139 Jenis Produk Langgar Ketentuan Perdagangan

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sebanyak 139 jenis produk yang diduga melanggar ketentuan, dari total sebanyak 248 jenis produk yang diawasi pada periode Januari-Agustus 2016.

“Hasil dari pengawasan barang beredar semester pertama 2016, ada tiga permasalahan yang kita tangani, yakni Standard Nasional Indonesia (SNI), Label Bahasa Indonesia dan Petunjuk Penggunaan atau Manual Kartu Garansi,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Syahrul Mamma di Jakarta, Rabu (31/8).

Syahrul mengatakan, dari total 139 produk yang diduga tidak sesuai ketentuan tersebut terdiri atas 73 jenis produk tidak sesuai SNI, sebanyak 22 jenis produk tidak sesuai dengan ketentuan label dalam bahasa Indonesia dan 44 produk tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan atau manual kartu garansi.

Menurut Syahrul, dari total produk yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan itu, sebanyak 29 jenis produk berasal dari dalam negeri dan 110 jenis produk merupakan barang impor. Saat ini, sebanyak 28 produk masih berada pada tahapan pengujian yang terdiri dari 13 jenis produk asal dalam negeri dan 15 lainnya merupakan produk impor.

“Sebanyak 67,3 persen dari total produk yang diawasi tidak sesuai ketentuan. Kami telah menyampaikan teguran tertulis dan proses penegakan hukum seperti perintah penarikan barang, pelimpahan berkas ke kejaksaan maupun penyitaan produk,” kata Syahrul.

Pada periode Januari-Agustus 2016, Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan terhadap 248 jenis produk. Sebanyak 81 jenis produk telah sesuai dengan SNI. Dari total 81 jenis produk yang sesuai tersebut, sebanyak 47 jenis produk sesuai dengan SNI, 17 produk sesuai dengan ketentuan label bahasa Indonesia dan 17 produk sesuai dengan petunjuk penggunaan atau manual kartu garansi. Sebanyak 30 jenis produk berasal dari dalam negeri, sementara sisanya berasal dari impor.

Selain mengawasi barang beredar, juga dilakukan pengawasan bidang kemtrologian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota untuk mengawasi alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pengawasan dilakukan pada 74 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 203 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) dan 270 nozzle di 13 kabupaten atau kota.

Sebagian besar alat-alat UTTP yang diawasi berada dalam batas toleransi. Berdasakan hasil pengawasan, sebanyak 250 nozzle atau 92,6 persen masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD), sebanyak tiga nozzle melebihi BKD dan tiga nozzle tidak diuji karena dalam keadaan rusak. “Terhadap 17 nozzle tersebut, dilakukan pembinaan dan ditindaklanjuti tera ulang oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi setempat,” kata Syahrul, seperti dilansir Antara.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengawasan terhadap sepuluh Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), yang terdiri dari sembilan produk komoditas prioritas ASEAN. Produk-produk tersebut antara lain adalah beras, mie instant, teh, kopi, gula, kecap atau saus, susu, minyak goreng dan minuman buah, serta satu produk berupa liquified petroleum gas (LPG).

Syahrul Mamma menegaskan pentingnya Standar Nasional Indonesi (SNI) dalam meningkatkan kinerja perdagangan dan ekonomi nasional. “Standar produk yang baik memberi manfaat sebesar besarnya bagi konsumen. Karena itu SNI menjadi sangat penting, terutama dalam perdagangan era global saat ini apalagi kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata Syahrul.

Standar merupakan suatu instrumen yang berperan dalam menentukan mutu produk. Syahrul menambahkan bahwa SNI mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman empiris dalam perumusan dan penerapannya.

Secara terpisah, Kasubdit Kerjasama Informasi dan Publikasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag, Widji Sasongko mengakui pengawasan perdagangan secara online masih sulit dilakukan karena bukan hanya antar daerah tapi sudah antar negara. “Kadang terjadi penipuan dan sebagainya yang sulit kami lacak karena sudah antar negara,” kata dia. munib

BERITA TERKAIT

Pertemuan IMF –WB Momentun Perkenalkan Produk UMKM Nasional Dikancah International

Pertemuan tahunan IMF – World Bank (WB)  yang berlangsung di Nusa Bali harus bisa menjadi momentum memperkenalkan produk  usaha mikro,…

Era Perdagangan Selatan-Selatan, LPEI Siapkan Pembiayaan

      NERACA   Jakarta – Dalam diskusi panel yang bertajuk The Growing Importance of South-South Cooperation Amid Trade…

Sharp Indonesia Luncurkan Produk TV Azan

Pertahankan posisi sebagai leader market penjualan televisi di Indonesia, PT Sharp Electronics Indonesia terus melakukan inovasi dalam menjawab kebutuhan pasar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA - Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…

DAYA BELI BURUH BANGUNAN MENINGKAT RIIL - BPS: Indonesia Surplus di September 2018

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus US$ 227 juta pada September 2018. Surplus ini disumbang oleh…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…