Menkeu Dinilai Melecehkan DPR - Kasus Divestasi Saham Newmont

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah melecehkan kewenangan lembaga negara terkait sikapnya yang tetap bersikukuh untuk melanjutkan pengambilalihan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen. Pasalnya, DPR RI telah menyatakan tak merestui pembelian sisa saham divestasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Apalagi, lembaga auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga telah merekomendasikan bahwa proses pembelian sisa saham divestasi PT NNT itu harus melewati persetujuan DPR karena dibeli dari dana APBN.

"Pembelian sisa saham divestasi Newmont itu harus ada persetujuan DPR. Sebab bumi, air, dan kekayaan alamnya dalam konteks kekuasaan negara, kewenangannya tidak hanya di pemerintah tapi pada rakyat melalui perwakilannya di DPR," tukas pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Menurut Irman, dalam persoalan divestasi saham, pemerintah tidak memiliki hak prerogatif selayaknya dalam reshuffle kabinet. "Jadi kalau itu dimiliki sebagai cabang produksi penting yang harus dikuasai oleh negara, maka DPR memiliki hak untuk menyatakan setuju atau tidak setuju," tegas Irman.

Irman Putra Sidin melanjutkan, dirinya mengimbau agar pemerintah melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengambil keputusan soal divestasi.

Diwawancarai terpisah, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta menegaskan, Pasal 23E ayat 3 UUD 1945 secara gamblang memerintahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti sesuai dengan UU. "BPK telah melakukan pmeriksaan atas permintaan DPR RI terhadap rencana pemakaian uang negara oleh pemerintah untuk membeli saham Newmont. Terhadap hasil temuan dan rekomendasi BPK, sesuai dengan amanat konstitusi maka rekomendasi itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah atau Presiden," tegas Arif.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menilai, Menkeu Agus Martowardojo harus tetap mematuhi ketentuan UU. Menurutnya, sikap DPR sudah jelas, bahwa legislator tidak merestui rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) karena tidak atas persetujuan DPR. "Menkeu harus mematuhi ketentuan UU. Sikap kita di DPR sudah sangat jelas, tidak merestui pembelian sisa saham divestasi Newmont," tegas Harry Azhar.

Lebih jauh Harry Azhar juga mempersilakan apabila Menkeu jadi membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. "Silakan saja Menkeu menempuh upaya hukum dengan maju ke MK. Asalkan actual pembelian itu tidak dilakukan. Tapi jika Menkeu melalui PIP melakukan actual pembelian, itu sama artinya Menkeu sudah melanggar UU. Jika tidak patuh terhadap UU, silakan saja tunggu apa tindakan dari DPR," tukasnya.

Namun, Harry Azhar enggan membeberkan ancaman apa yang sekiranya akan dikenakan kepada Menkeu apabila melakukan transaksi pembelian saham Newmont. Harry juga menyebutkan, DPR masih tetap pada sikapnya semula yakni memperjuangkan agar transaksi saham Newmont oleh PIP dibatalkan karena tidak dilengkapi rekomendasi atau persetujuan dari legislator.

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik mengimbau agar siapapun calon pembeli saham PT NNT yang dibenarkan menurut hukum nantinya, diharapkan tidak melepaskannya lagi. Sebab, penguasaan saham PT NNT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wacik, pihaknya telah berjanji untuk segera memeriksa dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis terhadap divestasi saham NNT. Sehingga, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk untuk finalisasi proses tersebut.

"Saya sudah meminta agar proses itu dipercepat dan saya sudah menyampaikan pandangan karena ada kecurigaan anggota dewan terhadap Newmont. Jangan-jangan ini sengaja digoreng supaya memperlama sehingga 31 Desember lewat dan dividen tahun ini masih akan jatuh ke tangan NNT. Saya sudah sampaikan hal itu mudah-mudahan sebelum 31 Desember sudah selesai," kata Wacik dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Rabu (23/11).

BERITA TERKAIT

MK Tolak Permohonan Terpidana Kasus "Century"

MK Tolak Permohonan Terpidana Kasus "Century" NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan terpidana kasus "Century", Robert Tantular, yang…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…