Pemerintah Didesak Perbaiki Proses Tender Pembangkit

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pengamat energi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya meminta, PT PLN (Persero) memperbaiki proses tender pembangkit listrik program pembangunan 35.000 MW. "Sejumlah kasus pembangkit yang tendernya bermasalah, bisa memberikan sinyak buruk bagi iklim investasi," katanya di Jakarta, Senin (29/8).

Menurut dia, semestinya PLN melakukan perencanaan dan menyusun persyaratan dengan matang, sehingga tender pembangkit tidak perlu sampai diulang dari awal. "Mesti dicari bagaimana agar tender tidak perlu mengulang dari awal. Kalau tender sudah mendekati ujung, jangan lantas mengulang dari awal. Ini tidak baik bagi iklim investasi karena menunjukkan ketidakonsistenan kebijakan dan juga administrasi PLN," ujarnya.

Apalagi, lanjut dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) itu, kebutuhan pembangkit listrik dari swasta (independent power producer/IPP) akan makin besar di masa datang. Program 35.000 MW mencakup 109 pembangkit yang terdiri atas 35 proyek dikerjakan PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta atau IPP dengan total kapasitas 25.904 MW.

Ia menambahkan, dampak tender bermasalah lainnya adalah bakal mundurnya jadwal proyek 35.000 MW yang ditargetkan Presiden Joko Widodo rampung pada 2019-2020. Menurut Berly, program pembangunan pembangkit 35.000 MW merupakan keharusan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik khususnya industri. "Saat ini, rasio kelistrikan Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura," ujarnya.

Kalau Indonesia mau menuju negara maju dan memiliki industri yang kuat, lanjutnya, maka mau tidak mau harus mempercepat penyelesaian program 35.000 MW. "Dalam 10 tahun terakhir, pembangkit masih kurang, sehingga sekarang terakumulasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, program 35.000 MW memang harus dikebut," tuturnya.

Berdasarkan data PLN hingga kuartal pertama 2016, kapasitas pembangkit yang sudah dibangun 397 MW atau masih 1,1 persen dari total target 35.000 MW. Lalu, tahap konstruksi mencapai 3.862 MW atau 10,9 persen, perencanaan 12.226,8 MW atau 34,4 persen, pengadaan 8.377,7 MW atau 23,6 persen, dan kontrak jual beli (power purchase agreement/PPA) 10.941 MW atau 30,8 persen. Demikian pula, PLN baru membangun 2.712 km transmisi dari target 46.597 km.

Sejumlah tender proyek 35.000 MW bermasalah itu antara lain PLTU Jawa 5 berkapasitas 2x1.000 MW yang dibatalkan PLN setelah proses berjalan lebih dari satu tahun dan sudah mendekati tahap akhir Lalu, PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW yang sudah ditender sejak 1 Desember 2014, serta PLTU Sumsel 9 berdaya 2x600 MW dan Sumsel 10 berdaya 1x600 MW yang proses tendernya sudah berlangsung hingga dua tahun.

Selanjutnya, PLTMG Pontianak 100 MW dan PLTG Scattered 180 MW yang mengalami perpanjangan masa tender, karena tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawarannya. Demikian pula, PLTG Riau 250 MW dan PLTGU Jawa 1 berdaya 1.600 MW mengalami penundaan jadwal tender.

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…