NERACA

Jakarta - Koperasi sebagai salah satu entitas pembiayaan formal bagi masyarakat umumnya dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada khususnya, harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Jumlah koperasi di Indonesia dari data yang diambil pada 2015 berjumlah 212.135 unit usaha.

Dari jumlah tersebut dapat digambarkan betapa besarnya kontribusi Koperasi terhadap perekonomian di Indonesia, dibanding entitas unit usaha lainnya. Apabila koperasi digarap secara sungguh-sungguh maka koperasi akan berkembang lebih baik lagi. “Saya sangat yakin di masa yang akan datang, tulang punggung perekonomian kita betul-betul dikuasai Koperasi,” kata Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo, saat membuka Rapat tekhnis bidang Pembiayaan KUKM, di Jakarta, rabu (24/8).

Potensi pangsa pasar pembiayaan bagi UMKM saat ini, imbuhnya, dirasakan masih cukup menjanjikan bagi sebuah bisnis. Saat ini pun sedang ada trend di perbankan yang melakukan ekspansi pembiayaan dengan mendirikan unit pembiayaan khusus UMKM (mikro). “Berdasarkan riset Bank Dunia pada 2015, KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS sebagai penyedia layanan simpan pinjam bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh jasa keuangan formal,” jelas Braman.

Ia juga mengungkapkan, dengan diberlakukannya kebijakan suku bunga rendah perbankan, ada kesan hilangnya keberpihakan dari pemerintah terhadap pelaku usaha koperasi. “Banyak pengurus koperasi yang mengkritisi kebijakan tersebut karena anggota Koperasi yang biasanya mengakses pembiayaan melalui koperasi, sedikit demi sedikit beralih mengakses pembiayaan melalui perbankan,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Bram, Kementerian Koperasi dan UKM memikirkan jalan keluar yang adil, win-win solution dengan berbagai upaya terobosan kebijakan baru yang hendak dirintis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Acara yang berlangsung hingga 26 Agustus ini dihadiri oleh para Kepala Dinas Koperasi Propinsi seluruh Indonesia. Target utama yang hendak dicapai acara ini, mencari solusi terhadap situasi dan kondisi yang saat ini terjadi pada pelaku usaha koperasi, dengan cara mendorong agar koperasi secara khusus dijadikan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu juga, diupayakan tersedianya data usaha simpan pinjam oleh koperasi (KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi) yang valid dan aktual yang akan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah juga terus mendorong agar APBN/APBD dijadikan sebagai modal penyertaan bagi koperasi, serta memberikan alternatif pembiayaan murah bagi koperasi melalui skema-skema baru.

Braman juga meminta kepada para Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi se Indonesia, agar mengusulkan koperasi terbaiknya di masing-masing propinsi untuk dijadikan sebagai pilot projek penyalur KUR.