Bank BUMN Pelopor Penurunan Bunga

Penurunan suku bunga acuan BI Rate yang cukup signifikan dari 6,75% menjadi 6% merupakan respon Bank Indonesia terhadap krisis ekonomi global dari sisi moneter. Melalui suku bunga acuran tersebut, diharapkan kalangan perbankan mampu memangkas suku bunga, khususnya untuk kredit yang saat ini masih bertengger rata-rata 13%-16% per tahun.

Tindakan BI menurunkan bunga BI Rate itu memang di luar dugaan para bankir. Namun langkah setidaknya harus segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit industri perbankan di negeri ini. Namun, upaya tersebut tampaknya belum efektif menekan bank-bank agar menurunkan suku bunga, khususnya untuk pinjaman.

Ada baiknya bank-bank BUMN sebagai market leader dalam pasar perbankan Indonesia, untuk lebih bertindak proaktif memelopori penurunan suku bunga pinjaman hingga 10% per tahun, yang nantinya akan diikuti oleh kalangan perbankan lainnya. Jangan sebaliknya diantara bank-bank BUMN malah bersaing merebut pasar secara kurang sehat melalui penawaran suku bunga over the counter (OTC).

Pimpinan bank BUMN sejatinya sadar, bahwa peran bank-bank milik negara pada awalnya mempunyai misi strategis yaitu sebagai agent of development dalam lokomotif pembangunan di Indonesia. Artinya, pimpinan bank BUMN jangan melupakan sejarah masa lalu, dimana mampu mendorong pengusaha ekonomi lemah ke tingkat yang lebih mapan melalui pemberian fasilitas kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP) berbunga sangat rendah yaitu 10%-12% per tahun.

Kalau dulu BI sebagai lender of last resort yang dapat menyediakan fasilitas kredit likuiditas sebagai penopang keberhasilan KIK/KMKP, maka saat ini pola seperti ini bisa saja ”dihidupkan” kembali dengan mekanisme pengawasan yang lebih kritis, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas kredit likuiditas BI.

Kita melihat kondisi sekarang sangat kontras, dimana fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit mikro yang mirip KIK/KMKP itu, ternyata suku bunganya dikenakan cukup tinggi yaitu rata-rata 16% per tahun. Ini menunjukkan betapa besarnya keuntungan hasil bunga yang diraup perbankan dari hasil keringat pengusaha kategori ekonomi lemah atau mikro. Padahal motor penyaluran KUK dan kredit mikro dilakukan oleh bank-bank BUMN sekelas Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Tidak hanya itu. Kalangan perbankan termasuk bank BUMN lebih bersikap menunggu dan diperkirakan paling cepat baru akan merespon pemangkasan BI Rate sekitar tiga bulan setelah November 2011. Itupun nominal penurunannya tidaklah signifikan.

Karena itu, kita mendukung BI supaya dapat bertindak lebih tegas dan memaksa industri perbankan melalui pengaturan suku bunga kredit dalam rencana bisnis bank. Adalah cukup tepat jika BI segera melakukan benchmarking dengan cara mengelompokkan bank berdasarkan aset, skala bisnis, dan segmen pasar. Ini sebagai dasar selanjutnya menetapkan  patokan ideal mengenai biaya dana (cost of fund), biaya operasional, profit margin, dan premi risiko dari masing-masing bank.

Jika komponen biayanya dianggap terlalu tinggi, bank bersangkutan diminta menurunkan hingga batas wajar. Oleh karena itu setiap bank diwajibkan membuat komitmen tertulis. Untuk memastikan kepatuhan mereka, BI menetapkan batasan waktu yang ketat terhadap bank serta mengevaluasi perkembangannya setiap bulan. Kalau gagal memenuhi komitmennya, BI siap memberikan sanksi kepada bankir dan manajemen bank bersangkutan. Sanksinya berat, yakni berupa fit and propert test ulang terhadap bankir yang tidak bersedia menurunkan komponen suku bunga kredit.

Tingginya suku bunga kredit saat ini di Indonesia disebabkan oleh industri perbankan yang tidak efisien atau boros dalam pengeluaran biaya-biaya dan tuntutan bonus, tantiem pengelola bank yang setiap tahun terus meningkat. Sementara perbankan di negara ASEAN lainnya bisa lebih efisien karena strukturnya biayanya jelas dan transparan.

 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…