Mustafa Bantah Intervensi Underwriter IPO Garuda

NERACA

Jakarta – Berbagai tudingan negatif ditunjukkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian BUMN akibat “gagalnya” Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan sehingga membuat pemerintah geram.

Kali ini Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah tudingan telah melakukan intervensi kepadaunderwriterIPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), untuk mencairkan sejumlah dana dan pinjaman kepada sesama BUMN Sekuritas. "Pinjaman antar BUMN sekuriktas dilakukan oleh mereka sendiri, karena punya kiat masing-masing untuk saling menjaga. Kita tidak ada (intervensi),"tegasnya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Seperti diketahui, terdapat sisa saham IPO GIAA yang tidak terserap investor sebanyak 3,008 miliar lembar dengan nilai Rp 2,25 triliun. Dimana 3 sekuritas BUMN harus menyerap secara tanggung renteng masing-masing Rp 752 miliar.

Khusus Danareksa Sekuritas, total pendanaan bersumber dari induk usahanya, PT Danareksa (Persero). Danareksa juga memberi dana segar kepada Bahana Securities Rp 200 miliar. Total yang dikucurkan Danareksa (Persero) mencapai Rp 950 miliar.

Sisa kebutuhan modal Bahana, didapatkan dari pinjaman money market dan interbank loan. Satu lagi pendanaan PT Mandiri Sekuritas Rp 752 miliar disuntikkaan oleh Bank Mandiri sebagai induk usaha. Kabar pinjaman Rp 1,7 triliun dana kepada 3 BUMN sekuritas sudah santer dibicarakan oleh para pelaku pasar.

Mustafa menyebut, segala proses IPO Garuda termasuk pembentukan harga saham perdana sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Rp 750 merupakan harga terbaik untuk semua pihak.

"Bagi kami ini yang terbaik untuk semua," paparnya.

Harga saham GIAA sendiri dipercaya Mustafa bakal naik, mengingat prospek industri penerbangan Indonesia belum berkembang optimal. Namun, hingga sesi II perdagangan berjalan, GIAA berada di level Rp 570 per lembar, stagnan dari penutupan sebelumnya.

"Ke depan masih bagus. Garuda akan tambah pesawat. Itu hal yang wajar. Tunggu saatnya naik. Saya optimis. Dari IPO kita, yang sukses juga ada BNI, Mandiri semoga, juga KS," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan keinginan untuk mengevaluasi kembali “kegagalan” penawaran saham perdana PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang tidak terserap banyak oleh investor. Dimana presitiwa tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperketat setiap pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) BUMN berikutnya dipasar modal.

Kendatipun demikian, pengetatan IPO BUMN bukan menjadi moratorium pemerintah dalam memprivatisasi BUMN di pasar modal dan sebaliknya didesak untuk semua BUMN go public.

Menteri Keuangan Agus Martowardjo menegaskan, belum optimalnya pelaksanaan IPO Garuda bukan berarti pemerintah menghentikan privatisasi BUMN. Bahkan dia mempertegas, seluruh BUMN bisa go public di pasar modal lewat mekanisme IPO,”BUMN harus siap IPO, dan saya merekomendasikan untuk mereka. Seharusnya banyak yanggo public seperti BUMN perkebunan, farmasi, kontstruksi. Jadi lebih banyak BUMN yang IPO," kata Agus.

Menurutnya, seruan pemerintah agar BUMN untuk go public didasarkan niatan baik agar BUMN yang selama ini dinilai tertutup dan berpeluang terjadi praktek korupsi bisa dihilangkan dan bisa lebih transparan.

Dia juga menilai, jatuhnya harga saham Garuda saat pertama listing di pasar modal disebabkan belum adanya persiapan maksimal dan lebih baik dilakukan garuda dalam mengantisipasi kondisi buruk pasar saham. Seperti diketahui, 47,48% atau 3.008.406.725 lembar saham dari total saham Garuda Indonesia terserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan, nilainya sekitar Rp 2,2 triliun.

Kata Agus, sepinya investor menyerap saham Garuda sudah menjadi resiko pahit para penjamin emisi untuk melakukan penjaminan saham perdana Garuda. Diapun menyakini, bila para penjamin emisi Garuda memiliki strategi besar mengurangi beban tersebut. "Dalam dunia bisnis pasti ada saat di mana kita untung atau rugi,"tegasnya. (bani/ardi)

Related posts