BNI Bidik China jadi Sumber Dana Repatriasi

NERACA

Jakarta - PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk akan membidik Tiongkok sebagai salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha serta investasi di negara tersebut.

"Kita akan mengarah ke Tiongkok, karena setelah dikaji jumlah dan yang ada di sana, justru lebih besar dibandingkan di Hong Kong," ungkap Wakil Direktur Utama BNI Suprajartono seperti dikutip kantor berita Antara, usai penerimaan penghargaan dari Majalah AsiaMoney kepada BNI sebagai pemberi terbaik layanan cash management.

Suprajarto mengatakan beberapa WNI memiiki investasi di Tiongkok, seperti di Shanghai dan Guangzhou. "Nilainya juga lumayan. Tetapi ternyata tidak mudah bagi mereka untuk menarik dananya dan menyertakannya dalam program TA. Tiongkok juga tidak akan begitu saja meloloskan," tuturnya.

Terkait hal tersebut memang perlu dukungan pemerintah untuk melobi. "Meski banyak pengusaha di luar negeri yang berjanji ikut program pengampunan pajak, nyatanya masih sulit bagi mereka untuk menarik dananya, termasuk dana pengusaha Indonesia di Tiongkok," kata Suprajarto menegaskan.

Ia mengemukakan BNI baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan institusi Iain seperti Himbara dan Perwakilan Pemerintah RI di mancanegara untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak.

"Kami terus lakukan, seperti hanya di Singapura, London, Amerika Serikat, Jepang dan Hong Kong. Dan banyak juga peminatnya, tetapi kembali persoalan seperti keengganan negara tertentu untuk mendukung program tersebut, menjadi hambatan untuk mereka segera merealisasikan komitmennya," kata Suprajarto.

Ia mengemukakan hingga pertengahan September 2016 jumlah dana repatriasi yang diterima BNI mencapai Rp1,5 triliun. "Jumlah tersebut akan bertambah apalagi tarif tebusan termurah sebesar dua persen untuk repatriasi hingga akhir September 2016," kata Suprajarto menambahkan.

Sementara itu,Manajer Umum BNI Hong Kong Dodi Widjajanto mengatakan sejak sosialisasi pengampunan pajak dilakukan pada medio Agustus, terdapat sekitar 30 pengusaha Indonesia yang komitmen untuk ikut program Tax Amnesty.

"Jika peminatnya makin banyak, maka konsultasi yang dilakukan oeh perwakilan kantor pajak bersama KJRI Hong Kong dan BNI, akan diperpanjang hingga Maret 2017," katanya.

Sementara Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Soegeng Rahardjo mengatakan investasi yang dilakukan pengusaha Indonesia di Tiongkok, sebagian memanfaatkan dana dari Tiongkok.

"Perusahaan mereka tetap melaporkan hartanya melalui perusahaan Induk di Jakarta atau kota lain di Indonesia. Semangat tax amnesty adalah sukarela Dan KBRI hanya menghimbau," katanya.

Soegeng menambahkan 2018 akan menjadi tahun keterbukaan dan pengusaha yang tidak memanfaatkan program pengampunan pajak, akan membayar pajak lebih tinggi dan mahal. "Ini pilihan bagi pengusaha, jadi tidak bisa dipaksakan," kata Dubes Soegeng.