha yang mengalami puso (gagal panen). Untuk itu, lanjut Suswono, Kementerian Pertanian akan memperbaiki sistem administrasi dari penggunaan dan alokasi dana yang didasarkan pada pengalaman di tahun 2011.

Ditempat terpisah, Kepala Badan Litbang Pertanian Haryono mengatakan, pangan harus diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa harus bergantung pada impor. Sebab pangan merupakan komoditi strategis baik dari sisi ekonomi maupun politis.

Menurut Haryono, apabila persoalan pangan ini bergantung kepada negara lain, maka bisa berbahaya. Sehingga dengan demikian, selain menjaga ketahanan pangan, Indonesia harus punya kedaulatan pangan. "Terkait dengan itu, bioteknologi diperlukan Indonesia dalam upaya memproduksi pangannya sendiri,” ucapnya

Haryono menyatakan, produk bioteknologi lebih aman dibandingkan produk nonrekayasa genetika karena selalu dipantau dan dievaluasi. “Tahun ini ada delapan tanaman bioteknologi atau hasil rekayasa genetika dinyatakan berstatus aman pangan,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pacu Penjualan Rumah Murah - Hanson Bidik Dana Rights Issue Rp 8,78 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna menggenjot pertumbuhan bisnis penjualan rumah murah, PT Hanson International Tbk (MYRX) bakal menggalang pendanaan…

Lepas 6,2 Juta Saham BSDE - Muktar Widjaja Raup Dana Rp 9,20 Miliar

NERACA Jakarta – Terkoreksinya kinerja keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) di 2018, membuat emiten properti ini bekerja keras…

Lepas 6,2 Juta Saham BSDE - Muktar Widjaja Raup Dana Rp 9,20 Miliar

NERACA Jakarta – Terkoreksinya kinerja keuangan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) di 2018, membuat emiten properti ini bekerja keras…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…