Disparitas Pendapatan

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini majalah Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia 2011. Terdapat 40 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$85,1 miliar dan jumlah kekayaan ini meningkat sebesar 19% dibandingkan tahun lalu. Total kekayaan 40 orang terkaya itu kurang lebih Rp 761 triliun atau setengah dari APBN 2012. Bertambahnya jumlah aset orang kaya Indonesia perlu dicermati ketika hal ini diletakkan dalam konteks pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada sekelompok elit ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketergantungan ekonomi nasional. Meski belum lama ini Bank Dunia merilis data yang menunjukkan adanya pertumbuhan kelas menengah Indonesia menjadi 131 juta jiwa (bertambah 50 juta antara 2003-2010), namun sebagian besar pertumbuhan di level bawah kelas menengah. Dimana kelas menengah diukur dari pengeluaran harian antara US$2 sampai US$10. Namun bertambahnya kelas menengah Indonesia tidak dapat mengurangi konsentrasi pendapatan kelompok 40 orang terkaya di negeri ini.

Persoalan kesenjangan terjadi karena konsentrasi yang begitu tinggi kepemilikan aset, pendapatan dan akses terhadap ekonomi dan keuangan suatu negara. Ketika kesenjangan pendapatan tidak dapat diselesaikan maka kondisi ini akan sangat rawan munculnya sejumlah persoalan sosial dan keamanan. Gerakan Occupy Wall Street (OWS) di Amerika Serikat dan merambah ke sejumlah Eropa merupakan salah satu bukti dimana kesenjangan pendapatan antara kaya-miskin dapat memunculkan persoalan sosial.

Persoalan kedua muncul dengan adanya konsentrasi tinggi aset dan kekayaan adalah ketergantungan ekonomi nasional kepada elit ekonomi nasional. Hal serupa juga ditemukan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa dalam proses bail-out sejumlah korporasi yang salah kelola (mismanagement). Sejumlah korporasi besar di Amerika Serikat seperti AIG dan General Motors terpaksa di bail-out untuk menghindari gelombang PHK karyawan. Hal ini dilakukan mengingat dampak negatif akibat size perusahaan tersebut yang sangat vital bagi perekonomian dan kondisi politik di AS.

Ketergantungan perekonomian Amerika Serikat dan Eropa terhadap kinerja elit ekonomi, korporasi besar dan para indsutriawan membuat posisi tawar menawar negara (state) menjadi lemah. Hal ini juga terjadi di Indonesia pada krisis 1997-1998 dimana pemerintah harus memberikan dana talangan BLBI untuk mengurangi dampak sistemik runtuhnya industri keuangan dan perbankan nasional.

Belajar dari masa lalu dan pengalaman sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat, ketimpangan dan kesenjangan pendapatan nasional perlu menjadi perhatian bagi semua pengambil kebijakan nasional. Kelompok miskin dan hampir miskin di Indonesia masih sangat besar. Mereka sangat rentan terhadap gejolak peningkatan harga kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Selain itu juga, persoalan disparitas regional antara kawasan Barat Indonesia (Jawa dan Sumatera) dengan Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Maluku dan Papua) juga masih tinggi. Kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB nasional sebesar 80%.

BERITA TERKAIT

Kebanjiran Kontrak Baru - WEGE Incar Pendapatan Rp 7,72 Triliun

NERACA Jakarta – Seiring optimisme pertumbuhan pasar properti, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan pendapatan tahun ini sebesar…

TPI Higienis Binuangeun Dongkrak Pendapatan Nelayan Lebak

TPI Higienis Binuangeun Dongkrak Pendapatan Nelayan Lebak NERACA Lebak - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis Binuangeun mendongkrak pendapatan nelayan pesisir…

BOSS Targetkan Pendapatan Tumbuh 50%

Tahun ini, PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) berharap mampu mencatatkan pendapatan tumbuh 50% dibandingkan tahun 2018.  Emiten tambang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Politisasi Agama di Tahun Politik

Oleh : Ricky Renaldi, Pengamat Sosial Politik Gerakan politik berpotensi muncul apabila terdapat gerakan massa, tidak hanya dalam gerakan jalan…

Ingat KPK, Ingat Teror Pemberantasan Korupsi

Oleh: Desca Lydia Natalia Menghitung risiko saat bekerja di KPK adalah hal pertama yang dilakukan oleh Laode M Syarif setelah…

Infrastruktur: Katakan Apa Adanya Meski Pahit

Oleh: Sarwani Bank Dunia tengah mendapatkan sorotan publik terkait sikapnya yang plin plan menanggapi laporan yang dibuat oleh lembaga itu…