Disparitas Pendapatan

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini majalah Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia 2011. Terdapat 40 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$85,1 miliar dan jumlah kekayaan ini meningkat sebesar 19% dibandingkan tahun lalu. Total kekayaan 40 orang terkaya itu kurang lebih Rp 761 triliun atau setengah dari APBN 2012. Bertambahnya jumlah aset orang kaya Indonesia perlu dicermati ketika hal ini diletakkan dalam konteks pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada sekelompok elit ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketergantungan ekonomi nasional. Meski belum lama ini Bank Dunia merilis data yang menunjukkan adanya pertumbuhan kelas menengah Indonesia menjadi 131 juta jiwa (bertambah 50 juta antara 2003-2010), namun sebagian besar pertumbuhan di level bawah kelas menengah. Dimana kelas menengah diukur dari pengeluaran harian antara US$2 sampai US$10. Namun bertambahnya kelas menengah Indonesia tidak dapat mengurangi konsentrasi pendapatan kelompok 40 orang terkaya di negeri ini.

Persoalan kesenjangan terjadi karena konsentrasi yang begitu tinggi kepemilikan aset, pendapatan dan akses terhadap ekonomi dan keuangan suatu negara. Ketika kesenjangan pendapatan tidak dapat diselesaikan maka kondisi ini akan sangat rawan munculnya sejumlah persoalan sosial dan keamanan. Gerakan Occupy Wall Street (OWS) di Amerika Serikat dan merambah ke sejumlah Eropa merupakan salah satu bukti dimana kesenjangan pendapatan antara kaya-miskin dapat memunculkan persoalan sosial.

Persoalan kedua muncul dengan adanya konsentrasi tinggi aset dan kekayaan adalah ketergantungan ekonomi nasional kepada elit ekonomi nasional. Hal serupa juga ditemukan di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa dalam proses bail-out sejumlah korporasi yang salah kelola (mismanagement). Sejumlah korporasi besar di Amerika Serikat seperti AIG dan General Motors terpaksa di bail-out untuk menghindari gelombang PHK karyawan. Hal ini dilakukan mengingat dampak negatif akibat size perusahaan tersebut yang sangat vital bagi perekonomian dan kondisi politik di AS.

Ketergantungan perekonomian Amerika Serikat dan Eropa terhadap kinerja elit ekonomi, korporasi besar dan para indsutriawan membuat posisi tawar menawar negara (state) menjadi lemah. Hal ini juga terjadi di Indonesia pada krisis 1997-1998 dimana pemerintah harus memberikan dana talangan BLBI untuk mengurangi dampak sistemik runtuhnya industri keuangan dan perbankan nasional.

Belajar dari masa lalu dan pengalaman sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat, ketimpangan dan kesenjangan pendapatan nasional perlu menjadi perhatian bagi semua pengambil kebijakan nasional. Kelompok miskin dan hampir miskin di Indonesia masih sangat besar. Mereka sangat rentan terhadap gejolak peningkatan harga kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Selain itu juga, persoalan disparitas regional antara kawasan Barat Indonesia (Jawa dan Sumatera) dengan Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Maluku dan Papua) juga masih tinggi. Kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB nasional sebesar 80%.

BERITA TERKAIT

Astrindo Raih Pendapatan US$ 27,16 Juta

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) membukukan pendapatan sebesar US$27,16 juta atau melesat…

Pendapatan Daerah Banten Triwulan Satu 2019 Lebihi Target

Pendapatan Daerah Banten Triwulan Satu 2019 Lebihi Target NERACA Serang - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten mengungkapkan target pendapatan dari…

Garudafood Raih Pendapatan Rp 8,05 Triliun

NERACA Jakarta – Di tahun 2018, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp8,05 triliun. Nilai…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menggugah "Shadow Economy"

Oleh: Johana Lanjar Wibowo, Pemeriksa Pajak Pertama, Ditjen Kemenkeu Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,9 triliun. Angka ini sebesar…

Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki

Oleh: Sarwani Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan…

Persatuan Bangsa Pasca Pemilu 2019 Mutlak Dibutuhkan untuk Kemajuan

  Oleh:  Aziz Kormala, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan…