NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menggelar kajian bersama 28 unsur bupati dan wakil bupati untuk mencari sumber baru pendorong pertumbuhan ekonomi, menggantikan kontribusi dari komoditas yang terus menurun karena perlambatan perekonomian global.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka seminar "Kepemimpinan Bidang Ekonomi untuk Pemimpin Daerah" di Jakarta, Rabu (31/8), mengatakan bank sentral mengajak para bupati untuk menelaah dinamikan ekonomi global, nasional dan daerah terkini, untuk selanjutnya memetakan alternatif baru untuk menggenjot perekonomian. "Kita hadapi ekonomi dengan keadaan harga komoditas menurun, oleh karena itu perlu diversifikasi untuk cari sumber-sumber kemandirian ekonomi daerah, sesuai sasaran dan potensinya," kata Perry.

Seminar yang digelar selama tiga hari di BI Institute itu juga bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Perry mengatakan, saat ini BI dan pemerintah daerah telah memetakan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi tersebut dapat digenjot dari sektor pertanian-perkebunana, pariwsata, industri, serta jasa termasuk pariwisata.

Sektor-sektor ekonomi tersebut, ujarnya, akan didorong sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Setelah daerah memiliki sektor terfokus yang ingin dikembangkan, diharapkan dapat mengudang lebih banyak investasi swasta masuk. "Dengan pendalaman pada tiga setengah hari ini, akan banyak perumusan kebijakan untuk memperkuat perekonomian," ujarnya.

Selain mencari sumber baru pertumuhan, seminar itu juga akan memperkuat program pengendalian inflasi di daerah dan pencapaian target kesejahteraan, seperi pengentasan kemiskinan dan penigkatan jumlah warga bekerja di daerah.

Menurut Perry, selain kaijan bersama tentang ekonomi, para kepala daerah juga akan mengikuti program penguatan wawasan kebangsaan dari Lemhanas. Program ini ditujukan untuk memperkuat rasa patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah. "Kita harus perkuat kepemimpinan kepala daerah, dan memprkuat wawasan kebangsaan serta jejaring mereka," kata dia.

Sekretaris Jenderal APKASI Nurdin Abdullah mengatakan para bupati ingin menelurkan kebijakan yang memadai dan strategi untuk perekonomian daerah, seperti pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah di APBN-Perubahan 2017, kata Nudrin, juga menambah tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan setiap potensi yang ada untuk perekonomian. "Keputusan memotong anggaran di tengah jalan ini sangat berat tapi harus dijalankan," ujarnya.