Sejumlah Infrastruktur Tak Disiapkan Secara Matang

NERACA

Jakarta---Sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia dinilai belum dipersiapkan secara matang, termasuk proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Publik Private Partenership (PPP). “Karena itu hingga 2014 boleh dibilang infrastruktur dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan payung hukumnya terlambat dan strategi untuk merealisasikan di lapangan kadang terkendala,” kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Suyono Dikun dalam diskusi Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2011" di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh kata Suyono, dalam tiga tahun ke depan itu bisa dianggap sebagai masa yang sangat kritis bagi Indonesia. Alasanya hanya ada dua opsi yang menghadang, yakni Indonesia mampu membangun infrastruktur strategis secara cepat dan radikal atau kehilangan momentum dan terperangkap dalam kemacetan sangat struktural berkepanjangan. "Kemacetan itu tak hanya di jalan raya, tetapi juga di kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, energi listrik, irigasi, air minum dan lainnya,”jelasnya.

Yang jelas, kata Suyono, dampaknya bisa kemana-mana. “Ini sangat masif dan akan berdampak sosial ekonomi sangat ekstrim, ekonomi biaya tinggi, logistik mahal, daya saing global menurun, kekacauan politik dan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar," paparnya.

Masalahnya, tambah Suyono, jika Indonesia gagal membangun infrastruktur yang lebih modern, berkualitas dan efisien dalam waktu beberapa waktu ke depan, lanjutnya, maka negeri ini akan tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Mantan deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur ini juga mengakui bahwa sebenarnya secara kelembagaan, Indonesia sudah merintis percepatan penyelenggaraan infrastruktur melalui Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dengan Perpres 81/2003 jo Perpres 42/2005 dan terakhir dengan Perpres 12/2011. "Perpres 13/2010 tentang `public private partnership` (PPP) pun telah direvisi dengan Perpres 56/2011. Namun, perjuangan panjang lebih dari 10 tahun terakhir itu, belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan," ucapnya.

Tak sesuai

Sementara ity, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit berpendapat, apa yang diharapkan pemerintah melalui sejumlah kebijakan untuk mempercepat seperti PPP dan MP3EI, tidak sesuai karena alat untuk mengimplementasikannya di lapangan, tidak sesuai dan sulit direalisasikan. "MP3EI itu awalnya kan hanya gagasan pada November 2009 dan ada istilah koridor ekonomi, tetapi pada Mei-Juni tahun ini, sudah diputuskan sebagai kebijakan, sementara alat dan strategi untuk mewujudkannya belum ada. Nah, baru saat ini, pemerintah mengejarnya," ucapnya, menjelaskan.

Untuk itu, pemerintah perlu mempertegas terkait dengan MP3EI dan PPP itu, yakni apakah sekedar "rebranding" atau untuk memacu kembali. "Kalau hanya rebranding, ya tidak terlalu soal tanpa dilandasi UU," katanya.

Terkait dengan situasi kritis pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ke depan, Danang menyebutnya, hal itu dalam konteks perbandingan dengan negara lain. "Tetapi secara absolut, infrastruktur Indonesia tumbuh," ujarnya.

Kemudian, dalam konteks pembiayaan infrastruktur yang saat ini peran APBN 30%, tambah Danang, atau mengharapkan swasta masuk mendanai 70% maka perlu tekad bersama agar proses dan pertanggung jawaban pemanfaatan 30% itu secara benar.

"Jika yang 30% sudah benar, transparan, `fair` dan seterusnya maka 70% dari swasta itu akan datang dengan mudah," pungkas Danang. **cahyo

BERITA TERKAIT

Olahraga Secara Rutin Bisa Cegah Cacat Saat Tua

Kehilangan kemampuan bergerak melakukan aktivitas sehari-hari merupakan masalah yang banyak dialami orang tua. Untuk mencegah masalah kemampuan gerak ini, peneliti…

Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur  bidang…

Tak Lagi Suram, Museum Pusaka Cirebon Bernuansa Mal

Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, terus melakukan pengembangan demi meningkatkan jumlah kunjungan turis, salah satunya dengan mengoperasikan Museum Pusaka dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…