BI Rancang Regulasi Keuangan Inklusi

Jakarta - Guna meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan, misalnya perbankan, Bank Indonesia (BI) berencana membuat regulasi tentang keuangan inklusi. "Kita cari regulasi apa yang bisa mendorong lebih lanjut inklusi ini. Lalu, bagaimana deliver akses ini dari satu tempat ke tempat lain dengan dukungan teknologi dan aturan," tegas Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (28/11)..

Lebih jauh Muliaman menuturkan, saat ini banyak masyarakat belum terakses ke lembaga keuangan karena berbagai sebab. "Akses ini mungkin terkait dengan jarak, pengetahuan dan agunan (collateral). Kampanye atau inisiatif seperti ini kita akan cari bisnis model seperti apa yang bisa membuat akses semakin mudah," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

Perlunya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat karena berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI pada 2010, terdapat fakta bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali.

Saat ini telah disusun lima pilar kegiatan keuangan inklusif dan lima produk utama yang akan menjadi obyek dalam kegiatan keuangan inklusif. "Lima kegiatan utama adalah edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitasi intermediasi, saluran distribusi dan regulasi yang mendukung," kata Muliaman.

Selain itu, agar program financial inclusion bisa langgeng, Bank Indonesia menilai perlu adanya komitmen dan passion dari semua pihak, terutama dari lembaga keuangan seperti perbankan. "Perlu ada komitmen dan juga passion atau kesukaan atau kecintaan untuk melakukan ini. Kemungkinan tidak sustain akan membesar jika itu tidak dihadang dua hal itu," tegasnya.

Lebih jauh Muliaman mengatakan, untuk mewujudkan financial inclusion yang meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan tidak hanya tugas perbankan. "Ini tidak hanya tugas perbankan tapi perlu dukungan pemerintah untuk membangun attitude masyarakat dan membangun capacity perbankan. Di sini ada aspek supply dan demand-nya," jelas Muliaman.

Ke depan, BI sedang membangun bisnis model yang baru di sektor perbankan. "Kami di BI akan membangun bisnis model baru yang mudah-mudahan dua tujuan itu bisa tercapai termasuk membagun attitude masyrakat," tandasnya.

Keuangan inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. "Peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat," urainya.

Perlunya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat karena berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI pada 2010, terdapat fakta bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali.

BERITA TERKAIT

Lapangan Kerja AS Naik, Emas Melemah 0,9%

NERACA Jakarta - Harga komoditas emas ditutup melemah pada Jumat (5/10) setelah data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) mengumumkan…

Hingga November 2011 - Jamkrindo Bayar Klaim KUR 2011 Rp166 Miliar

Jakarta - Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) membayarkan klaim program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai November 2011 sebesar Rp166 miliar.…

BTN Prioritas - Era Baru Bisnis Bank Spesialis KPR

Jakarta - Jagalah tali silaturahmi, karena kita tidak tahu lewat siapa Allah menitipkan rezeki untuk kita. Dalam bahasa pemasaran modern,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Incar Pembiayaan Berbasis Ekuitas - Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengincar skema pembiayaan berbasis ekuitas atau…

16 Bank dan 4 Sekuritas Ikut Lelang SUN

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 16 bank dan empat perusahaan sekuritas ikut lelang Surat…

OJK Klaim Tingkat Inklusi Keuangan 75% Telah Tercapai

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim target tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75 persen dari…