NERACA

Jakarta--Perlindungan dan penyelamatan kelangsungan hidup orangutan (pongo pygmaeus morio) harus menjadi tanggungjawab bersama pelaku usaha perkebunan sawit yang bersinggungan dengan lingkungan ekosistem tempat orangutan, masyarakat serta pihak pemerintah pusat dan daerah.

"Kita sangat prihatin dengan adanya pembunuhan orangutan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, seperti di Desa Cepak, Muara Kaman, Kaltim, yang merupakan lokasi perkebunan PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM). Namun jangan dipolitisasi, kasus ini. Tapi selesaikanan secara adil dan profesional," kata Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (GSPPI) Gatot Triyono, di Jakarta, Senin, 28 November 2011.

Menurut Triyono, kasus-kasus pembunuhan orangutan bukan saja ditemukan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, tetapi di wilayah pertambangan juga terjadi. Padahal, sebagai objek yang dilindungi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka seyogyanya berbagai pihak termasuk kalangan NGOs (Non Goverment Organizations), melihat persoalan pembunuhan orangutan serta pengrusakan lingkungan lebih komprehensif dan objektif.

Senada dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joefly J Bahroeny yang meminta proses penyelesaian kasus pembunuhan orangutan objektif dan adil, Gatot juga menyampaikan agar kasus ini tidak dijadikan sebagai momentum menyerang bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan tuduhan tidak peduli lingkungan dan ekosistem.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa dinilai secara linier, tetapi banyak faktor dan kepentingan yang terlibat. Selain faktor ekonomi menyangkut investasi dan penyerapan tenaga kerja, persaingan bisnis kelapa sawit di dunia internasional juga kerap bermain. "Jangan kasus pembunuhan orangutan digunakan sebagai kampanye hitam menyerang industri perkebunan kelapa sawit. Dampaknya bisa menghambat investasi, citra Indonesia semakin buruk," ujar Triyono.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa adanya unsur pidana dalam kasus pembunuhan orangutan, tentu harus diselesaikan oleh aparat kepolisian melalui suatu bentuk pertanggungjawaban para pelaku. Namun, kalau sudah sarat dengan politisasi, maka menurut Triyono, juga patut dicurigai adanya pergeseran isu untuk target kejahatan korporasi.

"Perusahaan perkebunan memiliki kepedulian lingkungan dan keanekaragaman hayati, termasuk menangani binatang yang dilindungi undang-undang. Karena para pengusaha juga menyadari investasi besar di perkebunan kelapa sawit tidak boleh dirusak gara-gara pembunuhan orangutan atau karena tuduhan merusak lingkungan," tegas Triyono.

Namun demikian, Triyono mengakui memang masih ada kelemahan-kelemahan di tataran pelaksanaan lapangan, semisal ketidaktahuan bagaimana standar prosedur operasional menangani orangutan.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar  melakukan kerjasama sosialiasi perundang-undangan serta pro aktif mengkampanyekan betapa pentingnya menjaga kelangsungan hidup orangutan dan ekosistem lainnya. **cahyo