Menkeu Dinilai Melecehkan DPR - Kasus Divestasi Saham Newmont

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah melecehkan kewenangan lembaga negara terkait sikapnya yang tetap bersikukuh untuk melanjutkan pengambilalihan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen. Pasalnya, DPR RI telah menyatakan tak merestui pembelian sisa saham divestasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Apalagi, lembaga auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga telah merekomendasikan bahwa proses pembelian sisa saham divestasi PT NNT itu harus melewati persetujuan DPR karena dibeli dari dana APBN.

"Pembelian sisa saham divestasi Newmont itu harus ada persetujuan DPR. Sebab bumi, air, dan kekayaan alamnya dalam konteks kekuasaan negara, kewenangannya tidak hanya di pemerintah tapi pada rakyat melalui perwakilannya di DPR," tukas pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Menurut Irman, dalam persoalan divestasi saham, pemerintah tidak memiliki hak prerogatif selayaknya dalam reshuffle kabinet. "Jadi kalau itu dimiliki sebagai cabang produksi penting yang harus dikuasai oleh negara, maka DPR memiliki hak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju," tegas Irman.

Irman Putra Sidin melanjutkan, dirinya mengimbau agar pemerintah melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengambil keputusan soal divestasi.

Diwawancarai terpisah, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan, Pasal 23E ayat 3 UUD 1945 secara gamblang memerintahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti sesuai dengan UU. "BPK telah melakukan pmeriksaan atas permintaan DPR RI terhadap rencana pemakaian uang negara oleh pemerintah untuk membeli saham Newmont. Terhadap hasil temuan dan rekomendasi BPK, sesuai dengan amanat konstitusi maka rekomendasi itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah atau Presiden," tegas Arif.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menilai, Menkeu Agus Martowardojo harus tetap mematuhi ketentuan UU. Menurutnya, sikap DPR sudah jelas, bahwa legislator tidak merestui rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) karena tidak atas persetujuan DPR. "Menkeu harus mematuhi ketentuan UU. Sikap kita di DPR sudah sangat jelas, tidak merestui pembelian sisa saham divestasi Newmont," tegas Harry Azhar.

Lebih jauh Harry Azhar juga mempersilakan apabila Menkeu jadi membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. "Silakan saja Menkeu menempuh upaya hukum dengan maju ke MK. Asalkan actual pembelian itu tidak dilakukan. Tapi jika Menkeu melalui PIP melakukan actual pembelian, itu sama artinya Menkeu sudah melanggar UU. Jika tidak patuh terhadap UU, silakan saja tunggu apa tindakan dari DPR," tukasnya.

Namun, Harry Azhar enggan membeberkan ancaman apa yang sekiranya akan dikenakan kepada Menkeu apabila melakukan transaksi pembelian saham Newmont. Harry juga menyebutkan, DPR masih tetap pada sikapnya semula yakni memperjuangkan agar transaksi saham Newmont oleh PIP dibatalkan karena tidak dilengkapi rekomendasi atau persetujuan dari legislator.

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik mengimbau agar siapapun calon pembeli saham PT NNT yang dibenarkan menurut hukum nantinya, diharapkan tidak melepaskannya lagi. Sebab, penguasaan saham PT NNT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wacik, pihaknya telah berjanji untuk segera memeriksa dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis terhadap divestasi saham NNT. Sehingga, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk untuk finalisasi proses tersebut.

"Saya sudah meminta agar proses itu dipercepat dan saya sudah menyampaikan pandangan karena ada kecurigaan anggota dewan terhadap Newmont. Jangan-jangan ini sengaja digoreng supaya memperlama sehingga 31 Desember lewat dan dividen tahun ini masih akan jatuh ke tangan NNT. Saya sudah sampaikan hal itu mudah-mudahan sebelum 31 Desember sudah selesai," kata Wacik dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Rabu (23/11).

BERITA TERKAIT

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

BEI Suspensi Saham Shield On Service

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajara, kini BEI menghentikan…

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah NERACA Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar…

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp8 miliar dari…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…