Di tengah ancaman krisis di Amerika Serikat dan Eropa belakangan ini, Indonesia mesti memantau adanya pengalihan ekspor dari Tiongkok dan sejumlah negara berkembang lainnya. Artinya, pemerintah harus cepat tanggap mengurangi segala bentuk hambatan dan ekonomi biaya tinggi bagi investor yang siap datang ke negeri ini.

Kita sebenarnya sudah melihat sebelum krisis Eropa dan AS memburuk, kondisi lampu kuning melemahnya perekonomian AS berawal dari ambruknya Fanie Mae and Freddie Mac (2007), yang merupakan lembaga penyalur dan penjamin kredit perumahan terbesar di Amerika Serikat.

Tidak hanya itu. Berbagai pihak sudah mengingatkan pemerintah Indonesia akan efek domino krisis di Eropa yang sebenarnya belum pulih dari krisis finansial 2007. Indikatornya sudah jelas, yakni defisit anggaran Yunani yang saat ini mencapai 127% dari produk domestik bruto (PDB) akibat akumulasi belanja negara yang berlebihan, termasuk proyek Olimpiade 2004.

Kalangan DPR juga mengingatkan pemerintah tentang ancaman membanjirnya produk negara lain, khususnya Tiongkok, pasca pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), bahkan telah meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah penting untuk bisa bertahan di era persaingan  dagang yang makin sengit.

Terakhir, niat AS untuk membuka akses pasar di Indonesia dan sejumlah negara Asia Pasifik melalui Trans Pacific Partnership (TPP) juga menjadi ancaman terbuka. Karena dengan memiliki 230 juta penduduk, Indonesia merupakan pasar besar untuk produk mereka. Ini terungkap ketika Presiden AS Barack Obama mempertegas usulan perjanjian TPP saat berlangsungnya KTT ASEAN di Bali belum lama ini.

Selanjutnya, kini terjadi perubahan peta ekonomi dunia yang menuju tripolar, yaitu tiga kawasan utama pertumbuhan ekonomi dan peradaban dunia di Eropa, Amerika, dan Asia Timur. Kawasan terakhir ini dimotori Tiongkok, India, Jepang, dan Indonesia.

Namun Indonesia jangan merasa berbangga dulu berada di kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dunia. Karena kita masih menghadapi krisis Eropa dan AS, ditambah lagi dengan mulai melemahnya ekonomi China yang sudah dirasakan dunia.

Bank Dunia dalam rilisnya bertema Prospek Ekonomi Global 2010 menyebutkan, walau ekonomi China sebagai penggerak ekonomi dunia tumbuh 9,0%, krisis Eropa dan AS akan tetap berpengaruh atas ekonomi negeri Tirai Bambu itu. Ini terbukti, pertumbuhan ekonomi China pada semester II/2011 ini terganggu karena ekspornya ke AS dan Eropa menurun.

Semua kondisi ini bisa berpengaruh pada ekonomi Indonesia, khususnya ekspor Indonesia. Karena itu, pemerintah harus segera mendiversifikasi produk dan negara tujuan ekspor seperti India, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia juga harus mewaspadai pengalihan ekspor dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya akibat krisis ekonomi di Eropa dan AS, dengan cara memperkuat daya saing industri serta memperbaiki sistem dan mekanisme standardisasi nasional sebagai salah satu penghambat untuk produk impor.

Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang cepat yang mampu mengurangi beban pengusaha. Karena itu, pola kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam skema public private partnership (PPP) sebaiknya segera dilaksanakan lebih cepat.

Bagaimanapun, kita melihat pelaksanaan program PPP harus diperbaiki mekanismenya, selain perlunya perbaikan dalam lingkungan birokrasi agar kebijakan PPP bisa berjalan mulus, dengan memangkas biaya dan waktu yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.