Pendapatan Cukai Rokok Ditarget Rp 68 Triliun

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengaku pendapatan cukai pada 2011 mencapai Rp 68,075 triliun. Dari jumlah itu sekitar Rp 65 triliun berasal dari kontribusi cukai hasil tembakau. Sedang sisanya sekitar Rp 3,075 triliun berasal dari cukai minuman beralkohol. “Cukai rokok ini 95% dari penerimaan cukai yang ditargetkan Rp 68,075 triliun,” kata Dirjen Bea dan Cukai Agung di DPR, Rabu (23/11)

Dalam laporan tersebut diungkapkan secara total, penerimaan Bea dan Cukai sampai 15 November 2011 mencapa Rp 112 triliun, atau mencapai 97,41% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 115 triliun. Angka ini tumbuh positif karena naik 43,3% dibanding periode yang sama di 2010 lalu.

Selain itu, kata Agung, Bea Cukai juga mengincar setoran Rp 46,936 triliun dari pajak internasional. Ini terdiri bea masuk Rp 21,5 triliun dan bea keluar sebesar Rp 25,439 trliun.

Namun pada 2012 pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok antara 8,3-51,1% atau rata-rata 16%. Kemudian, batasan produksi rokok tahun depan juga akan ditekan. Kenaikkan cukai rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 167/2011 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Bahkan PMK itu telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 9 November 2011 dan mulai berlaku 1 Januari 2012.

Kenaikan tarif cukai bervariasi tiap golongan pengusaha pabrik hasil tembakau. Untuk hasil tembakau produksi dalam negeri, kenaikan tertinggi pada sigaret kretek tangan (SKT) dan sigaret putih tangan (SPT) dengan harga jual eceren (HJE) lebih dari Rp590 per batang/gram dengan kenaikan cukai 51,1%, dari Rp 235 menjadi Rp 355 per batang.

Sementara yang terendah SKT/SPT dengan HJE berkisar Rp 550-Rp 590 per batang/gram, cukainya naik 8,5% dari Rp 180 menjadi Rp 195 per batang. Melalui aturan tersebut, Menteri Keuangan juga menyederhanakan lapisan tarif cukai hasil tembakau lokal menjadi 32 lapis, dari sebelumnya 37 lapis. Sementara tarif cukai dan HJE minimum produk hasil tembakau impor tetap 9 lapis. "Jangan lihat average (rata-rata), tapi layer per layer ada yang kenaikan kecil dan ada yang besar yang sudah mempertimbangkan rasa keadilan untuk industri dalam negeri," tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan, Bea Cukai perlu serius meningkatkan kinerjanya agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. "Berdasarkan survei World Bank 2010 lalu peringkat customs Indonesia berada di peringkat 72 dari 183 negara, sedangkan Vietnam peringkat 55. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan secara serius oleh Dirjen Bea dan Cukai dan pemerintah," tambahnya.

Kemal juga menekankan perlunya penanganan 16 titik rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan dan penjualan barang-barang ilegal di seluruh kepulauan Indonesia yang telah diidentifikasi Bea Cukai. "Dengan hanya memiliki 2 pangkalan sarana operasi dan 150 kapal patroli yang mencakup seluruh kepulauan di Indonesia, pengawasan tentu tidak mudah. Ke depan pangkalan, armada, dan SDM untuk mengawasi penyelundupan perlu ditingkatkan," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Astrindo Raih Pendapatan US$ 27,16 Juta

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) membukukan pendapatan sebesar US$27,16 juta atau melesat…

Pacu Penjualan Rumah Murah - Hanson Bidik Dana Rights Issue Rp 8,78 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat modal guna menggenjot pertumbuhan bisnis penjualan rumah murah, PT Hanson International Tbk (MYRX) bakal menggalang pendanaan…

UNTR Bagikan Dividen Rp 4,45 Triliun

NERACA Jakarta – Meskipun harga komoditas belum punih semuanya, emiten alat berat, PT United Tractors Tbk (UNTR) masih berkomitem untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…