Jakarta—Daftar 40 orang terkaya Indonesia pada 2011 yang diungkap oleh majalah Forbes ternyata cukup mencengangkan. Bahkan nilai kekayaan 40 orang tersebut mencapai US$ 85,1 miliar atau naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara waktu lalu pernah ada tradisi Ditjen Pajak mengumumkan 100 pembayar terbesar, namun sekarang pengumuman itu seolah "tenggelam" di laut yang dalam.

Publikasi majalah tersebut terhadap 40 orang terkaya di Indonesia sebenarnya “sentilan” dan sekaligus teguran kepada Direktorat Jenderal Pajak yang tak berani mengumumkan siapa pembayar pajak terbesar. Apakah dari 40 orang ini ada salah satunya?

“Ini harus menjadi sentilan untuk Ditjen Pajak. Karena pemberitaan tersebut mendorong Ditjen pajak berani menelusuri “orang-orang kaya” ini, apakah juga wajib pajak yang baik?,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada Neraca, Kamis (24/11).

Menurut Uchok, Ditjen pajak harus punya sikap terbuka terhadap masyarakat,terutama terkait siapa saja pembayar pajak yang taat dan malas. Sehingga merasa puas. Masalahnya belum tentu dari 40 orang terkaya Indonesia itu taat membayar pajak. “Memang saat ini UU perpajakan kita sangat lemah atau boleh dibilang tertutup Oleh sebab itu UU ini harus segera diamandemen agar bisa transparan dan semuanya bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Lebih jauh kata aktivis anti korupsi itu menilai Ditjen Pajak harus setuju BPK dapat memeriksa data wajib pajak (WP). “BPK bisa mengaudit data WP yang telah diperiksa petugas pajak,” tegas Uchok.

Secara terpisah, mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier mengatakan, penyembunyian daftar wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Karena itu, Fuad  meminta agar daftar wajib pajak ini dibuka kembali seperti dahulu, dimana dahulu terdapat daftar 100-200 besar orang kaya. ”Saya tak tahu persis apa alasan menyembunyikan daftar wajib pajak, sebaiknya ini dipublikasi lagi, karena akan banyak memberikan implikasi,” ujarnya kemarin.

Pasalnya, Fuad mengakui, saat ini yang lebih banyak menikmati fasilitas yang diberiakn negara ini adalah kalangan orang kaya. Sementara itu orang miskin tidak akan pernah mendapatkan fasilitas tersebut. ”Orang kaya kan seharusnya mengeluarkan pajak lebih besar, karena mereka lah yang paling menikmati fasilitas yang diberikan negara ini,” ungkapnya

Memang saat ini sistem perpajakan kita, diakui Fuad sangat berbelit. Untuk itu, untuk memudahkan wajib pajak serta meminimalisir peluang penggelapan dana pajak, perlu diadakan penyederhanaan sistem perpajakan kita. Sehingga peluang untuk menggelapkan dana pajak tidak terjadi. ”Sistem perpajakan yang harus disederhanakan, tidak seperti sekarang,” tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, untuk mengurus masalah pajak ini seharusnya negara kita memiliki regulasi yang jelas. Tujuannya, agar semua kalangan tidak ada yang mangkir dari kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga, jika ada aturan main yang sudah tidak relevan, maka peraturan tersebut harus direvisi. ”Pajak itukan diamanatkan sesuai aturan mainnya, kalau sudah tidak sesuai aturan main ya harus diganti,” tegasnya.

Pemerintah Longgar

Hal yang sama dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC),  Arif Nur Alam yang meminta tradisi mengumumkan para wajib pajak (WP) terbesar seperti pada era Fuad Bawazier sebagai Dirjen Pajak perlu dihidupkan kembali. “Dengan adanya pengumuman 100 wajib pajak badan dan perorangan terbesar, akan mendorong orang atau badan untuk membayar pajaknya secara tertib,” katanya, Kamis.

Menurut Arif, sekarang ini pemerintah bersifat longgar terhadap para WP besar sehingga kalau hal itu dibiarkan terus menerus akan  membuat  mereka lalai dan tidak berminat untuk membayar pajak. “Karena itu para  pengusaha baik sebagai badan maupun perorangan membuat buying time (menunggu)  sampai kewajiban itu expired lalu melupakan kewajibannya untuk membayar pajak,”tandasnya

Karena itu, Arif mengkhawatirkan sikap pemerintah yang longgar itu menjadi sumber pendanaan parpol. Sehingga perusahaan-perusahaan besar itu mendapat back-up dari parpol sehingga mereka dibiarkan untuk menghindari pajak.  “Apalagi kini para parpol kan sudah mulai bersiap-siap untuk mengisi pundi-pundi partai yang segera akan berkompetisi menghadapi Pemilu yang mulai mendekat,” ucapnya.

Terkait dengan 40 orang terkaya ini, ekonom kepala Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan kekayaan orang-orang kaya Indonesia itu meningkat dikarenakan adanya kenaikan harga aset perusahaan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. "Karena dengan pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan kenaikaann laba korporasi, ya pemilik korporasi dividennya semakin besar selain itu kalau dia memiliki properti dan saham maka harga sahamnya naik, makin kaya pula," jelasnya

Fauzi meyakini jumlah orang kaya yang kekayaannya meningkat akan membawa dampak bagi negaranya sendiri. "Salah satunya ya bayar pajak semakin besar dong. Dengan penerimaan pajak yang banyak sudah pasti investasi akan meningkat," ujarnya.

Selain itu dengan bertambahnya orang kaya, Fauzi mengatakan sudah pasti ekspansi bisnis orang-orang tersebut akan meningkat. Dan dampaknya nanti akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja. "Ekspansi bisnis bertambah, tenaga kerja akan terserap. Banyak manfaat sebenarnya dengan bertambahnya kekayaan atau jumlah orang kaya yang meningkat," imbuhnya

Menurut daftar yang dirilis majalah itu, posisi tiga besar orang terkaya tahun 2011 masih dipegang oleh Hartono bersaudara (pemilik Djarum), Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam), dan Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas Grup). Kekayaan ketiga orang itu naik US$ 7,5 miliar menjadi US$ 32,5 miliar atau 38% dari total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. iwan/agus/ahmad/cahyo