NERACA

Jakarta---Pemerintah terus melakukan kajian mendalam terkait kenaikan harga BBM subsidi dari level sekarang Rp 4.500/liter. Namun pemerintah tak mau gegabah memutuskan. Masalahnya ini berkaitan dengan keputusan politik.  "Nanti masih dikaji. BBM itu menyangkut sosial politik makanya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Bu Evita (Dirjen Migas) dan Wamen (wakil menteri ESDM) hitung-hitung, setelah ada pikirannya disampaikan ke DPR. Jadi ini bukan soal berani atau tidak berani," kata  Menteri ESDM Jero Wacik di Jakarta, Kamis (24/11)

Menurut Jero, dirinya berani saja untuk menaikkan harga BBM subsidi, namun karena menurutnya kebijakan tersebut menyangkut rakyat banyak maka pemerintah sangat berhati-hati. "Saya pejabat publik, kalau kemungkinan (harga) BBM naik, seandainya ada pun saya tidak bisa sembarangan, nanti heboh. Ini untuk negeri kita," imbuhnya

Lebih jauh Dirjen Migas Evita Legowo sebelumnya mengatakan tipis sekali kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tahun depan. Karena itu pemerintah merencanakan untuk menggenjot penggunaan BBG.

Deputi Bidang Pengendalian Keuangan BP Migas Akhmad Syakhroza mengatakan, tahun depan BP Migas bakal meminta mobil dinas pemerintah untuk beralih dari BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Ditempat terpisah, anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha menuding pemerintah belum berani menaikkan harga BBM tahun depan. Untuk menekan subsidi, tahun depan pemerintah mulai melakukan gerakan konversi BBM ke BBG. "Dulu ada rencana pengalihan tersebut, SPBG mau dibangun tapi ternyata terjadi, ini kan investor tidak fair membuat ketidakpastian, ini perlu kepastian, untuk investor, kalau tidak kan susah karena infrastruktur tidak ditanggung pemerintah. Jadi perlu kejelasan regulasi," ujarnya

Menurut Satya, pengalihan dari BBM ke BBG ini dapat mengurangi subsidi, tetapi pembahasan pengurangan subsidi ini bukanlah pembicaraan untuk 2-3 tahun mendatang, melainkan perlu diupayakan saat ini juga. Untuk itu, dibutuhkan pernyataan yang tegas dari pemerintah soal kepastian kebijakan tersebut. "Strategi bagaimana mengurangi subsdidi BBM dengan pengalihan ke BBG ini jadi opsi yang valid, permasalahannya kalau subsidi tidak bisa bicara 2 tahun lagi tapi besok. Tapi tidak pernah ada pernyataan pemerintah untuk gunakan BBG ini, tahun berapa, kapan, supaya investor mulai menanamkan investasinya," tegasnya.

Politisi Golkar ini menambahkan untuk implemantasi kebijakan pengalihan tersebut diperkirakan membutuhkan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sekitar 2-3 SPBG antar ibukota provinsi. "SPBG yang dibutuhkan banyak sekali, jadi jarak antar ibukota provinsi ini punya 2-3 SPBG karena kan kasihan kalau truk harus isi gas tapi tempatnya jaraknya jauh," ujarnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Migas Evita Legowo menyatakan saat ini pihaknya terus membangun SPBG, seperti di Jakarta, Bali, Surabaya, Jambi, dan Palembang. Hal tersebut merupakan persiapan pelaksanaan kebijakan pengalihan BBM ke BBG. **cahyo