NERACA

Jakarta---Sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia  dinilai belum dipersiapkan secara matang, termasuk proyek Masterplan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Publik Private Partenership (PPP). “Karena itu hingga 2014 boleh dibilang infrastruktur dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan payung hukumnya terlambat dan strategi untuk merealisasikan di lapangan kadang terkendala,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Suyono Dikun dalam diskusi Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2011" di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh kata Suyono, dalam tiga tahun ke depan itu bisa dianggap sebagai masa yang sangat kritis bagi Indonesia. Alasanya hanya ada dua opsi yang menghadang, yakni Indonesia mampu membangun infrastruktur strategis secara cepat dan radikal atau kehilangan momentum dan terperangkap dalam kemacetan sangat struktural berkepanjangan.  "Kemacetan itu tak hanya di jalan raya, tetapi juga di kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, energi listrik, irigasi, air minum dan lainnya,”jelasnya.

Yang jelas, kata Suyono, dampaknya bisa kemana-mana. “Ini sangat masif dan akan berdampak sosial ekonomi sangat ekstrim, ekonomi biaya tinggi, logistik mahal, daya saing global menurun, kekacauan politik dan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar," paparnya.

Masalahnya, tambah Suyono, jika Indonesia gagal membangun infrastruktur yang lebih modern, berkualitas dan efisien dalam waktu beberapa waktu ke depan, lanjutnya, maka negeri ini akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Mantan deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur ini juga mengakui bahwa sebenarnya secara kelembagaan, Indonesia sudah merintis percepatan penyelenggaraan infrastruktur melalui Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dengan Perpres 81/2003 jo Perpres 42/2005 dan terakhir dengan Perpres 12/2011. "Perpres 13/2010 tentang `public private partnership` (PPP) pun telah direvisi dengan Perpres 56/2011. Namun, perjuangan panjang lebih dari 10 tahun terakhir itu, belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan," ucapnya.

Tak sesuai

Sementara ity, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit berpendapat, apa yang diharapkan pemerintah melalui sejumlah kebijakan untuk mempercepat seperti PPP dan MP3EI, tidak sesuai karena alat untuk mengimplementasikannya di lapangan, tidak sesuai dan sulit direalisasikan. "MP3EI itu awalnya kan hanya gagasan pada November 2009 dan ada istilah koridor ekonomi, tetapi pada Mei-Juni tahun ini, sudah diputuskan sebagai kebijakan, sementara alat dan strategi untuk mewujudkannya belum ada. Nah, baru saat ini, pemerintah mengejarnya," ucapnya, menjelaskan.

Untuk itu, pemerintah perlu mempertegas terkait dengan MP3EI dan PPP itu, yakni apakah sekedar "rebranding" atau untuk memacu kembali. "Kalau hanya rebranding, ya tidak terlalu soal tanpa dilandasi UU," katanya.

Terkait dengan situasi kritis pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ke depan, Danang menyebutnya, hal itu dalam konteks perbandingan dengan negara lain. "Tetapi secara absolut, infrastruktur Indonesia tumbuh," ujarnya.

Kemudian, dalam konteks pembiayaan infrastruktur yang saat ini peran APBN 30%, tambah Danang, atau mengharapkan swasta masuk mendanai 70% maka perlu tekad bersama agar proses dan pertanggung jawaban pemanfaatan 30%  itu secara benar.

"Jika yang 30% sudah benar, transparan, `fair` dan seterusnya maka 70% dari swasta itu akan datang dengan mudah," pungkas Danang. **cahyo