Jakarta – Kalangan bankir lokal menolak penilaian bank di Indonesia merupakan yang terboros di ASEAN, sementara pengamat perbankan menyayangkan sikap bankir yang mempunyai perhitungan rasio sendiri di luar standar Bank Indonesia (BI). Padahal selama ini BI sudah menetapkan kriteria perhitungan efisiensi baku yaitu rasio BOPO untuk menentukan boros atau tidak borosnya operasional sebuah bank.

NERACA

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menyayangkan, sikap beberapa bankir yang mempunyai perhitungan rasio tersendiri, merupakan upaya menghindar dikatakan boros oleh Bank Indonesia. Padahal, BI sendiri sudah menetapkan BOPO yang mencerminkan efisiensi, semakin tinggi angkanya maka menunjukkan kalau bank itu tidak efisien. “Kalau berada di angka 80% maka bank tersebut tidak efisien, dan akan berpengaruh pada perolehan NIM (net interest margin),” tegasnya di Jakarta, Rabu (23/11).

BOPO adalah rasio efisiensi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap operasionalnya. Semakin kecil rasio ini berarti bank semakin efisien menekan pengeluaran biaya operasional, seperti diatur dalam surat edaran (SE) BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 des. 2001.

Padahal , menurut Paul, BI juga meminta agar rasio NIM ini ditekan serendah mungkin agar dapat menurunkan suku bunga kredit. Kalau tidak bisa, suku bunga kredit tidak akan turun meski BI Rate juga turun. Pasalnya, semua bank berlomba-lomba meningkatkan profit margin-nya. Sehingga mustahil mereka menekan NIM yang mereka tetapkan. “Ini wajar karena orientasi semua bank itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya,” kata Paul.

Namun, BI mempunyai kendala dalam hal ini. Karena, BI tidak memiliki payung hukum untuk memaksa bank menekan NIM mereka. Sehingga, wajar saja jika para bank mengacuhkan imbauan BI. “BI itu hanya mengimbau, karena mereka tidak punya payung hukum,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Paul berharap agar BI berani membuat aturan PBI baru, sehingga membuat semua bank yang ada lebih efisien mengelola dana nasabahnya. Dengan demikian BI bisa memaksa semua bank untuk menurunkan suku bunga kreditnya. “Ini harus segera terlaksana, kalau tidak ya akan seperti ini terus,” katanya.

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia per September 2011, terungkap rata-rata BOPO bank-bank BUMN tercatat paling tinggi yaitu 96,58% dengan NIM terbesar 6,66% dibandingkan dengan bank umum lainnya di Indonesia (lihat tabel).

Untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, kalangan perbankan termasuk bank BUMN masih tetap memasang suku bunga relatif tinggi, yaitu antara 13% hingga 16% per tahun. Sementara untuk bunga KPR, memang beberapa bank besar sudah menawarkan suku bunga di bawah dua digit.   

Rasio CER

Sebelumnya direktur keuangan Bank Mandiri Pahala Mansyuri dalam seminar nasional mengenai industri perbankan di Jakarta, kemarin, mengatakan efisiensi perbankan nasional sangat kompetitif dibandingkan dengan perbankan regional.

Pahala melihat dari model cost efficiency ratio (CER) yakni ukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja suatu bank terlihat rata-ratanya cukup rendah yakni 44,2%. Semakin rendah tingkat CER berarti semakin efisien manajemen bank.

"CER bank di Indonesia itu 44,2% kedua terendah setelah Singapura yang sebesar 41,8% disusul Malaysia yang 48,0%, kemudian India 53,2%, Thailand 55%, dan Filipina dengan CER 55,3%," paparnya.

Namun pengamat perbankan lainnya, Ahmad Deni Daruri, melihat tidak ada perbedaan penilaian soal biaya operasional bank (BOPO) sebagaimana yang disampaikan direktur Bank Mandiri itu, jika efisiensi perbankan nasional sangat kompetitif dibandingkan dengan perbankan regional (ASEAN).

Dia menjelaskan, perbankankan tidak akan serta merta menurunkan bunga bank jika industri atau pengusaha bertumbuh pelan akibat kurangnya insentif fiskal. Beda ceritanya, bila industri didukung insentif fiskal oleh pemerintah akan mudah membayar utang dan tentunya perbankan tentu dengan senang hati menurunkan suku bunganya tanpa harus dipaksakan.

Pada bagian lain, direktur utama Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja meyakini outlook perbankan di tahun depan masih akan tumbuh. "Terkait likuiditas, outlook-nya cenderung ketat khususnya untuk bank-bank yang memiliki loan to deposit ratio (LDR) tinggi. Krisis Eropa bisa membuat likuiditas valas tiba-tiba ketat," ujarnya.

Jahja melanjutkan, melihat tren kredit yang di September 2011 ini naik 25,3 % di angka Rp2,08 triliun. Pertumbuhan kredit di tahun depan menurut Jahja juga bisa stabil di angka 25%.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad. Dia mengatakan, memasuki 2012 Indonesia sebaiknya sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menangkal imbas krisis utang zona euro karena BI memperkirakan krisis itu masih akan berlanjut hingga tahun depan.

Namun, Muliaman belum dapat memperkirakan bagaimana pengaruh krisis Eropa dan AS terhadap ekspansi valas perbankan nasional. Perlambatan ini dinilai tidak terlampau mengkhawatirkan. Pasalnya, perekonomian Indonesia cenderung didukung oleh sektor domestik, sehingga pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan berlanjut. "Ekonomi kita banyak ditunjang oleh sektor domestik, meski ada perlambatan global kita masih tetap tumbuh," ujarnya kemarin. ahmad/bani/fba