Serapan APBD Kota Tangerang Capai 43 Persen 

NERACA

Tangerang - Serapan APBD di Pemerintah Kota Tangerang, Banten, hingga bulan Agustus 2016 sudah mencapai 43 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri di Tangerang, Rabu (21/9), mengatakan, anggaran yang telah terserap tersebut berupa pekerjaan pembangunan.

Misalnya saja pekerjaan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, pembangunan beberapa kantor pemerintah untuk skala kecil. Sementara itu, untuk pembangunan yang skala besar, masih dalam tahap proses. Pasalnya, banyak pekerjaan yang telah disiapkan sejak awal tahun, mengalami kendala yakni gagal lelang.

Seperti halnya pembangunan ribuan rumah sehat, pembangunan jembatan, operasional Bus Rapid Transit (BRT) dan pembangunan kantor pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementrian untuk bisa membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.

Lalu, untuk pekerjaan yang gagal lelang pun akan diatasi dengan beberapa paket pekerjaan yang dilimpahkan ke masyarakat melalui BKM seperti halnya pembangunan rumah sehat."Kita masih terus target agar penyerapan anggaran bisa sesuai dengan rencana. Sebab, banyak pekerjaan yang gagal lelang," papar dia.

Oleh karena itu, Sekda menuturkan jika Pemerintah Kota Tangerang masuk dalam daerah yang anggarannya masih sangat besar mengendap di Bank. Seluruh pegawai telah diminta untuk melakukan percepatan namun tetap harus memenuhi aturan agar tak menyalahi prosedur."Harus tetap sesuai aturan meski dilakukan percepatan," tegas dia.

Sebelumnya, APBD-P Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen bila dibanding belanja daerah sebelum perubahan. Sehingga total Belanja Daerah pada APBD-P Rp4.245.831.752.212 atau mengalami kenaikan sebesar Rp46,8 Miliar dari APBD Murni tahun 2016.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, strategi dan prioritas program serta kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah, seperti pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Ant