Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Akhirnya Pemerintah meluncurkan paket keramat alias paket kebijakan ke-13. Isi dari paket keramat berkaitan dengan pengembangan rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Hampir semua fasilitas seperti kemudahan perizinan dari 33 izin menjadi 11 izin hingga Andal Lalin (Analisa Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas) menjadi 30 hari diobral oleh Pemerintah.

Memang ada 11,8 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu ada 31 juta rumah tangga yang punya lebih dari 1 rumah. Tentu terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Tapi yang jadi pertanyaan apakah dengan insentif besar-besaran yang disodorkan oleh Pemerintah lalu 11,8 juta rumah tangga itu bisa beralih ke rumah MBR? Jawabannya belum tentu, karena tidak ada aturan yang membatasi orang memiliki lebih dari satu properti maka yang mungkin terjadi justru perumahan MBR itu dibeli oleh orang-orang kelas menengah keatas dan jadi ajang spekulasi properti.

Spekulasi perumahan sudah sejak lama terjadi pada perumahan atau rumah susun yang awalnya ditujukan untuk keluarga tidak mampu dimana akhirnya pemilik justru membeli unit untuk disewakan kembali. Pembangunan rumah jor-joran tanpa pengawasan yang ketat justru berbahaya, bisa menimbulkan bubble properti.

Jika memang berniat menolong rumah tangga yang tidak memiliki rumah, terutama yang berasal dari rumah tangga usia muda maka langkah yang paling tepat adalah menurunkan suku bunga KPR. Betul memang sudah ada aneka kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia seperti 7 days repo agar transmisi penurunan suku bunga dapat berjalan cepat. Namun dampaknya baru terasa pada suku bunga deposito, sedangkan sisi bunga kredit belum mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kinerja kredit yang menurun per Juni 2016 diposisi 8,9% (yoy) dibandingkan Juni 2015 sebesar 10,4% (yoy).

Kritik berikutnya selain kurang tepat sasaran, tujuan paket kebijakan dari mulai jilid 1-13 awalnya sebagai respon cepat untuk menyelamatkan bahtera ekonomi. Namun, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah justru makin menjauh dari misi awal tersebut. Maka wajar apabila dunia usaha tak bergeming dalam menanggapi paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Pertumbuhan industri pengolahan per triwulanan belum menyentuh angka 5%.

Bukan hanya evaluasi terhadap efektivitas dan implementasi di lapangan yang perlu. Pemerintah juga disarankan melakukan perombakan total paket kebijakan. Pemerintah harus punya rencana induk terkait orientasi arah paket kebijakan.         

Oleh karena itu paket keramat ke-13 seharusnya memberikan tuah yang berkhasiat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri. Jika paket kebijakan terlalu jauh keluar konteks, maka yang terjadi adalah komitmen awal sebagai bentuk respon terhadap pelemahan ekonomi menjadi tidak efektif.