Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Ekspektasi untuk membuat ekonomi tumbuh adalah hal yang wajar. Tetapi tetap harus memperhatikan koridor-koridor kebijakan yang selama ini sudah kita jadikan referensi. Di antaranya adalah bahwa sesuai dengan konstitusi, BUMN/BUMD, usaha kecil menengah-koperasi, dan usaha swasta, baik nasional maupun asing (sebagai “pelengkap”) sebagai pelaku-pelaku usaha yang diberikan kesempatan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Koridor selanjutnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Prinsip ini harus ditegakkan karena kalau diabaikan, Indonesia akan tenggelam akibat gagal mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari Semakin jauh dari cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia harus terjaga agar jangan sampai menjadi produsen karbon terbesar di dunia sehingga pantas mendapatkan “kutukan” alam, akibat pertumbuhan ekonominya berdampak destruktif bagi kehidupan sosial dan lingkungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang akan kita kejar harus tetap berpegang teguh nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi moralitas, etika, budaya, dan keadaban.

Kita masih mempunyai Tap MPR-RI nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang harus dihormati dan harus dilaksanakan karena Tap MPR adalah mandat rakyat kepada penyelenggara negara untuk melaksanakan pembangunan di negeri ini. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah keniscayaan yang harus kita capai. Namun prosesnya harus berjalan pada kaidah-kaidah yang benar. Pendekatan pragmatis telah menjadi realita. Tapi pragmatisme tidak selamanya menjamin stabilitas.

Indonesia bukan Tiongkok, dan bukan pula AS atau Jepang atau yang lain. Indonesia adalah bangsa yang mempunyai budaya sendiri, dan mempunyai strategi dan kebijakan sendiri untuk membangun sistem ekonomi nasionalnya. Sistem ini disebut dalam satu tarikan nafas, yakni Sistem Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34 UUD 1945). Indonesia sebagai “walfare state” yang akan dituju.

Berarti adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PMDN serta menempatkan peran PMA sebagai pelengkap, bukan sebagai pemain utama. BPJS kesehatan dan BPJS pendidikan harus kuat melayani kebutuhan masyarakat guna mewujudkan Indonesia sebagai walfare state. Anggaran pendidikan 20% dari total APBN sebaiknya sebagian dikelola melalui BPJS pendidikan yang sekarang belum ada kelembagaannya. Hal-hal yang disampaikan ini tidak lebih hanya memberikan catatan pinggir bahwa Indonesia adalah bukan negara kapitalis dan bukan pula sebagai negara sosialis apalagi komunis.