SBY: Pembangunan di Darat dan Laut Harus Seimbang

SBY: Pembangunan di Darat dan Laut Harus Seimbang
NERACA
Jakarta -Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  mengingatkan, pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di darat saja. Sektor perairan harusnya juga mendapat porsi pembangunan. SBY juga mengimbau agar pemerintahan Jokowi -JK untuk berhati-hati dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara, khususnya dengan China.
"Kereta api penting memang, jalan penting, tapi ingat laut dan udara juga diperlukan," ujar Yudhoyono saat orasi ilmiah pada acara Wisuda XV Universitas Al-Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Sabtu (27/08). 
‎SBY menilai,  pelabuhan dan bandara juga harus lebih banyak dibangun oleh pemerintah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa minyak dan gas di lepas pantai juga menjadi sumber penerimaan negara. "‎Perikanan juga jangan salah kelola, pariwisata eko tourisme di Indonesia Timur banyak yang bisa jadi obyek wisata, pembangunan masyarakat pesisir," ujarnya. 
Menurut Yudhoyono, pemerintah perlu konsep strategi kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi di daratan dan lautan. "Selama ini kita heavy (menitik beratkan) di daratan saja, kita ingin seimbang. Dua-duanya penting, tidak boleh pincang," ujarnya. 
Dia mengatakan, Indonesia akan merugi kalau hanya menguras sumber daya daratan saja karena dibarengi dengan pemeliharaan yang baik sehingga ekonomi Indonesia akan semakin membaik.
“Kita merugi kalau hanya menguras sumber daya daratan. Semua daya gunakan dengan baik, tapi dengan pemeliharaan yang baik. Sehingga makin bagus ekonomi kita, tapi adil dan tidak merusak lingkungan. Itulah inti blue atau green economy. Negara lain sudah mulai, kita jangan sampai tertinggal," tutur dia. 
Selain itu, SBY juga menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya seiring dengan pembangunan ekonomi, terlebih lagi saat ini masyarakat tengah mengalami degradasi moral.
“Dua hal besar itu yang menurut saya diperlukan bangsa kita, konsep dan model ekonomi yang tepat, tidak boleh terlalu kapitalistik, tidak boleh berorientasi pada pasar, tetapi mendayagunakan yang kita miliki dengan baik, seimbang, tetap menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Orasi ilmiah SBY bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya itu dihadiri oleh ratusan sarjana baru beserta keluarga. "Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan maritim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," ujar Presiden RI ke-6 itu.
Menurut SBY, memang retorika kadang diperlukan. Namun lanjut dia, poros maritim dunia itu tidak bakal berjalan tanpa adanya tindakan nyata. ‎"Kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika. Without action, without policy, without actual program to be implementasi," ujarnya. 
Karena itu, menurut dia, retorika pembangunan ekonomi Indonesia berbasis maritim harus diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Kemudian, dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga ke target investasi dan bisnis. "Diatur transportasi bisnis dan inovasi. Kalau ini dijalankan semua, we are not only dreaming. Saya akan sampaikan from retoric to commitmen to action," tutur dia. 
Dia juga mengingatkan, agar pembangunan infrastruktur kelautan harus dikembangkan untuk menyokong target ekonomi maritim. Seperti pembangunan pelabuhan untuk mendorong eksplorasi migas lepas pantai yang bisa menjadi salah satu penerimaan negara.
Disamping itu, pembangunan disektor energi terbarukan juga bisa dikembangkan diperairan Indonesia, seperti pembangkit listrik tenaga gelombang laut, tenaga angin laut hingga pembangunan masyarakat pesisir. 
"Provinsi kepulauan itu harus beda dengan provinsi daratan dari konsep dan anggaran. Mindset kita, cara pandangnya kita ubah tak hanya retorika tapi harus diimplementasikan," ujarnya. 
Dalam acara itu, SBY didampingi istri Ani Yudhoyono, putranya yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhy Baskoro Yudhoyono‎, serta sejumlah politikus Partai Demokrat.
Kerja Sama Negara
Pada bagian lain, Yudhoyono mengingatkan pemerintahan Presiden Jowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berhati-hati dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara, khususnya dengan Tiongkok. 
"Konon Tiongkok akan mengajak kita semua membangun ekonomi di ASEAN, masuk India, terus sampai ke bagian timur dari Eropa. Tetapi, saya ingatkan jangan hanya dilakukan oleh Tiongkok, apalagi kalau dikontrol oleh Tiongkok," tegas SBY.
Semua negara, termasuk Indonesia, menurut dia, harus mengontrol perkembangan di kawasan agar siap menghadapi kerja sama global dengan negara-negara lain. 
SBY pun mengingatkan agar Pemerintah Indonesia terlebih dulu bisa menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini. "Jadi, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita," ujarnya. 
Memang benar, sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement-ACFTA) pada 2010, hubungan ekonomi RI-Tiongkok terlihat lebih mesra ketika pemerintahan Jokowi banyak mengandalkan pendanaan pembangunan dari negeri Panda itu untuk menggenjot sektor infrastruktur.
Tak hanya itu. Kerjasama business to business (B2B) antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan China juga makin marak belakangan ini. Seperti pabrik Indonesia bekerjasama perusahaan Tiongkok membangun pabrik pelat tembaga di Gresik, dan perusahaan otomotif ternama Indonesia bekerja sama membangun industri otomotif di dalam negeri. Ini menambah deretan perusahaan otomotif Tiongkok merambah pasar Indonesia. 
Agar hal tersebut tidak memberikan dampak negatif, maka diperlukan adalah pemerintah Indonesia agar mampu memberikan prinsip-prinsip dan kriteria yang perlu diperhatikan para mitra dagang di Indonesia,  yang akan melakukan kerjasama dengan mitra Tiongkok sehingga terjadi win-win solution dengan daya tawar yang seimbang. mohar

 

NERACA

Jakarta -Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  mengingatkan, pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di darat saja. Sektor perairan harusnya juga mendapat porsi pembangunan. SBY juga mengimbau agar pemerintahan Jokowi -JK untuk berhati-hati dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara, khususnya dengan Tiongkok.

"Kereta api penting memang, jalan penting, tapi ingat laut dan udara juga diperlukan," ujar Yudhoyono saat orasi ilmiah pada acara Wisuda XV Universitas Al-Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Sabtu (27/08). 

‎SBY menilai,  pelabuhan dan bandara juga harus lebih banyak dibangun oleh pemerintah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa minyak dan gas di lepas pantai juga menjadi sumber penerimaan negara. "‎Perikanan juga jangan salah kelola, pariwisata eko tourisme di Indonesia Timur banyak yang bisa jadi obyek wisata, pembangunan masyarakat pesisir," ujarnya. 

Menurut Yudhoyono, pemerintah perlu konsep strategi kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi di daratan dan lautan. "Selama ini kita heavy (menitik beratkan) di daratan saja, kita ingin seimbang. Dua-duanya penting, tidak boleh pincang," ujarnya. 

Dia mengatakan, Indonesia akan merugi kalau hanya menguras sumber daya daratan saja karena dibarengi dengan pemeliharaan yang baik sehingga ekonomi Indonesia akan semakin membaik.

“Kita merugi kalau hanya menguras sumber daya daratan. Semua daya gunakan dengan baik, tapi dengan pemeliharaan yang baik. Sehingga makin bagus ekonomi kita, tapi adil dan tidak merusak lingkungan. Itulah inti blue atau green economy. Negara lain sudah mulai, kita jangan sampai tertinggal," tutur dia. 

Selain itu, SBY juga menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya seiring dengan pembangunan ekonomi, terlebih lagi saat ini masyarakat tengah mengalami degradasi moral.

“Dua hal besar itu yang menurut saya diperlukan bangsa kita, konsep dan model ekonomi yang tepat, tidak boleh terlalu kapitalistik, tidak boleh berorientasi pada pasar, tetapi mendayagunakan yang kita miliki dengan baik, seimbang, tetap menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Orasi ilmiah SBY bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya itu dihadiri oleh ratusan sarjana baru beserta keluarga. "Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan maritim, tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," ujar Presiden RI ke-6 itu.

Menurut SBY, memang retorika kadang diperlukan. Namun lanjut dia, poros maritim dunia itu tidak bakal berjalan tanpa adanya tindakan nyata. ‎"Kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika. Without action, without policy, without actual program to be implementasi," ujarnya. 

Karena itu, menurut dia, retorika pembangunan ekonomi Indonesia berbasis maritim harus diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Kemudian, dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga ke target investasi dan bisnis. "Diatur transportasi bisnis dan inovasi. Kalau ini dijalankan semua, we are not only dreaming. Saya akan sampaikan from retoric to commitmen to action," tutur dia. 

Dia juga mengingatkan, agar pembangunan infrastruktur kelautan harus dikembangkan untuk menyokong target ekonomi maritim. Seperti pembangunan pelabuhan untuk mendorong eksplorasi migas lepas pantai yang bisa menjadi salah satu penerimaan negara.

Disamping itu, pembangunan disektor energi terbarukan juga bisa dikembangkan di perairan Indonesia, seperti pembangkit listrik tenaga gelombang laut, tenaga angin laut hingga pembangunan masyarakat pesisir. 

"Provinsi kepulauan itu harus beda dengan provinsi daratan dari konsep dan anggaran. Mindset kita, cara pandangnya kita ubah tak hanya retorika tapi harus diimplementasikan," ujarnya. 

Dalam acara itu, SBY didampingi istri Ani Yudhoyono, putranya yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhy Baskoro Yudhoyono‎, serta sejumlah politikus Partai Demokrat.

Kerja Sama Negara

Pada bagian lain, Yudhoyono mengingatkan pemerintahan Presiden Jowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berhati-hati dalam membangun kerja sama dengan berbagai negara, khususnya dengan Tiongkok. 

"Konon Tiongkok akan mengajak kita semua membangun ekonomi di ASEAN, masuk India, terus sampai ke bagian timur dari Eropa. Tetapi, saya ingatkan jangan hanya dilakukan oleh Tiongkok, apalagi kalau dikontrol oleh Tiongkok," tegas SBY.

Semua negara, termasuk Indonesia, menurut dia, harus mengontrol perkembangan di kawasan agar siap menghadapi kerja sama global dengan negara-negara lain. 

SBY pun mengingatkan agar Pemerintah Indonesia terlebih dulu bisa menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini. "Jadi, kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita," ujarnya. 

Memang benar, sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement-ACFTA) pada 2010, hubungan ekonomi RI-Tiongkok terlihat lebih mesra ketika pemerintahan Jokowi banyak mengandalkan pendanaan pembangunan dari negeri Panda itu untuk menggenjot sektor infrastruktur.

Tak hanya itu. Kerjasama business to business (B2B) antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan China juga makin marak belakangan ini. Seperti pabrik Indonesia bekerjasama perusahaan Tiongkok membangun pabrik pelat tembaga di Gresik, dan perusahaan otomotif ternama Indonesia bekerja sama membangun industri otomotif di dalam negeri. Ini menambah deretan perusahaan otomotif Tiongkok merambah pasar Indonesia. 

Agar hal tersebut tidak memberikan dampak negatif, maka diperlukan adalah pemerintah Indonesia agar mampu memberikan prinsip-prinsip dan kriteria yang perlu diperhatikan para mitra dagang di Indonesia,  yang akan melakukan kerjasama dengan mitra Tiongkok sehingga terjadi win-win solution dengan daya tawar yang seimbang. mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…