NERACA

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah melakukan efisiensi anggaran untuk mengatasi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga akhir 2016. "Intinya lakukan penghematan dan penjadwalan proyek yang belum dilelang, atau pengurangan anggaran untuk rapat-rapat, serta hal yang tak begitu penting," katanya di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (31/8).

Walaupun pengeluaran perlu dihemat, namun para kepala daerah tetap diminta untuk mengutamakan program infrastruktur dan pembiayaan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, jelas Tjahjo. "Pengendalian kas daerah disepakati kemarin, ketika saya kumpulkan semua kepala DPRD dari seluruh Indonesia, yang penting skala prioritas itu infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Pemerintah menunda pencairan DAU sebesar Rp72,9 triliun setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas alokasi anggaran ke daerah serta transfer dana desa pada 2016. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan total penghematan anggaran daerah diupayakan secara alamiah sebesar Rp36,8 triliun, sedangkan untuk penundaan penyaluran jatah daerah mencapai Rp36,1 triliun.

Sementara itu, saat ini jumlah DAU yang ditunda penyalurannya sebesar Rp19,4 triliun dan diperkirakan ada potensi penghematan tambahan dari penyaluran Dana Desa sekitar Rp2,8 triliun. Pemerintah juga memastikan tidak adanya belanja untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang akan terganggu, pasca penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Semua itu sudah memperhitungkan kondisi kas pemerintah daerah.

"Penundaan ini memperhitungkan semua kondisi kas daerah, jadi tidak akan menganggu belanja gaji PNS daerah," tegas Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo. Selain itu, belanja modal atau infrastruktur pemerintah daerah dipastikan juga tidak akan terganggu. Apalagi yang berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah pusat. "Belanja modal atau infrastruktur juga tidak akan terganggu," imbuhnya.

Daerah Panik

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat meresahkan seluruh kepala daerah. DAU Jawa Timur yang ditunda pencairannya oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 75,724 miliar. "DAU Jawa Timur juga sama seperti daerah lainnya dipotong kalau tidak sampai 75 persen," kata Soekarwo.

Pemotongan DAU ini berdampak pada pemasukan yang diterima daerah sehingga juga berakibat tersendatnya program pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran daerah. "Daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagian besar dari DAU ya agak panik," ujar Gubernur.

Karena DAU dipotong, Soekarwo mengusulkan dua solusi untuk mengatasinya yaitu harus ada investasi non pembiayaan dan yang kedua adalah neraca belanja harus berjalan surplus. Untuk itu, pemerintah daerah harus mencari investor swasta untuk dapat berventasi di daerahnya.

Selain itu, untuk membuat neraca belanja surplus pemerintah daerah mengurangi belanja yang tidak bersifat non pemasukan seperti gaji pegawai maupun uang lembur pegawai negeri. "Solusinya cuma dua itu," jelasnya.

Tapi, kedua solusi yang dijelaskan tadi menurut Soekarwo akan sangat sulit dilakukan. Menurutnya pemerintah daerah akan kesulitan mencari investor baru untuk investasi karena memang saat ini kondisi pasar sekonomi sedang lesu, akibatnya investor memilih untuk tidak menambah investasi.