NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menginginkan subsidi Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH) sebesar Rp520 miliar pada tahun 2017 dapat lebih diprioritaskan kepada investor swasta lokal atau nasional.

“APLSI menyambut baik subsidi ini. Kami harapkan subsidi ini dapat menyerap lebih banyak bagi pelaku usaha nasional dan lokal dalam investasi pembangkit,” kata Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang di Jakarta, Rabu (21/9).

Menurut Arthur, subsidi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan investasi di Energi Baru Terbarukan, termasuk pembangkit listrik. Hanya saja, APLSI meminta agar penerima subsidi ini diutamakan bagi pelaku usaha lokal atau nasional sehingga mampu mendorong partisipasi pengusaha di Tanah Air.

Sementara itu, Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengatakan, prioritas subsidi untuk pengusaha lokal dinilai sesuai dengan upaya pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) dan pengusaha lokal. “Prioritas tersebut sesuai dengan komitmen kerjasama yang pernah ditandatangani antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemnkop dan UKM),” kata dia.

Pada kesempatan lain, PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA) dua pembangkit listrik minihidro (PLTMH) di Sulawesi Tengah. Manajer Senior Humas PLN Agung Murdifi di Jakarta, Jumat (16/9) mengatakan kedua PLTMH tersebut adalah Tomata berkapasitas 10 MW yang dibangun PT Buminata Energi Perkasa dan Koro Kabalo berdaya 2,2 MW oleh PT Tinusa Energy.

“Pembangkit ini mendukung program pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi penghasil listrik,” katanya. Dia mengingatkan bahwa PLN menargetkan pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan mencapai 25 persen.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan mengalihkannya ke energi baru dan terbarukan. Luhut mengatakan energi fosil yang jumlah suplainya akan terus berkurang telah mendorong Indonesia untuk lebih fokus meningkatkan penggunaan energi terbarukan sambil melakukan efisiensi energi.

Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen menjelang 2020 dan 41 persen setelah tahun 2020. “Untuk itu kerja sama antar negara sangatlah diperlukan, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan termasuk pengelolaan sampah menjadi sumber energi,” ujar Luhut sebagaimana dilansir Antara.

Guna merealisasikan target pemerintah mengurangi intensitas energi menjadi 1 persen per tahun, Menko Bidang Kemaritiman itu mengaku diperlukan partisipasi dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan dan peraturan untuk mendorong berkembangnya energi terbarukan dan untuk mencapai target konservasi energi. Upaya itu antara lain meningkatkan penggunaan campuran biodiesel pada pembangkit listrik, menyediakan “feed-in tariff” untuk energi terbarukan skala kecil dan memberikan subsidi listrik yang dihasilkan dengan menggunakan energi terbarukan yang dibeli oleh PLN.

Adapun Lembaga Global Green Growth Institute (GGGI) mendukung target pemerintah akan capaian bauran energi baru dan terbarukan nasional 19 persen melalui program pertumbuhan ekonomi hijau di industri Indonesia.

“Untuk mendukung target tersebut, GGGI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui penerapan pembangunan hijau GGGI Green Growth yang telah dimulai sejak 2013,” kata Perwakilan GGGI Indonesia Anna van Paddenburg.

Anna mengatakan program Gol-GGGI Green Growth Program atau program pertumbuhan ekonomi hijau Pemerintah Indonesia-GGGI mencakup ke dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan, perubahan teknologi ramah lingkungan, mendorong investasi modal ramah lingkungan serta pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. munib