Upayakan Anggaran Beasiswa Pengadaan Barang dan Jasa - Kepala LKPP, Ir. Agus Rahardjo, MSM

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), akan kembali mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk beasiswa S2 dan S3 jurusan pengadaan barang dan jasa, di 2012. Sebelumnya, anggaran tersebut sudah ditolak Kemenkeu dua kali sejak 2010 lalu.

“(Anggaran) tidak begitu besar. Menurut mereka (Kemenkeu), (pemberian) beasiswa ini bukanlah tugas LKPP sebagai badan regulator. Kita tidak akan menyerah dan akan terus mengupayakan agar masuk anggaran LKPP tahun depan. Ini sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) kita,” ujar Kepala LKPP Ir. Agus Rahardjo, MSM.

Bagi Agus, jangan dilihat dari besar atau kecilnya anggaran. Tetapi perhatian yang sungguh-sungguh dan sikap konsisten dalam membangun SDM profesional. Meski begitu, Agus mengakui pemberian beasiswa ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu karena LKPP akan mendidik peserta, baik kementerian dan lembaga (K/L) serta institusi daerah, untuk menjadi profesional.

Sementara sisi lain, peran lembaga pengadaan barang dan jasa semakin strategis. “Lembaga pengadaan ini perannya cukup penting. Oleh karena itu, penyedia pengadaan harus dibenahi. Baik itu regulasi, institusi maupun individu,” tegas dia. Pengembangan kompetensi SDM, sambungnya, juga harus didukung pemerintah melalui pemberian insentif.

Pria yang menyelesaikan S2 di Universitas Cambridge, Amerika Serikat ini menjelaskan, pemberian insentif oleh pemerintah akan digunakan melalui tiga upaya peningkatan profesionalitas. Upaya tersebut antara lain menyusun standar kompetensi kerja dan mengembangkan jenjang karir jabatan fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJP). Terakhir, menguatkan organisasi profesi dan unit Pembina jabatan fungsional PBJP.

Agus menambahkan, pihaknya telah berupaya mengembangkan kompetensi SDM LKPP di tingkat dasar. “Sudah ada perguruan tinggi seperti ITB dan Universitas Diponegoro (Undip) yang menyediakan jurusan logistik atau pengadaan serta jurusan pengadaan barang dan jasa. Apalagi Undip ada pascasarjana. Belum lagi, Asian Institute of Management, Filipina, menawarkan beasiswa ke kita," tegas dia.

Dia mengingatkan, peningkatan kompetisi SDM ini harus secepatnya dilaksanakan. Pasalnya, Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang sudah terlebih dahulu menerapkan pendidikan bergelar dan pelatihan profesional.

BERITA TERKAIT

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Banyak Distempel dan Dicoret, BI Imbau Masyarakat Jaga Rupiah

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah dengan…

Menakar Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Menakar Independensi dan Akuntabilitas Peradilan NERACA Jakarta - Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), independen adalah kata sifat yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional " NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr…

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur…