Oleh: Ambara Purusottama

Prasetiya Mulya Mulya School of Business and Economics

Realisasi penerimaan negara tengah diujung tanduk, termasuk penerimaan pajak. Dirjen Pajak menyatakan per September tahun ini realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 631,6 triliun atau baru mencapai 40.8% dari target pajak yang ditetapkan pemerintah dalam R-APBN 2016. Belajar dari pengalaman tahun lalu penerimaan pajak meleset jauh dari perkiraan, jumlahnya tembus ratusan triliun rupiah. Jika mengasumsikan kondisi yang sama dengan tahun lalu meskipun terjadi kenaikan 4% maka situasi tahun ini ujungnya sudah bisa ditebak .

Pemerintah pada dasarnya sudah mengendus permasalahan tersebut jauh-jauh hari dengan berbagai terobosan baru. Program pengampunan pajak menjadi salah satu alternatif pendanaan yang diusung pemerintah sebagai solusi untuk mengisi lubang yang terjadi. Program ini dianggap mampu karena konsep pemutihan atau rekonsiliasi dari wajib pajak yang ditargetkan dengan menebus jumlah harta yang dimiliki dengan biaya tebusan yang relatif murah. Disamping itu, melimpahnya dana yang dilarikan ke luar negeri diharapkan mampu mengisi kekosongan.

Realisasi kebijakan pengampunan pajak ternyata masih jauh dari harapan. Meskipun mengalami lonjakan tebusan yang signifikan namun realisasinya masih jauh dibawah target pemerintah. Dirjen Pajak menyebutkan jumlah tebusan baru mencapai Rp 23,5 triliun sedangkan target pemerintah Rp 165 triliun rupiah. Target yang diusung oleh pemerintah awalnya dirasa terlalu tinggi padahal untuk bisa menggandeng para wajib pajak tidaklah mudah. Lonjakan ini lebih disebabkan perilaku para wajib pajak yang sebelumnya wait and see terkait masalah hukumnya.

Masalah berikutnya adalah tantangan dari negara surga pajak yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Berbagai insentif tambahan yang diberikan kepada pemilik dana membuat mereka kembali berpikir ulang. Pemilik dana tidak dipusingkan dengan asal dana yang dimiliki, melawan hukum atau tidak. Selama mereka bersedia menempatkan dananya mereka akan diberikan fasilitas. Situasi terakhir untuk menahan laju derasnya aliran dana yang kembali ke Indonesia pemerintah negara surga pajak seperti Singapura bahkan sampai mengkriminalisasi pemilik dana.

Menutupi celah yang semakin melebar pemerintah suka tidak suka harus mencari alternatif pendanaan lain. Hutang menjadi opsi statejik pemerintah agar anggaran tetap dapat berjalan sesuai rencana. Akan tetapi hutang untuk saat ini menjadi opsi yang justru berbahaya dan dapat mengancam perekonomian nasional karena keseimbangan primer berada pada titik nadir. Pemerintah berhutang untuk membiayai hutang dan biayanya. Apalagi cost of fund di Indonesia terbilang tinggi. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu hutang bukanlah jalan keluar yang bijak.

Pengetatan anggaran menjadi jalan keluar paling bijak diantara semua opsi yang mugkin dilakukan. SMI melakukan rasionalisasi anggaran tahun ini dengan pengetatan anggaran di sisi operasional namun tetap mengedepankan pembangunan infrastruktur atau investasi. Anggaran K/L menjadi korban ketidak sesuaian rencana anggaran pemerintah. Kebijakan ini baik adanya dan hendaknya dapat dimengerti seluruh lapisan aparat pemerintah. Efisiensi menjadi sebuah keharusan dalam menjalankan roda operasional K/L terlebih dalam konteks cost center.