NERACA

Jakarta - Pemerintah memproyeksikan pendapatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk setelah terbentuknya holding BUMN sektor perumahan mencapai Rp27,5 triliun. Pada 2015, pendapatan usaha ADHI dan PTPP masing-masing sekitar Rp9,4 triliun dan Rp14,21 triliun. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Selasa (30/8).

Disebutkan, pendapatan kedua perusahaan tersebut ditopang oleh sinergi bisnis yang menghasilkan produktivitas dan efisiensi. Al hasil, laba bersih diperkirakan sebesar Rp2,8 triliun. ADHI dan PTPP merupakan anggota holding yang dipimpin oleh Perum Perumnas. Selain kedua perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini, anggota holding lainnya adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), serta perusahaan yang mengurusi bisnis properti, kawasan industri dan pariwisata.

Setelah terbentuknya holding kemampuan menggalang dana (leverage) Perumnas dapat mencapai Rp10 triliun dengan menggandalkan ekuitas anak usaha, sedangkan PTPP sebesar Rp14 triliun yang digunakan untuk modal kerja konstruksi perumahan (rumah tapak dan rumah susun), rata-rata leverage dari 0,7% meningkat menjadi 1,1 kali pada akhir 2020.

Perumnas akan bertindak sebagai investment holding. Total aset holding diramal sebanyak Rp95 triliun pada 2020 dari Rp42 triliun (2015). Adanya holding, maka produktivitas fokus pada sinergi usaha dalam sektor perumahan yang didukung oleh konstruksi, konsultan, dan precast. Sinergi yang berkaitan dengan kawasan terintegrasi, model bisnis dan jasa konstruksi, konsultan, serta precast diproyeksi mencapai Rp62 triliun.

Sementara dari sisi efisiensi, holding BUMN sektor perumahan dapat mencapai 20%. Al hasil, laba usaha bersih yang dihasilkan dari sinergi bisa mencapai Rp10,5 triliun dengan Rp1,6 triliun dibagikan menjadi dividen.Keberadaan holding sektor ini dapat membercepat deliverables program sejuta rumah, menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penyediaan sarana prasarana dan utilisasi memadai, ketersediaan suplai rumah yang merata di setiap daerah untuk MBR dan non MBR, peremajaan rumah susun secara optimal, tersedianya unit perumahan yang terjangkau, serta pemanfaatan lahan lahan idol BUMN untuk properti dan kawasan.

Asal tahu saja, pemerintah menyatakan melalui holding BUMN sektor jalan tol dan konstruksi dapat menyelesaikan 559 kilometer (Km) ruas tol yang berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada 2019. Berdasarkan data Kementerian BUMN, holding sektor ini akan menyelesaikan 280 km ruas jalan tol Trans Sumatera, seperti Pekanbaru-Dumai, Palembang-Tanjung Api-Api, dan Kisaran-Tebing Tinggi.

141 km Trans Jawa meliputi Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek evelated, serta 138 km Trans Kalimatan yang terdiri dari Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung. Adanya penyelesaian 559 km ruas jalan tol tersebut, maka aset holding BUMN sektor jalan tol dan konstruksi diproyeksi mencapai Rp381,9 triliun. (bani)