NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Iran sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI sebagaimana disalin dari Antara. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil pembicaraan antara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Presiden Iran Rouhani di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita pada 18 September 2016. “Saatnya sangat tepat bagi kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Iran yang saat ini masih terus dijajaki, salah satunya di sektor energi dan migas, termasuk pasokan LPG dari Iran serta pengembangan studi pendahuluan antara Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC) untuk pengembangan dua sumur minyak di Iran.

Pada pertemuan dengan Presiden Iran, Wapres RI menyampaikan bahwa dia beberapa bulan lalu telah menerima kunjungan delegasi bisnis dari Iran. Kedua pemimpin sepakat untuk mendorong kalangan bisnis kedua negara untuk meningkatkan hubungan.

Sementara itu, Presiden Rouhani sekali lagi menyampaikan undangan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk melakukan kunjungan ke Iran. Pembahasan antara kedua pemimpin akan ditindaklanjuti dengan pertemuan menteri luar negeri Indonesia dan Iran di New York, di sela-sela berlangsungnya Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia dan Iran terus berupaya untuk memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai 273 juta dolar AS. Produk ekspor Indonesia ke Iran meliputi minyak kelapa sawit, kertas dan produk kertas, bahan baku tekstil, ban, karet, bubuk cokelat, biji kopi, karton dan produk kayu. Jumlah wisatawan Iran yang datang ke Indonesia pada 2015 mencapai hampir 5.400 orang, sedangkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran mencapai sekitar 3.500 orang.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Ekuador Guillaume Long, di mana pemerintah Indonesia dan Ekuador sepakat untuk meningkatkan upaya untuk kerja sama perdagangan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral kedua menlu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita, Venezuela, pada 16 September 2016, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang disalin dari Antara.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI dan Menlu Ekuador menilai bahwa masalah tarif menjadi salah satu hambatan bagi kerja sama perdagangan kedua negara. Oleh karena itu, kedua Menlu sepakat untuk mendorong pelaksanaan pertemuan Kelompok Kerja untuk Perdagangan dan Investasi (Working Group on Trade and Investment) di Ekuador pada November 2016.

Ekuador adalah mitra dagang terbesar ketujuh bagi Indonesia untuk kawasan Amerika Latin. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Ekuador pada 2015 mencapai 70,1 juta dolar AS. Selain membahas masalah perdagangan, Menlu RI dan Menlu Ekuador juga membahas tentang masalah perlindungan warga negaranya di luar negeri.

Seperti Indonesia, Ekuador juga memiliki banyak warga yang bekerja di luar negeri dan membutuhkan perlindungan. “Indonesia dan Ekuador sepakat untuk bekerja sama di berbagai forum multilateral dalam pembahasan perlindungan pekerja migran,” ujar Menlu RI. Selanjutnya, kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai kerja sama di sektor perminyakan dan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno juga menyampaikan permintaan dukungan bagi pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2016 meningkat signifikan sebesar 32,54 persen terhadap Juli 2016 yang dipengaruhi kenaikan harga barang di mancanegara.

“Ekspor Agustus terjadi kenaikan signifikan terutama pada ekspor Juli kita rendah karena 'slowdon' musim liburan, tetapi kondisi pembeli di mancanegara tidak bisa nunggu, akhirnya berebut di sana dan harganya naik. Begitu Agustus siap jual, ternyata harganya lagi naik. Jadi pengaruh pertama ekspor naik karena adanya 'recovery' dari Juli,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo disalin dari Antara, akhir pekan lalu.