KABUPATEN SUKABUMI - Masyarakat Diminta Pantau Distribusi Elpiji Bersubsidi

KABUPATEN SUKABUMI

Masyarakat Diminta Pantau Distribusi Elpiji Bersubsidi

NERACA

Sukabumi - Aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masayarakat (LPKSM) se Kabupaten Sukabumi menyerukan kepada masyarakat agar mengawal distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram agar mudah mengurai penyebab kelangkaan. Selain itu, para aktivis ini juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi meningkatkan pengawasan distribusi baik dari agen maupun dari pangkalan, serta merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 570/Kep. 786 Diskoperindag/2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sering terjadi kelangkaan si melon di tengah-tengah masyarakat. Ironis, dan sebenarnya mudah mengurai penyebabnya. Kalau pengawasan dari aparatur pemda berjalan dengan baik, tak mungkin terjadi kelangkaan,” sebut Damar A S, anggota LPKSM Pandawa Lima kepada Neraca Sabtu (27/8).

Ia menyarankan, revisi SK Bupati No. 570/Kep. 786 Diskoperindag/2014, bukan hanya pada HET. Namun mencantumkan sanksi dan pengawasan serta sasaran pengguna elpiji bersubsidi.“Sebaiknya pengguna elpiji bersubsidi diberikan kartu atau surat keterangan tidak mampu dari desa,” saran Damar.

Sedangkan Ketua LPKSM Tut Wuri Handayani Rusli Siregar meminta agar Pemda Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tata niaga elpiji menggunakan sistem tertutup.“Ini kewenangan Pemda untuk melakukan tata niaga tertutup. Sehingga penggunaan elpiji tepat sasaran,” jelas Rusli.

Sementara pengamat ekonomi lokal, Harun Sobandi SE, dari Sukabumi Trade Center, menilai, terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram beberapa waktu lalu, sebagai bentuk strategis marketing untuk memasarkan bright gas 5,5 kilogram yang memang kurang diminati masyarakat.“Saya menilai ini bagian dari strategi marketing. Hanya saja strategi ini tidak mempengaruhi publik. Itu terlihat Hiswana Migas lebih mengutamakan operasi pasar guna mengantisipasi kelangkaan elpiji,” nilai Harun. 

Ia mendukung tata niaga alpiji menggunakan sistem tertutup. Hal ini bertujuan agar aparatur Pemerintah Daerah melakukan pendataan dengan valid. “Selama ini data penerima elpiji bersubsidi tidak jelas. Sehingga banyak orang yang memiliki penghasilan besar turut menggunakan elpijii bersubsidi itu,” paparnya.

Perlunya pengawasan yang melibatkan masyarakat, ungkap dia, guna meminimalisir penyalahgunaan elpiji oleh oknum agen maupun pangkalan.“Selama ini yang mengawasi agen dan pangkalan kan hanya pertamina. Keterlibatan Pemda sangat tidak jelas. Bahkan tumpang-tindih antara kewenangan pengawasan di Dinas Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral dan Diskoperindag,” pandang dia.

Harus ada keberanian Pemda membentuk tim pengawasan elpiji bersifat independen dan melibatkan masyarakat.“Selama pengawasan dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang dan kepentingan, maka persoalan ini hingga dunia runtuh tidak akan pernah selesai,” tukas dia. Ron

 

 

BERITA TERKAIT

Hidupkan Suasana Ramadhan Dengan Memasang Haji Geyot

NERACA Bandung - Bulan suci Ramadan 1445 H, bank bjb kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melestarikan…

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Hidupkan Suasana Ramadhan Dengan Memasang Haji Geyot

NERACA Bandung - Bulan suci Ramadan 1445 H, bank bjb kembali menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melestarikan…

SesKemenKopUKM Dukung Wadah GKN Kembangkan Wirausaha Berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital

NERACA Subang - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mendukung Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang diharapkan…

Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad Kuatkan Koordinasi bersama Tim

NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…