Jakarta - Sungguh Ironis. Di tengah maraknya peningkatan harta 40 orang terkaya di Indonesia yang mencapai Rp 751,7 triliun, atau separuh dari APBN 2012, ternyata masih terselip jutaan rakyat miskin yang tidak punya uang buat menabung di bank. Kalangan pengamat menilai kondisi seperti ini sangat rentan menimbulkan gejolak sosial, jika pemerintah tidak serius membenahi kaum papa di negeri ini.

NERACA

Berdasarkan survei rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) 2010, terungkap 62% dari total rumah tangga di negeri ini ternyata belum memiliki tabungan sama sekali, karena tidak punya uang.

Menurut guru besar FE Univ. Brawijaya Prof.Dr Ahmad Erani Yustika, survei itu membuktikan realitas adanya kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan orang kaya.

Erani memaparkan, dengan bertambahnya kekayaan 40 orang terkaya yang mencapai setengah dari APBN Indonesia, ini sangat membuat keadaan menjadi sangat dilema. Di satu sisi masyarakat miskin mencari uang buat makan sehari-hari, di sisi lain si kaya dengan leluasa menikmati kekayaannya tanpa batas.

Sebelumnya tersiar berita majalah Forbes, 40 orang terkaya 2010 di Indonesia menasbihkan pasar modal menjadi lahan investasi yang menggiurkan. Sehingga tak heran, harta (aset) mereka di Tanah Air melesat tinggi. Total harta 40 orang terkaya itu naik signifikan menjadi US$85 miliar atau setara Rp 751 triliun, separuh dari APBN Indonesia 2012 Rp 1.500 triliun.

Erani mengungkapkan berdasarkan Gini Ratio, memang terjadi kenaikan paling tinggi sebesar 0,38% dibandingkan waktu zaman Orde Baru yang hanya mencapai 0,32%. Jadi,  kalau dilihat ada sekitar 40 orang terkaya memiliki kekayaan setengah dari APBN. Sebaliknya ada sekitar 150 juta penduduk yang tidak memiliki tabungan, 30% masyarakat yang dibawah garis kemiskinan, dan rakyat hampir miskin sekitar 60 juta jiwa dan 10% masyarakat yang mempunyai pendapatan yang hanya Rp 1 juta per bulan.

Dia mengingatkan, untuk menanggulangi kesenjangan sosial seperti ini, pemerintah seharusnya pemerintah proaktif dan menghidupkan sektor – sektor pertanian, perdagangan dan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

”Kalau sampai saat ini pemerintah enggan masuk ke sektor tersebut, sampai kapan pun juga akan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tidak kondusif di Indonesia, ” ujarnya kepada Neraca, Minggu (27/11).

Kenyataan pahit ini sejalan dengan hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan hanya separuh penduduk Indonesia yang memiliki akses ke sistem keuangan formal. “Di satu sisi, saving rate (rasio tabungan terhadap PDB) kita masih juga rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini penting bagi kita, secara makro diperlukan, karena bertujuan mensejahterakan masyarakat,” ujar Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ini ironis sekali, kata ekonom LIPI Agus Eko Nugroho. Menurut dia, aset dan pendapatan nasional Indonesia hanya dinikmati oleh sekitar 40% dari 240 juta penduduk Indonesia. “Kata kuncinya adalah pertumbuhan kita tidak berkualitas. Pertumbuhan kita yang sangat mantap tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya kemarin.

Dia mengakui ternyata hasil pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. Reproduksi kapital yang berhasil dicapai ternyata hanya dinikmati kelas menengah. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang sektor tersier seperti finance, perbankan, dan lainnya, hanya dinikmati oleh penduduk dengan pendidikan tinggi dan kelas masyarakat yang tinggi,” ujarnya.

Salah satu penyebab utama tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi, menurut Agus Eko, adalah karena didorong oleh sektor tersier. Artinya, sektor industri belum mampu memotori pertumbuhan ekonomi. Padahal, sektor industri memiliki kelebihan di bidang penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Kalau pertumbuhan didorong industri, pendapatan buruh kita akan semakin meningkat. Sebaliknya, seperti yang terjadi sekarang, pendapatan buruh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja.

Implikasi Sosial

Dampak yang paling terasa saat ini, menurut dia, adalah munculnya gejolak para buruh. Kemiskinan yang terlihat dari kesenjangan dari penikmat ”kue” pertumbuhan ekonomi akan berimplikasi pada kerawanan sosial. Pertama, yang paling terlihat sekarang adalah demo buruh dimana-mana. Kedua, angka kemiskinan akan sulit ditekan. Kalau pun toh angka kemiskinan bisa turun, tapi penurunannya akan sangat lambat. Ketiga, yang paling berbahaya, dampak buruk dari kemiskinan ini akan berwujud pada gejolak sosial.

Secara terpisah, mantan rektor Univ. Mercu Buana Prof. Dr. Didiek J. Rachbini mengatakan bahwa dari hasil survei BI itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih sangat meluas di Indonesia.

“Saya lebih percaya survei BI, karena data BPS itu umum sekali dan staf BPS ahli dalam segala macam data dan keuangan, pertanian, agama dan lainnya,” katanya.

Didiek mengatakan meski Indonesia sudah bisa kelompok negara G-20, tapi kondisi  masyarakat umum yang sebenarnya adalah seperti  yang digambarkan survei BI tersebut. “Kesenjangan sangat tinggi. Ini menunjukkan kegagalan kebijakan ekonomi. Kegagalan pemerintah,” katanya.

Menurut dia, akibat kesenjangan ekonomi itu maka berpotensi menimbulkan kerawanan sosial yang tinggi sekali. Tidak ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini,” katanya.

Jangankan mengajak masyarakat untuk giat menabung, angka kemiskinan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ternyata melonjak tajam. Berdasarkan data terakhir Asian Development Bank (ADB), orang miskin di Indonesia bertambah 2,7 juta orang.

Lebih ironis lagi, pertambahan kemiskinan ekstrem ini adalah satu-satunya pengecualian di Asia Tenggara. Jangan dibandingkan dengan Thailand atau Malaysia, Indonesia bahkan tertinggal dari Kamboja dan Laos dalam mengurangi laju kemiskinan. agus/iwan/munib/fba