PROVINSI SUMATERA SELATAN - Gubernur: Utang Pemprov ke Kabupaten Tetap Prioritas

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Gubernur: Utang Pemprov ke Kabupaten Tetap Prioritas

NERACA

Palembang - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan utang pemerintah provinsi (Pemprov) kepada pemerintah kabupaten/kota tetap menjadi perhatian dan prioritas untuk menyelesaikannya.

"Pemerintah provinsi telah menyelesaikan utang pajak rokok tahun 2014 dan tahun 2015 kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp424,1 miliar," kata Alex Noerdin pada rapat paripurna DPRD Sumatera Selatan menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi di Palembang, Selasa (30/8).

Menurut dia, dengan kondisi keuangan saat ini, Pemprov belum mampu untuk menyelesaikan seluruh utang pajak kendaraan bermotor (PKB)."Saat ini, secara bertahap kami sedang menyelesaikan utang PKB tahun 2014 dan telah menjadi target kami bahwa utang 2014 akan diselesaikan pada tahun 2016 ini," ujar dia.

Ia mengatakan, sedangkan utang PKB tahun 2015 dan sebagian potensi utang PKB tahun 2016 akan diselesaikan pada tahun 2017.

Sementara terkait penetapan dan pencapaian target penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan ia menjelaskan, peningkatan target penerimaan pajak daerah didasarkan atas pertimbangan adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB berupa denda dan bunga serta BBNKB II yang akan dilaksanakan mulai 1 September sampai 31 Desember 2016 sehingga dapat mengurangi jumlah piutang PKB.

Kemudian peningkatan target pajak rokok sebesar Rp55,421 miliar disesuaikan dengan keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 72/PK/2015 tanggal 09 November 2015 tentang proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok tahun 2016 untuk masing-masing provinsi.

Ia menuturkan, peningkatan target dana perimbangan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.07/2015 dan Nomor 250/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal penetapan kurang salur dana perimbangan tahun anggaran 2015 sebesar Rp338,98 miliar.

"Kami sependapat untuk dapat merealisasikan target penerimaan daerah dan target penerimaan dana perimbangan dibutuhkan komitmen dan kerja keras, hal tersebut tetap menjadi perhatian kami," kata dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

PDIP Dinilai Belum 100% Dukung Gugatan Sengketa Pilpres

  NERACA Jakarta-Proses sidang gugatan sengketa pemilu presiden (pilpres) 2024 yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK),…

Komisi VI: Persiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024 Lebih Baik

  NERACA Jakarta-Komisi VI DPR RI kompak mengapresiasi kerja keras Pertamina dalam menyiapkan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM)…

Tingkatkan Kualitas Produk, SesKemenKopUKM Dorong Koperasi Masuk PMO Kopi Nusantara

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendorong koperasi-koperasi produsen kopi masuk ke dalam program…