NERACA

Jakarta - Realisasi penerimaan pajak yang rendah membuat jumlah utang luar negeri pemerintah terus meningkat hingga triwulan II 2016, namun jumlah utang tersebut masih dalam batas aman. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Statistisk BI Hendy Sulistiowati yang dikutip laman Antara, kemarin.

Ia mengklaim rasio jumlah utang luar negeri (ULN) dari pemerintah dan swasta terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 36,7 persen di triwulan II masih terjaga dari posisi waspada sebesar 51,1 persen. "Tetapi lebih bagus kita untuk menaikkan pajak dan penerimaan bukan pajak dibandingkan kita menambah utang," tukas Hendy, mengingatkan agar penerimaan pajak dinaikkan.

Di sisi lain, posisi rasio pembayaran ULN terhadap penerimaan ekspor (Debt to Service Ratio/DSR) Tier 1 juga memang naik menjadi 37,3 persen dari 34,1 persen. Kenaikan tersebut, salah satunya karena masih lemahnya ekspor.

Menurut Hendy, kenaikan DSR tersebut belum mengkhawatirkan. Adanya kenaikan DSR tersebut juga, kata dia, karena BI menggunakan skema perhitungan yang konservatif untuk menjaga prinsip kehati-hatian. "Kita pakai perhitungan itu untuk tindak kehati-hatian," ujar dia.

Sementara jika melihat DSR Tier 2, pada kuartal II sebesar 67,7 persen, atau naik dari Kuartal I yang sebesar 60,9 persen. Angka ini juga meningkat dari kuartal II 2015 yang sebesar 59,2 persen. "Angka tersebut belum mengkhawatirkan, kenaikan Tier 2 menjadi 67,7 persen lebih disebabkan besarnya kredit ekspor impor," kata dia.

Terkait utang swasta, setelah terus melambat hingga paruh pertama 2016, Hendy menilai akan terjadi perbaikan di Kuartal III dan IV. Musababnya, pada akhir kuartal II kinerja industri pengolahan sudah membaik. Dengan begitu dia meyakini, permintaan ekspor dari luar akan mulai berdatangan, sehingga membuat swasta membutuhkan tambahan pendanaan untuk ekspansi.

Menurut statistik utang luar negeri Triwulan II, utang swasta turun 3,1 persen (year on year/YOY), menjadi sebesar 165,1 miliar dolar AS atau 51 persen dari total ULN Indonesia. "Ke depan perkiraannya masih lebih baik. Kalau lihat survei-survei dunia usaha pada Kuartal III, industri manufaktur masih akan melakukan ekspansi. Jadi, ini bukan yang sifatnya permanen," ujarnya.

Hendy memperkirakan meskipun ULN swasta bisa meningkat pada triwulan III dan IV, besarannya tidak akan melebihi batas aman kemampuan bayar. Secara umum, jika digabung dengan utang pemerintah, utang luar negeri (ULN) Indonesia di akhir Triwulan II 2016 tercatat sebesar 323,8 miliar dolar AS atau tumbuh 6,2 persen (YOY).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan, pertumbuhan ULN pada kuartal II 2016 didorong peningkatan ULN pemerintah yang tumbuh sebesar 17,9 persen (yoy). Adapun pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ULN pemerintah mencapai 14 persen (yoy). “Peningkatan ULN pemerintah ini sejalan dengan penerbitan euro bond dan samurai bond untuk pembiayaan APBN,” kata Josua.

Sementara itu, ULN swasta masih melambat, tercatat sebesar minus 3,1 persen (yoy) pada kuartal II 2016 dari sebelumnya minus 0,5 persen. Menurut Josua, perlambatan itu didorong kondisi perekonomian domestik yang baru menunjukkan pemulihan yang gradual namun lambat, sehingga belanja modal atau capital expenditure (capex) korporasi cenderung menurun.

Adapun bila dilihat dari jangka waktunya, ULN jangka pendek pun tumbuh melambat pada kuartal II 2016 dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Hal ini menunjukkan kondisi ULN yang cenderung sehat. “Namun yang perlu diwaspadai adalah DSR (Debt Service Ratio) yang merupakan jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok ULN jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Yang lebih obyektif adalah melihat DSR Tier 1 yang mengacu pada penghitungan DSR Bank Dunia,” jelas Josua.