BI Rancang Regulasi Keuangan Inklusi

Jakarta - Guna meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan, misalnya perbankan, Bank Indonesia (BI) berencana membuat regulasi tentang keuangan inklusi. "Kita cari regulasi apa yang bisa mendorong lebih lanjut inklusi ini. Lalu, bagaimana deliver akses ini dari satu tempat ke tempat lain dengan dukungan teknologi dan aturan," tegas Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (28/11)..

Lebih jauh Muliaman menuturkan, saat ini banyak masyarakat belum terakses ke lembaga keuangan karena berbagai sebab. "Akses ini mungkin terkait dengan jarak, pengetahuan dan agunan (collateral). Kampanye atau inisiatif seperti ini kita akan cari bisnis model seperti apa yang bisa membuat akses semakin mudah," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

Perlunya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat karena berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI pada 2010, terdapat fakta bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali.

Saat ini telah disusun lima pilar kegiatan keuangan inklusif dan lima produk utama yang akan menjadi obyek dalam kegiatan keuangan inklusif. "Lima kegiatan utama adalah edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitasi intermediasi, saluran distribusi dan regulasi yang mendukung," kata Muliaman.

Selain itu, agar program financial inclusion bisa langgeng, Bank Indonesia menilai perlu adanya komitmen dan passion dari semua pihak, terutama dari lembaga keuangan seperti perbankan. "Perlu ada komitmen dan juga passion atau kesukaan atau kecintaan untuk melakukan ini. Kemungkinan tidak sustain akan membesar jika itu tidak dihadang dua hal itu," tegasnya.

Lebih jauh Muliaman mengatakan, untuk mewujudkan financial inclusion yang meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan tidak hanya tugas perbankan. "Ini tidak hanya tugas perbankan tapi perlu dukungan pemerintah untuk membangun attitude masyarakat dan membangun capacity perbankan. Di sini ada aspek supply dan demand-nya," jelas Muliaman.

Ke depan, BI sedang membangun bisnis model yang baru di sektor perbankan. "Kami di BI akan membangun bisnis model baru yang mudah-mudahan dua tujuan itu bisa tercapai termasuk membagun attitude masyrakat," tandasnya.

Keuangan inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. "Peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat," urainya.

Perlunya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat karena berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan BI pada 2010, terdapat fakta bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali.

BERITA TERKAIT

Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Fintech Syariah Alami Luncurkan Platform Digital - Beri Akses UKM ke Lembaga Keuangan Syariah

  NERACA   Jakarta - Perusahaan teknologi finansial (tekfin) aggregator syariah pertama di Indonesia, PT Alami Teknologi Sharia (Alami) meluncurkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…