NERACA

Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui privatisasi empat BUMN dengan mempertahankan kepemilikan pemerintah disertai penyertaan modal negara (PMN). Keputusan yang ditetapkan dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri BUMN bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (24/8), dengan memberikan catatan minimal kepemilikan saham pada empat perusahaan yang melakukan privatisasi.

Syarat minimal kepemilikan saham pemerintah tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 65,05 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 70 persen, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 80 persen, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan saham minimal 51 persen. Sedangkan PMN yang diberikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp1,25 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp1,5 triliun, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Rp2,25 triliun.

Penggunaan PMN tersebut diberikan catatan agar BUMN yang menerimanya mempergunakan untuk prioritas program pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat dan UMKM. Penggunaan PMN juga dilakukan pengawasan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tidak boleh digunakan untuk program pembangunan kereta api cepat.

Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan pekerja lokal, sinergi BUMN, dan kontraktor nasional dalam pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN juga diharuskan membuat laporan secara berkala kepada Komisi VI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PMN. BUMN yang menerima PMN juga diminta membuat "Business Plan". Komisi VI DPR juga akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Pelaksanaan PMN 2016.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri BUMN Rini Soemarno terkait rencana penjualan saham baru empat BUMN. Keempat BUMN tersebut adalah PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Krakatau Steel Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT PP Tbk. Tujuannya sebagai wadah penampung dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

Selanjutnya, Komisi VI segera merespons surat tersebut dengan pembentukan dua Panitia Kerja (Panja). Panja pertama membahas tentang privatisasi Wika dan Jasa Marga. Kedua, panja privatisasi PP dan Krakatau Steel. "Komisi VI memberikan persetujuan privatisasi tersebut sebagai tindak lanjut dalam pemberian PMN," ujar Dodi.

Selain itu, Komisi VI melarang penggunaan dana PMN tersebut untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Demi menjamin pemanfaatan dana PMN itu dari penyalahgunaan, Komisi VI akan membentuk Panja Penggunaan PMN.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN yang dilarang hadir di DPR, mengatakan, pemerintah akan menggelontorkan PMN untuk mendanai penerbitan saham baru keempat BUMN itu. Dengan begitu, porsi kepemilikan saham pemerintah tidak berkurang di masing-masing BUMN. "Mekanisme yang diajukan sudah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penambahan modal. Penambahan PMN akan dilakukan dengan rights issue ini. Jadi, kepemilikan pemerintah terhadap BUMN ini tidak akan berubah dan tidak terdilusi," ujar Sri Mulyani.